Perlu Dukungan Pimpinan di Daerah Dalam Penyaluran BLT Desa

0
108

Penulis : Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. Kepala KPPN Sumedang

Dampak Pandemi Covid-19 dari Tahun 2020 dan berlanjut di Tahun 2021 masih kita rasakan, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai peghasilan tetap dan akibat banyaknya perusahaan yang terkena imbas dari pandemi Covid-19 sehingga banyak merumahkan karyawannya. Dampak ini sangat terasa terutama di kalangan masyarakat bawah yang tidak berpenghasilan tetap dan pengusaha kecil UMKM yang tidak lagi dapat beroperasi dengan baik. Dampak dari Pandemi Covid-19 selain berpengaruh pada Kesehatan juga berdampak di bidang ekonomi, maka Pemerintah hadir dengan melaksanakan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pada Tahun 2020 dan berlanjut di Tahun 2021.  Pada Tahun 2020   Pemerintah Pusat telah menganggarkan dalam APBN Tahun 2020 Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebesar Rp 695,2 T dan realisasinya mencapai Rp 579,78 T atau sekitar 83,4% dari pagu anggaran. Program PC PEN tersebut meliputi Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Sektoral Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemda, Pembiayaan Korporasi dan Insentif Usaha. Pada Tahun 2021 Pemerintah telah menetapkan PC PEN terus berlanjut dan kebijakan fiskal tetap diperkuat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang, tempat penulis bertugas, merupakan kantor vertikal di daerah dibawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, salah satu tugasnya adalah melaksanakan penyaluran pencairan dana APBN di daerah secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.  Penyaluran dana APBN di daerah yaitu penyaluran dana APBN kepada instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah dan intansi Pemerintah Daerah yang mendapatkan alokasi dana APBN termasuk penyaluran dana transfer daerah yaitu penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa (DD).

Peran serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang dalam pelaksanaan PC PEN di daerah, salah satunya melaksanakan penyaluran program PC PEN yaitu Program Sektoran K/L dan Pemda. Tujuan Program Sektoral K/L dan Pemda merupakan program untuk dukungan Pemda serta K/L dalam proses Pemulihan Ekonomi, termasuk dukungan pariwisata, padat karya, Dana Insentif Desa (DID) Pemulihan, Dana Desa, DAK Fisik serta Food Estate.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Direktur Jenderal  Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka  penggunaan Dana Desa di Tahun 2021 dilakukan pengaturan yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Keperluan Penyaluran BLT Desa menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2021, Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali BLT Desa, Pemda harus melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musyawarah Desa tidak terdapat penerima BLT Desa, Penyaluran BLT Desa dilaksanakan 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Selain itu Penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan penyaluran Dana Desa untuk penanganan Pandemi Covid-19. Dana Desa setiap Desa ditentukan penggunaannya paling sedikit sebesar 8% dari pagu Dana Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan Pandemi Covid-9 termasuk memberikan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.  Besaran 8% diluar dan tidak termasuk untuk BLT Desa. Demikian juga dalam penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dilakukan pengaturan sebesar 8% dari pagu Dana Desa setiap Desa. Penyaluran Dana Desa sebesar 8% dari pagu Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Sesuai Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa, yaitu Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2021. Krtiteria KPM paling sedikt memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya. Penetapan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS). Besaran nilai BLT Desa sebesar  Rp 300.000,-/KPM untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke-12.

Kebijakan Pemerintah dalam penetapan BLT Desa di Tahun 2021 sebagai bagian dari Program PC PEN, diharapkan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di desa yang terdampak karena adanya Pandemi Covid-19. Kesuksesan Program PC PEN tersebut harus didukung oleh para pengelola keuangan di daerah, agar kemanfaatan dari program tersebut dapat dirasakan masyarakat secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

Proses penyaluran BLT Desa, sebagai langkah awal adalah dilakukan permintaan penyaluran BLT Desa oleh Pemerintah Desa melalui Koordinator Desa di Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setempat. Dokumen persyaratan penyaluran BLT Desa oleh DPMD dilinput melalui sistem aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi OMSPAN dan selanjutnya oleh KPPN melalui Aplikasi OMSPAN dilakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen persyaratan tersebut. Bila seluruh dokumen persyaratan sudah sesuai maka dalam sistem akan muncul informasi dokumen siap salur. Langkah selanjutnya oleh KPPN sebagai KPA penyaluran Dana Desa, membuat SPP dan SPM Dana Desa pada Aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan Aplikasi SPAN. Dan selanjutnya KPPN sebagai Kuasa BUN melalui Aplikasi SPAN melakukan proses pencairan dana dari SPM menjadi SP2D sebagai dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, secara otomatis dengan terbitnya SP2D maka terjadi aliran kas keluar dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes). Selanjutnya oleh pengelola keuangan di desa, dana BLT Desa tersebut segera dapat disalurkan kepada yang berhak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sesuai dengan penetapan KPM oleh Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan penggunaan dan penyaluran BLT Desa, dalam hal ini ditempat penulis bertugas di Kabupaten Sumedang, masih ditemukan adanya kendala keterlambatan penyaluran BLT Desa dan bahkan ada yang belum disalurkan sampai dengan posisi hari ini. Hal ini sudah kami koordinasikan dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang untuk segera menindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa agar segera merealisasiikan BLT Desa yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakatnya khususnya dalam masa Pandemi Covid-19. Bila ada permasalahan yang terkait dengan aparat yang bertugas dalam pengelolaan keuangan di desa harus segera ditindaklanjuti untuk diambil solusi yang terbaik, tidak menjadikan masyarakat yang terkena dampaknya.

BLT Desa merupakan kebijakan Pemerintah dalam mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), yang sudah seharusnya kita bersama para aparatur pemerintah di daerah dapat mendukung untuk dapat merealisasikan program tersebut dan dapat memberikan manfaat bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Perlu dukungan pimpinan di daerah dalam merealisasikan BLT Desa. Semoga kehadiran kita sebagai pengelola keuangan di daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan bermanfaat secara keseluruhan dalam memberikan layanan publik, apalagi dalam masa Pandemi Covid-19.

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here