Serba Serbi BLT Desa di Masa Pandemi

0
33

Oleh    :    Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. – Kepala KPPN Cirebon

Kita semua tahu bahwa pada awal bulan Maret 2020 di Indonesia adanya wabah pandemi Covid-19 dan juga terjadi di dunia, dan berlanjut sampai pada tahun 2021. Kondisi tersebut berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan tetapi juga berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke bawah yang paling terdampak, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan menurunnya penghasilan dari para pelaku usaha UMKM, dan semakin terdampak lagi karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat secara bertatap muka dalam berkegiatan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi bertambahnya masyarakat yang terkena Covid-19.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah hadir untuk mengatasi dampak dari mewabahnya pandemi Covid-19. APBN hadir untuk rakyat melalui program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Pada tahun 2020 Program PC PEN dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun, dikelompokkan dalam enam klaster dengan realisasi anggaran yang cukup optimal. Realisasi anggaran klaster perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 216,6 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 112,3 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp 65,2 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp 62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp 58,4 triliun. Dengan total realisasi anggaran PC PEN tahun 2020 sebesar Rp 579,78 triliun atau sebesar 83,4% dari Rp 695,2 triliun. Sedangkan sisa anggaran yang belum terserap pada tahun 2020 (SILPA earmark) sebesar Rp 50,94 triliun akan di carry over untuk vaksinasi, perlindungan sosial dan dukungan UMKM pada tahun 2021.

Pemerintah terus mengoptimalkan instrumen APBN melalui berbagai belanja pemerintah untuk menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan, sehingga diharapkan dapat mengerem laju kemiskinan dan menjaga pertumbuhan ekonomi ke zona positif.

Pada tahun 2021 pemerintah masih melanjutkan program penanganan PC PEN dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun, yang terbagi dalam lima klaster yaitu klaster kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, klaster perlindungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun, klaster program prioritas sebesar Rp 122,42 triliun, klaster dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 184,83 triliun, serta klaster insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun.

Program PC PEN tahun 2021 tersebut, salah satunya dilakukan melalui Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Desa Tahun 2021, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Perubahannya dalam PMK Nomor 69/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, serta  lebih teknis diatur dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PK-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan beberapa peraturan perundangan lainnya yang mendukung dalam Program PC PEN tahun 2021.

Dalam mendukung program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, sejak tahun 2015 pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN berupa dana Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa  (TKDD). Dana Desa digulirkan diperuntukan untuk dua kegiatan utama di desa yaitu pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terjadi perubahan kebijakan penggunaan dana desa sejak adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021.

Akibat pandemi Covid-19 berdampak pada kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan sosial sebagian berasal anggaran dana desa, berupa Bantuan Langsung Tunai BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT Desa tahun 2020 digunakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 600.000,- per bulan selama 6 kali dan ditambah 3 kali sesuai kondisi dana desa yang tersedia dan belum digunakan, sehingga menjadi 9 kali setiap KPM. Pada tahun 2021 kebijakan perlindungan sosial pemberian BLT Desa masih berlanjut, pada awal tahun 2021 sudah ditetapkan BLT Desa sebesar Rp 300.000,- setiap KPM dan diberikan dalam 12 bulan atau 12 kali.

Sesuai peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PK-1/PK/2021, yang mengatur earmark penggunaan dana desa minimal sebesar 8% dari pagu anggaran dana desa untuk mendukung penanganan pendemi covid-19, pengalokasian kegiatan untuk padat karya tunai, dan kebijakan penggunaan dana desa sebagian digunakan untuk perlindungan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  KPM ditetapkan oleh para Kepala Desa, yang menetapkan keluarga yang berhak untuk menerima manfaat sesuai persyaratan bahwa masyarakat tersebut belum menerima program perlindungan sosial lainnya. Para KPM berhak untuk mendapatkan dana perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa selama 12 bulan sebesar Rp 300.000,- per bulan. Terdapat dua hal utama dalam perubahan kebijakan Dana Desa yaitu relaksasi penyaluran dana desa dan BLT Desa, dan pemberian penegasan mengenai mekanisme pendataan KPM BLT Desa.

Dimasa pandemi Covid-19 adanya pembatasan-pembatasan dalam berkegiatan yang tentunya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki penghasilan tetap berdampak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi terganggu. Dengan adanya pembatasan berkegiatan, Pemerintah dalam pelaksanaan APBN khususnya berkaitan dengan penyaluran dana desa, memberikan banyak relaksasi regulasi untuk percepatan penyaluran dana bantuan sosial atau perlindungan sosial. Khususnya terkait penyaluran BLT Desa yang bersumber dari anggaran dana desa dilakukan percepatan penyaluran dengan kebijakan kemudahan persyaratan penyaluran, sehingga BLT Desa dapat segera disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat  sesuai permintaan penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat sesuai dokumen yang disampaikan Pemerintah Desa kepada DPMD.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sebagai Kuasa BUN di daerah mempunyai tugas salah satunya adalah menyalurkan dana desa di wilayah kerjanya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cirebon, tempat penulis bertugas, memiliki wilayah kerja yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

Mekanisme penyaluran BLT Desa yang dilakukan KPPN, yaitu melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran BLT Desa yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), selanjutnya diproses melalui sistem yang terintegrasi sampai diterbitkannya dokumen SP2D oleh KPPN. Dengan terbitnya SP2D, maka terjadi proses aliran dana kas keluar dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penyaluran BLT Desa dari rekening kas desa kepada para pemangku kepentingan yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa. Diharapkan proses penyaluran BLT desa yang dilakukan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan cepat dan akurat.

Khusus untuk penyaluran dana desa pada tahun 2021, pengelolaan anggaran dana desa pada Kabupaten Cirebon sebesar Rp 454.574.807.000,- untuk 412 desa, dan pada Kabupaten Indramayu alokasi dana desa sebesar Rp 396.162.113.000,- untuk 309 desa. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, khususnya di masa pandemi covid-19, sebagian dana desa digunakan untuk perlindungan sosial berupa BLT Desa.

Jumlah BLT Desa yang dialokasikan oleh 412 desa pada Kabupaten Cirebon dengan total anggaran sebesar Rp 136.796.400.000,- dari total pagu dana desa di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 454.574.807.000,- sedangkan untuk alokasi BLT desa oleh 309 desa pada Kabupaten Indramayu dengan total anggaran sebesar Rp 201.160.800.000,- dari total pagu dana desa di Kabupaten Indramayu sebesar Rp 396.162.113.000,-

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT Desa, yang telah dilakukan KPPN Cirebon berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, masih ditemukan adanya BLT Desa yang penyalurannya oleh Pemerintah Desa kepada para Keluarga Penerima Manfaat, masih ada beberapa yang belum dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga manfaat kehadiran BLT Desa bagi masyarakat penerima manfaat menjadi terganggu, yang seharusnya dapat digunakan lebih awal.

Beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan penyaluran BLT Desa dari Pemerintah Desa kepada para pemangku kepentingan Keluarga Penerima Manfaat, antara lain adanya perubahan penggantian Kepala Desa dan perangkat desa, perubahan Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dan kurangnya komitmen para perangkat desa dalam memberikan layanan yang cepat dan akurat.

Dengan kondisi tersebut diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyaluran BLT Desa serta meningkatkan koordinasi dan edukasi yang efektif kepada para perangkat desa tentang pelayanan yang terbaik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Sehingga penyaluran BLT Desa kepada para pemangku kepentingan Keluarga Penerima Manfaat dapat dilaksanakan tepat waktu dan akurat, serta kepuasan masyarakat terpenuhi. Demikian juga kehadiran Pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19, karena APBN hadir untuk rakyat.

 

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)   

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here