Pembiayaan Ultra Mikro Solusi Usaha Kecil

0
26

 Dalam Kehidupan sehari-hari, kita sadari ataupun tidak, bahwa pedagang-pedagang asongan maupun yang di dorong itulah teman setia kita, karena pada saat kita ingin cemilan, ataupun makanan hangat di tengah malam, apakah baso, nasi goreng, mie tektrek, bandrek, sekoteng dan lain sebagainya yang sejenis selalu siap melayani kita semua, karena para pedagang tersebut biasanya berkeliling kampong ,dan  di perumahan-perumahan. Demikian juga pada saat kita jalan sehat di pagi hari, kita dengan mudah mendapatkan berbagai jajanan, surabi, susu segar, goreng pisang dan lain lain.  Atau pada saat kita terjebak kemacetan, baik dalam kota maupun di tol sekalipun pedagang-pedagang kecil itu selalu

Permasalahan Permodalan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan klasik yang selalu mengemuka di kalangan masyarakat kecil pada saat mereka (Ultra Mikro) hendak berwirausaha adalah tentang modal, padahal jumlahnya kecil.

Kesulitan mereka tidak dapat mengakses pinjaman dari perbankan karena adanya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi (tidak bankable) berupa jaminan yang nilainya  lebih besar dari nilai pinjaman. Karena kesulitan mendapatkan akses kepada dunia perbankan , sehingga seringkali  membuat masyarakat terpaksa meminjam dari para penjual jasa keuangan non bank seperti Bank Emok, Bank Keliling yang umumnya  masyarakat menyebut  rentenir. Mereka bukan tidak sadar akan kesulitan dikemudian hari, tapi apa boleh buat. Alih-alih bisa mandiri, justru sangat bergantung pada penjual jasa non bank tersebut. bukannya menjadi sejahtera, malah menjadi sapi perah karena harus membayar bunga yang sangat tinggi dan memberatkan. akibatnya usahanya tidak bisa berkembang dan maju,malah menjadi stagnan, atau bahkan mundur hingga akhirnya tutup karena bangkrut.

Bentuk Kehadiran Pemerintah di tengah-tengah usaha kecil

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat kecil.tentunya menjadi harapan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan melalui perantaraan Penyalur.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, para pengusaha kecil tersebut yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dalam Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Tahun 2018, UMi ditargetkan untuk menyentuh 800.000 pelaku usaha mikro yang tidak bankable. Sebelum terbit Permenkeu Nomor 95/PMK.09/2018, sebelumnya pernah diterbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang Pembiayaan ultra mikro. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembiayaan ultra mikro yang baru.

Pemerintah menyadari bahwa Kesenjangan yang ada dalam perekonomian menuntut perubahan ataupun transisi ekonomi menuju perekonomian yang lebih inklusif. Ekonomi inklusif dimaknai sebagai ekonomi yang bersifat akomodatif, tidak diskriminatif, kolektif bukan individualistik. Disini diartikan tersedianya akses bagi semua kalangan, termasuk dalam hal ini adalah mereka yang dianggap tidak bankable. Dengan tersedianya akses untuk semua kalangan diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, inilah yang disebut dengan inklusi pertumbuhan.

Besaran dana yang telah dianggarakan dan disalurkan

Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kementerian Keuangan menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,2 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dengan masa tenggang 6 (enam) bulan. Selain penyaluran kepada PNM, PIP juga telah menyalurkan Rp400 milyar dari total komitmen Rp1,2 triliun kepada PT Pegadaian (Persero) dan Rp768 Milyar dari total komitmen Rp1 triliun kepada PT BAV.

Kolaborasi antara Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) sebagai agen pembangunan pemerintah diyakini dapat mendorong kebangkitan usaha mikro di berbagai sektor yang terhenti usahanya beberapa bulan terakhir. Dalam upaya keberlangsungan  usaha kecil perlu menekankan pentingnya penyaluran ini melalui tiga poin yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama adalah bentuk komitmen Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberian pinjaman kepada usaha mikro yang sebagian besar terdampak pandemic copid corona.

“Kedua, penyaluran pembiayaan dengan skema syariah pertama dengan PNM ini diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pencapaian pemerataan kesejahteraan pelaku usaha mikro industri halal.

Ketiga, pemberian masa tenggang enam bulan ini akan meringankan debitur UMi dan PNM sebagai penyalur pembiayaan UMi yang juga terdampak pandemic.

Diharapkan, dengan 2.329 cabang PNM Mekar di seluruh Indonesia, PNM dapat membantu PIP mempercepat program PEN yang menjadi fokus Pemerintah saat ini. Di samping mendorong perluasan dan peningkatan jangkauan layanan kepada pelaku usaha ultra mikro, khususnya di bagian tengah dan bagian timur Indonesia.

Kemenkop UKM mencatat 64 juta pelaku UMKM terdampak akibat pandemi ini, ada yang mengalami penurunan penjualan, bermasalah dalam pembiayaan, dan terdampak dari sisi distribusi barang dan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.

Apabila tidak dicarikan solusinya banyak UMKM yang akan berhenti beroperasi pada bulan Agustus dan paling lama hanya bertahan hingga satu tahun sejak awal pandemi. Untuk berbagi solusi dalam mendukung kebangkitan usaha mikro selama masa pandemi COVID-19 ini, sebagai coordinated fund pembiayaan kepada usaha mikro— PIP juga memberikan pelatihan dan pendampingan pemasaran secara daring melalui marketplace kepada pelaku usaha mikro.

Dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, kehadiran pemerintah dapat dirasakan oleh para pedagang kecil (ultra mikro), sehingga mereka dapat menghindari dari rayuan para  Rentenir, selain itu mereka dengan senang hati  beralih kepada pembiayaan UMi karena mereka sadari dan bukan isapan jempol nantinya akan  mendapatkan pendampingan dan juga pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan  juga kemampuan  berusahanya. Dengan semakin banyaknya para pedagang kecil (ultra mikro)  yang mampu bertahan dan bahkan berkembang, tentunya itu adalah sebuah investasi pemerintah kepada rakyatnya.harapannya adalah semakin sejahtera rakyatnya, maka semakin kuat ekonomi Negara. Dari testimony beberapa  pedagang kecil yang ditemui, sudah banyak yang mampu berkembang usahanya, dan semakin sejahtera kehidupannya. Semoga program pembiayaan Ultra Mikro ini semakin sukses, dengan meningkatkan alokasi pagu anggaran, sehingga semakin banyak menjaring para pengusaha kecil ini terbantu, demikian juga adanya regulasi yang lebih meringankan pedagang kecil apalagi pada   saat pandemik pirus corona ini belum hilang.

Penulis : Deddy Hendardy KPPN Sumedang

Tulisan adalah : opini pribadi, dan tidak mencerminkan kebijakan organisasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here