Fenomena Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa

0
109

Penulis : Ayi Ahmad (Wartawan Suara Metro Indonesia/ Kabiro Kabupaten Garut)

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Garut, isu adanya money politic atau politik uang kembali mencuat.

Kembali mencuatnya politik uang ini, seakan sudah menjadi trend dalam setiap pemilihan kepala desa. Padahal Pilkades adalah suatu pemilihan secara langsung oleh warga desa.

Dalam tataran ideal, pilkades sebenarnya membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi, yakni sebagai ruang kebebasan untuk dipilih atau memilih pemimpin desa.

Dalam pemilihan berdasarkan Undang – Undang bahkan ada penegakan hukum secara adminstratif dan secara hukum pidana terhadap pelanggaran politik uang. Proses administrasi berupa pembatalan calon dan penegakan hukum pidana tidak saling menegasikan, bisa berjalan secara beriringan.

Politik uang ini bisa dilihat dengan banyaknya kontestan calon kepala desa yang memprotes hasil pemilihan kepala desa karena merasa dicurangi dengan adanya praktek jual beli suara.

Pemilihan kepala desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, PP No. 47 tahun 2015, maupun perubahan yang kedua pada PP No. 11 tahun 2019. Pemerintah Daerah diberikan mandat atributif oleh undang-undang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Sanksi bagi pihak kandidat

Berdasarkan dalam pasal 523 ayat 1 UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Dari pasal di atas memberikan penjelasan bahwa akan ada ancaman sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan sanksi denda paling banyaknya sebesar dua puluh empat juta rupiah bagi “peserta/pelaksana/tim kampanye yang melakukan tindakan money politic atau menjanjikan/memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.” (Pasal 280 ayat 1 huruf j).”

Sanksi bagi Masyarakat

Di sisi lain, adapun sanksi bagi pelaku money politic ini juga diatur dalam “UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” (dikutip dari laman beritasatu.com)

kemudian adapun ayat ke-2 yang dikutip dari laman yang sama, berbunyi: “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”

Dari uraian dua ayat diatas menunjukkan bahwa adanya sanksi yang terbilang berat bagi mereka yang terbukti berpolitik uang. Pihak kandidat yang menyuap dan warga negara sebagai pemilih yang disuap berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa keduanya mendapatkan sanksi penjara dan denda yang sama.

kemudian ada pula ancaman sanksi pidana dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 149 ayat 1 dan 2 dimana berbunyi: (1) “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.” (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.”

Pemilihan  Kepala Desa berdasarkan aturan-aturan umum. Pemilihan kepala desa didasarkan kepada peraturan yang bersifat umum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, sampai Peraturan Bupati.  Unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 149 ayat (1) KUHP adalah:

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
  2. Menyuap seseorang;

Supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak memilih menurut cara tertentu. Dalam peristiwa konkrit tindak pidana politik uang, unsur tindakan baik memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyuap seseorang pemilih atau kelompok.

Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang, baik yang akan menghadapi pesta demokrasi berdasarkan ketentuan Cacat Demokrasi. Problem tersebut lebih merupakan problem struktur penegakan hukum yang sering tidak responsive, dan kehilangan momentum dalam melakukan penegakan hukum.

Faktor yang juga signifikan adalah masih banyak bagian masyarakat kita yang abai dengan tindak pidana politik uang. Sedikit diantara anggota masyarakat yang mau memberikan kesaksian dalam hal terjadi tindak pidana politik uang.

Dalam konteks pemilihan kepala desa politik uang cenderung dibiarkan. Secara substansi hukum politik uang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa Dalam penegakan hukum juga sering luput dari perhatian penegak hukum.

Konteks pemilihan kepala desa berdasar  Sebagai ikhtiar penegakan hukum upaya ini penting dan strategis dilakukan. Jika dicermati pasal 149 KUHP  merupakan delik formil yang aspek pembuktian terjadinya politik uang akan lebih mudah bila dibandingkan kalau delik politik uang dirumuskan sebagai delik materiel.

Bagi Penegak hukum tidak perlu kemudian mengejar akibat konstitutif dari tindak pidana politik uang terjadi. Bisa saja seseorang memberi atau menjanjikan atau menyuap seseorang namun seseorang yang diberi tersebut tidak melakukan apa yang langsung diminta oleh pemberi.

Sebagai  penegak hukum harus dapat menindak lanjut, membuktikan. Maka cukup dibuktikan perbuatan pemberi berupa “memberi atau menjanjikan sesuatu” atau “menyuap seseorang” pemilih agar  melakukan satu dari empat  kemungkinan akibat konstitutif yang ada yaitu: agar pemilih memilih calon tertentu, atau agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, atau pemilih memilih calon tertentu, atau memilih dengan menggunakan cara tertentu sehingga surat suara pemilihan menjadi tidak sah.

Tanpa harus dibuktikan penerima janji atau pemberian atau suap melakukan apa terkait hak pilihnya. Delik politik uang pada pemilihan kepala desa bisa diterapkan pada saat setelah ditetapkan pencalonan sampai berakhirnya pemungutan suara pemilihan kepala desa.

Hal yang patut dicermati adalah pengaturan di ayat (2) halman penerima politik uang ikut terancam pidana. Dalam kondisi budaya hukum yang belum terbentuk baik maka ketentuan ini harus diberlakukan secara bijak.

Jangan sampai pisau hukum pidana justru mengenai masyarakat awam yang menerima suap politik. Dalam hukum terdapat asas fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu tentang hukum. Namun menerapkan delik  politik uang dalam pemilihan kepala desa terhadap penerima pemberian suap politik itu bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi si penerima.

Dalam konteks pembuktian, penerima yang juga diancam oleh penegak hukum, terutama kejaksaan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP bisa  menutup perkara demi kepentingan hukum.

Dalam hal ini, penuntut umum dapat mengesampingkan perkara politik uang yang mengenai penerima pemberian suap politik tersebut. Syarat mengesampingkan perkara itu harus dilakukan secara konsisten dan tidak dengan standar ganda semata melihat kepentingan hukum yang lebih besar.

Dengan ditegakkannya  pasal 149 KUHP terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala desa diharapkan dapat mewujudkan pemilihan kepala desa yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu akan memberi jaminan kepada warga desa wanakerta untuk mendapatkan pemimpin lokal yang berintegritas dan tidak sibuk memulihkan modal politik ketika menjabat sehingga akan benar-benar menerapkan filosofi sebagai pamong masyarakat.

Pertanyaan yang lontarkan adalah bagaimana implikasi hukum tindak pidana politik uang yang sudah dilakukan tim kemenangan yang berkekuatan hukum tetap terhadap proses pencalonan pilkades ? Apakah calon kepala desa yang terbukti melakukan politik uang secara hukum dapat dibatalkan pencalonannya, bahkan kemenangannya? dengan adanya problem tersebut nantinya hanya  menentukan pengadilan yang dapat menentukannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here