Pentingnya Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Andal dan Berkualitas

0
81

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaran pemerintahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah dengan melaksanakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 51 angka (2), menyebutkan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya”. Untuk memberikan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuanganya, maka Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi  anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu maka perlu dilakukan rekonsiliasi antar laporan dan antar instansi pengguna dokumen sumber yang sama.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Sehubungan dengan penggunaan anggaran, kegiatan rekonsiliasi meliputi:

  1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker; dan
  2. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN

 

Pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran/UAKPA Bendahara Umum Negara) dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendaharan pengeluaran/penerimaan dengan neraca UAKPA/UAKPA BUN. Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan setiap bulan sebelum UAKPA/UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.

UAKBUN-Daerah (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah) adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi merupakan UAKBUN-Daerah yang memiliki wilayah kerja meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Dari ketiga wilayah tersebut, pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 85 satker dari 17 Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN Sukabumi.

Dalam rangka mendorong terciptanya laporan keuangan yang andal bagi Satuan Kerja mitra kerja, KPPN Sukabumi selalu mendorong dan mengingatkan Satuan Kerja mitra kerja untuk mempersiapkan dokumen terkait penyusunan laporan keuangan dengan baik, menyajikan setiap fakta secara jujur dan lengkap, serta melakukan rekonsiliasi ke KPPN Sukabumi secara tepat waktu agar dapat dilakukan verifikasi secara memadai. Secara keseluruhan, satuan kerja lingkup KPPN Sukabumi telah melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan KPPN Sukabumi guna perbaikan laporan keuangan Satker setelah dilakukannya rekonsiliasi.

Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah menggunakan aplikasi berbasis web e-Rekon&LK (https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id). Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan setiap bulan, atau sesuai jadwal dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menetapkan open/closed periode upload data Satker. Keterlambatan atas upload data rekonsiliasi dapat dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan dengan diterbitkannya SP2S (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, dan akan berakhir dengan diterbitkannya SP3S (Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi).

Saat ini pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN untuk laporan keuangan bulanan Tahun Anggaran 2021 belum berjalan, dikarenakan masih menunggu penyelesaian pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK di tingkat Kementerian Negara/Lembaga, dan ditargetkan rekonsiliasi bulanan untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 sudah dapat berjalan dengan normal di awal Juni 2021 untuk transaksi bulan Januari-Mei 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Akhir Tahun Anggaran 2020 masih terdapat temuan oleh Tim Pemeriksa BPK di kantor pusat, sehingga perbaikannya harus dilakukan di tingkat UAKPA/UAKPA BUN (Satker). Temuan yang seringkali terjadi saat dilakukannya rekonsiliasi dan perlu ditindaklanjuti ditingkat Satker, antara lain:

  1. Status rekonsiliasi (% BAR Siap Download);
  2. Penyelesaian TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi), mulai dari Pagu Belanja, Estimasi Pendapatan, Pendapatan, Belanja, Kas, termasuk kesalahan penggunaan akun, serta Pengesahan Hibah;
  3. Penyelesaian Pagu Minus atau Realisasi Tanpa Pagu;
  4. Penyelesaian Saldo Tidak Normal; serta
  5. Aset Belum Diregister.

 

Dari kelima permasalahan terkait pelaksanaan rekonsiliasi di atas, yang masih terdapat di aplikasi e-Rekon&LK KPPN Sukabumi adalah masalah Pagu Minus Belanja Pegawai. Seharusnya masalah Pagu Minus Belanja Pegawai tidak boleh terjadi, apabila:

  1. Anggaran Belanja Pegawai dapat diperhitungkan dengan tepat bila data jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat, perencanaan perekrutan pegawai, dan status pegawai terekam dengan baik;
  2. Bila ada mutasi pegawai antar Satker, maka bila poin a sudah dilaksanakan, bila terjadi pagu minus belanja pegawai pada satu Satker dapat diselesaikan secara terpusat di tingkat K/L, yaitu dengan melakukan revisi pagu belanja pegawai antar instansi, yang pada akhir tahun anggaran tidak akan ada lagi pagu minus belanja pegawai.

Dengan terdapatnya pagu minus belanja pegawai pada akhir tahun anggaran, ini mengindikasikan bahwa Satuan Kerja tidak melakukan perencanaan dan perhitungan anggaran belanja pegawai dengan tepat. Atau ada kemungkinan adanya kejadian sebagaimana yang ramai diberitakan di media umum, dimana ada belanja pegawai (ASN) tanpa ada pegawainya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran belanja pegawai. Ini perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Di KPPN Sukabumi sendiri masih terdapat 10 Satuan Kerja dengan 26 akun belanja pegawai yang pagunya minus dan belum diselesaikan hingga periode perbaikan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berakhir.

Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga akurasi dan keandalan data laporan keuangan, sehingga Satuan Kerja yang sudah meng-upload data rekonsiliasinya harus turut memantau hasil rekonsiliasi melalui menu-menu yang telah tersedia dalam aplikasi e-Rekon&LK, serta dapat segera menindaklanjuti bila ada permasalahan yang disampaikan oleh KPPN Sukabumi, sehingga pada akhir tahun anggaran tidak banyak lagi permasalahan yang ditemukan pada Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi.

 

*****

 

Penulis :

Ahmad Sauqi

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sukabumi

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here