Berinovasi Untuk Layanan Terbaik di Masa Pandemik

0
25

Oleh : Dede Daman Kasi MSKI KPPN Cirebon

Sejak ditetapkan darurat pandemi COVID-19 oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2020, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti KPPN Cirebon harus mensiasati bagaimana agar kualitas layanan tetap terjaga dengan baik. Apalagi saat ini KPPN Cirebon sudah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sedang menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 ini. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Oktafani dan Sigit P, 2014).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menghadapi dan mencegah penyebaran COVID-19 serta kebijakan untuk menjaga kualitas layanan publik ditengah pendemi COVID-19 seperti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kemudian diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Di lingkup Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menerbitkan Paraturan Nomor: 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, KPPN Cirebon dengan berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharan No.SE-25/PB/2020 tentang Tindak lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, sejak tanggal 19 Maret 2020 melalui surat Kepala KPPN Cirebon No.S-278/WPB.13/KP.06/2020 mengubah tata cara layanan dari tatap muka langsung menjadi layanan secara elektronik atau daring. Berbagai jenis layanan yang dibutuhkan Satuan Kerja yang menjadi mitra KPPN Cirebon dilayani secara elektronik. Hal ini sebagai bentuk dukungan KPPN Cirebon dalam upaya turut serta menyukseskan pencegahan penyebaran COVID-19 namun tetap dapat memberikan pelayanan secara prima kepada stakeholders.

Saat ini tata cara layanan secara elektronik telah disempurnakan dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk mendukung dan menjaga kualitas layanan kepada stakeholders agar dapat dilaksananakan secara optimal, kantor pusat Ditjen Perbendaharaan telah memfasilitasi layanan secara elektronik dengan meluncurkan aplikasi eSPM. Layanan yang difasilitasi aplikasi eSPM terutama untuk layanan yang berkaitan dengan pencairan dana APBN seperti pengiriman SPM beserta lampirannya, kontrak dan lampirannya, ADK Gaji dan lampirannya, ADK Renkas, dan permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Kelebihan layanan dengan aplikasi eSPM adalah terjaganya keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data diperoleh dari pihak yang bisa mengakses eSPM yaitu terbatas hanya pemegang KIPS Satker yang dapat meng-upload data di eSPM karena user yang digunakan merupakan gabungan kode Satker dan barcode KIPS, tidak semua orang bisa mengirim SPM atau dokumen melalui eSPM. Sedangkan kerahasiaan diperolah karena data yang di-upload di eSPM tidak mudah di akses atau dicuri oleh orang lain, berbeda ketika pelayanan melalui e mail, pihak lain dapat melihat bahkan mengambil data. Selain untuk keamanan dan kerahasiaan data, kelebihan eSPM juga dapat mempermudah Satuan Kerja dalam memonitor penyelesaian SPM atau dokumen yang diajukan ke KPPN. Demikian juga apabila ada dokumen yang ditolak akan dapat secara cepat diketahui alasan peolakannya, sehingga Satuan Kerja dapat dengan segera memperbaiki dan mengajukan kembali ke KPPN.

Sedangkan layanan yang bersifat konsultasi dan surat menyurat KPPN Cirebon di tahun 2021 ini telah me-lounching inovasi baru yaitu ALDAMN singkatan dari “Aplikasi Layanan Dokumen dengan Mekanisme Network”, semua layanan yang tidak terakomodir oleh aplikasi yang disediakan kantor pusat maka difasilitasi dengan ALDAMN seperti pengajuan SKPP, permohonan dispensasi kontrak, dispensasi pembayaran melalui rekening bendahara dan lain-lain serta surat jawaban dari KPPN. Satker tidak perlu datang atau mengirimkan dokumen melalui jasa pengiriman tetapi cukup meng-upload dokumen permintaan tersebut melalui aplikasi ALDAMN. Sedangkan untuk konsultasi dan pembinaan difasilitasi inovasi FORCASS dan DOCANG, FORCASS singkatan dari “Forum Curhat dan Anjang Sono Satker”, yaitu merupakan inovasi untuk menjembatani rasa rindu dan kangen antara Satker dengan KPPN sehubungan dengan pembatasan layanan tatap muka langsung, melalui FORCASS satker dapat menyampaikan pertanyaan atau masukan, unek-unek secara langsung melalui daring menggunakan aplikasi zoom meeting. FORCASS dijadwalkan satu minggu sekali setiap hari kamis pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB.  Selain FORCASS ada juga inovasi DOCANG, yaitu inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan memberikan pembinaan secara khusus untuk satker-satker yang mempunyai nilai capaian IKPA dibawah target. KPPN mengundang satker yang mengalami nilai IKPA di bawah target yang telah ditetapkan melalui zoom meeting, dilaksanakan setiap bulan atau sesuai kebutuhan. DOCANG merupakan kependekan dari “Diskusi Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran”.

KPPN Cirebon berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada steakholders ditengah pandemi COVID-19. Stakeholder KPPN Cirebon meliputi seluruh Satuan Kerja vertikal dan Pemerintah Daerah yang berada di 3 Kabupaten/kota yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Di masa pandemi ini KPPN Cirebon melayani stakeholder seperti dimasa normal, tidak ada layanan yang dibatasi, bahkan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penerimaan SPM melalui eSPM dibuka mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. Sedangkan bagi Satker yang mengalami kendala teknis yang tidak bisa diselesaikan dengan jarak jauh seperti kendala di aplikasi, tetap dilayani melalui layanan tatap muka oleh Costomer Service Officer (CSO) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Di masa tatanan baru ini, pengalihan layanan dari tatap muka ke layanan daring telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei kepuasan layanan yang dilakasanakan pada akhir bulan Mei 2021 dengan menggunakan metode sampling terhadap 60 responden atau 54% dari 111 Satker mitra KPPN Cirebon dengan hasil indeks kepuasan Satker terhadap layanan KPPN sebesar 4,73 (Sangat Baik) dari skala 5, naik sebesar 0,06 dari tahun 2020 yang hanya mendapat 4,67 dan Customer Satisfaction Indeks mencapai 0,95 (Sangat Puas).

Indikator lainnya dapat dilihat dari sisi capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Satuan Kerja lingkup KPPN Cirebon selama pandemi COVID-19 juga menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Artinya selama mendapatkan pelayanan secara elektronik tidak ada permasalahan yang menghambat pelakasanaan anggaran bagi Satuan Kerja. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan I Tahun 2021 di aplikasi Online Monitoring SPAN, dimana kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Cirebon selaku Kuasa BUN yang merupakan gabungan kinerja Satuan Kerja lingkup KPPN Cirebon mencapai nilai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 97,50 (Sangat Baik) dari target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama KPPN yaitu sebesar 89. IKPA merupakan indikator yang menjadi ukuran baik atau tidaknya Satuan Kerja dalam mengelola keuangan negara.

 

Kesimpulan

Selama pandemi COVID-19 telah terjadi pengalihan pola kerja dari tatap muka langsung ke pelayanan secara daring. Berbagai layanan yang diberikan KPPN dilakukan secara elektronik atau melalui aplikasi, baik aplikasi yang dibuat oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun aplikasi yang dibuat oleh KPPN Cirebon sebagai inovasi, sehingga layanan menjadi lebih cepat, mudah, aman dan tanpa biaya. Tidak perlu biaya transfortasi untuk datang ke KPPN dan juga sangat menghemat waktu. Pada tahun 2021 ini KPPN Cirebon telah me-lounching tiga inovasi baru yaitu ALDAMN, FORCASS dan DOCANG.

Layanan secara elektronik/daring telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan hasil survei kepuasan Satker terhadap layanan KPPN Cirebon dengan hasil indeks kepuasan  sangat baik dan Customer Satisfaction Indeks mencapai 0,95 (Sangat Puas). Demikian juga dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran triwulan I Tahun 2021 memperoleh nilai sangat baik.

Disclaimer : tulisan ini hanya pendapat pribadi penulis tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Referensi:

  1. https://mnjmnsumberdayamanusia.blogspot.com/2019/06/pengertian-kualitas-pelayanan-menurut-para-ahli.html, (Oktafani dan Sigit P, 2014).
  2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-4/PB/2020 tentang Petujuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 jo Nomor 34 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Surat Edaran Dirjen Perbendaharan No.SE-25/PB/2020 tentang Tindak lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;
  5. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here