Program PTSL Jadi Dilema bagi Sejumlah Kepala Desa di Kec. Leuwigoong

0
65

Garut, SMInews.com Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga kementerian, diantaranya Kementerian ATR/ BPN,  Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017. Mengenai Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah PTSL sekitar Rp 150 ribu/bidang untuk pulau Jawa dan Bali, menjadi dilemma bagi sejumlah kepala desa di kecamatan Leuwigoong.


Pasalnya para Kepala Desa harus menanggung biaya tak terduga saat dilaksanakan program tersebut di lapangan. Meski dalam memerangngi Pandemi Covid-19, disisi lain warga masyarakat membutuhkan Sertipikat tanah, sebagai modal ketika untuk merobah nilai jual tanahnya sebagai menopang Modal ekonomi. 

“Menurut beberapa kepala Desa bukan ingin mengeluh atau tidak berkehendak menjalankan program ini, tetapi realita di lapangan tak jarang kami harus nombok dan harus berhadapan dengan polemik-polemik” ungkap Ade Lukman S.PN, RO Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kec. Leuwigoong.

Dirinya menjelaskan,  keterlibatan perangkat desa,  ketua RT/RW, termasuk adanya rekrutmen tenaga baru dalam menjalankan program tersebut memakan cost atau anggaran yang tidak sedikit.

“Di sisi lain anggapan sekonyong pungli. Tidak semua warga mendaftarkan diri dalam program tersebut. Padahal, pengukuran diantaranya harus dilakukan di bidang tanah warga yang tidak mendaftar” tandasnya.


Menurutnya, jika di satu desa ada 1.500 bidang tanah yang harus diukur dan didata, tetapi hanya sebagian warga saja yang mendaftar. Tetapi tetap harus didata dan diukur serta dimintai keterangan untuk disamakan ke BPN (badan pertanahan nasional), dengan begitu otomatis bidang yang tak teranggarkan tetap harus didata dengan anggaran yang ada.

“Padahal, keberadaan dalam program PTSL yang diatur di undang – undang dianggap tidak cukup, jika dihitung biaya pengeluaran operasional selama proses yang tak jarang memakan waktu berbulan – bulan lamanya. Dengan hitungan jika ada tim tenaga pengukur ditambah tenaga juru tulis yang bekerja siang malam. Lalu alat tulis, belum lagi harus mondar mandir ke BPN mencocokan data yang ada. Yang pasti kepala desa dilematis harus mengorbankan pikiran maupun tenaga yang dikeluarkan. padahal warga sendiri kadang tidak mau tau soal itu.Warga taunya pemberkasan tanah mereka beres” keluhnya.


Perihal adanya suara sumbang  di Kecamatan leuwigoong. tentang adanya warga yang menyetorkan sejumlah uang melebihi ketentuan, hal itu merupakan kebijakansanaan warga yang oleh pemerintahan desa tidak pernah dipaksakan apalagi ditarget. Kesepakatan diambil dari musdes se Kecamatan Leuwigoong terdiri 8 desa , tetap patuh terhadap SKB 3 Menteri dan Perbup mengenai hal ini.

“Sebelum melakukan rekrut sejumlah uang ke warga pendaftar. Pihak desa bersama Muspida terkait telah melakukan musyawarah dan menghasilan mufakat. Yang tidak perlu adalagi polemik, sebab sebagai kepala desa jangankan mau ambil untung, dana yang ada mencukupi saja sudah alhamdulillah. Kalau mau nombok darimana. Jadi jangankan untung, buat pengadaan makan minum ditambah biaya bensin petugas saja, kami harus keteteran. Belum lagi pengorbanan waktu berbulan bulan dan pikiran yang secara pertanggung jawabannya kami sendiri bingung mau minta bantuan darimana” pungkasnya. 

Pewarta : Ayi Ahmad

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here