UNBK 2019, Mendikbud Tetap Memasukkan Soal Penalaran atau HOTS

0
13
Dari kiri : Biro Organisasi dan Kader PGRI Jateng Drs. Sardju Maheri,M.Pd, KaBid Pemetaan dan Supervisi Pendidikan LPMP Jateng Dr. Sri Widarti, Plt. Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Jateng, Sulistyo,S.Pd. MM dan Moderator: Prastyobudi. Foto : M. taufik

Semarang, SMI.-

Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menentukan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN)  2019 yang akan dilaksanakan dalam 2 pilihan sistem, yakni  Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional berbasis Kertas Pensil (UNKP) Sesuai  Pedoman Operasional Standar (POS) penyelenggaraan Ujian Nasional 2019.

Untuk sekolah kejuruan atau SMK Ujian Nasional dimulai tanggal 25 – 28 Maret 2019, dan untuk SMA dilaksanakan pada tanggal 1,2,4,dan 8 april 2019. Mengacu pada permendikbud No. 4 tahun 2018, tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah SKBSNP tentang kisi kisi UN 2019 dan POS UN 2019.

Kebijakan UN 2019 ini tidak jauh berbeda dengan UN 2018, perbedaannya pada jadwal dan proyeksi peserta Ujian Nasional. Data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara nasional UNBK 2019 akan diikuti 99,3 % dari total 1,5 juta siswa SMK dan 98% sekolah dari total 13.483 satuan pendidikan SMK. Sementara untuk siswa SMA yang mengikuti UNBK sekitar 97,1 persen dari total 1,56 juta peserta dan sekolah penyelenggara UNBK SMA 94,16 persen atau 12.764 sekolah dari 13.555 satuan pendidikan SMA.

Sedangkan untuk Provinsi Jateng sendiri tahun ini peserta Ujian Nasional (UN) baik SMA dan SMK 100% berbasis komputer. Sementara untuk komposisi soal UN 2019 Mendikbud tetap memasukkan soal penalaran atau HOTS meski mendapat banyak kritikan. Karena dianggap sulit bagi peserta. Bahkan Menteri Muhadjir Effendi memastikan soal HOTS tahun ini lebih sulit.

Sejak pertama dilaksanakan pada tahun 2015, Balitbang Kemendikbud terus mengevaluasi penyelenggaraan UNBK, dari pemetaan permasalahan, problem tentang aplikasi UNBK, infrastruktur dan SDM masih mengemuka, perlu untuk dicarikan solusi yang cepat dan tepat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa tengah, Sulistyo, S.Pd.MM menyatakan bahwa UNBK tidak menentukan kelulusan, tapi wajib diikuti. Jadi, kalau tidak mengikuti UNBK maupun UNKP maka tidak memenuhi persyaratan kelulusan. Jadi wajib diikuti, paling tidak  ketika wajib mengikuti berarti sudah mempunyai kartu untuk lulus.

“Untuk Jawa Tengah baik SMA maupun SMK kami dorong sudah melakukan melalui UNBK, sudah tidak UNKP lagi. Jadi, sudah berbasis komputer. Memang di dalam UNBK ini ada sekolah sekolah tertentu tidak diselenggarakan di sekolahnya tetapi masih mengikuti pada sekolah lain atau yang belum terakreditasi menginduk pada sekolah sekolah yang memenuhi persyaratan” Katanya.

Dia juga menjelaskan, dalam pelaksanaan UNBK ini ketika di SMA atau SMK jumlah pesertanya sampai 190.878 siswa, ini tidak dilakukan dalam satu season, bisa dilakukan pada 3 season. Syarat pertama misalnya jumlah siswa dalam satu sekolah ada 1500, kelas X ada 500 siswa, kelas XI ada 500 siswa kelas XII ada 500 siswa tidak wajib memiliki 500 komputer cukup sepertiganya dari jumlah siswa yang ada. Jadi boleh sampai 3 season.

“Ketegangan yang dialami siswa pasti terjadi akan tetapi ini semua sudah kita antisipasi dengan, yang pertama melakukan simulasi kedua kita lakukan sinkronisasi, server jadi kesiapan kesiapan sedini mungkin kita lakukan, harapannya peserta UNBK  dapat melaksanakan dengan baik, sesuai harapan Mendikbud bahwa soal soal harus mengacu pada HOTS, berpikir kritis, berpikir analisis tidak cek point” pungkasnya saat menjadi salah satu narasumber dalam dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema Siap – siap UNBK 2019 yang disiarkan secara langsung MNC Trijaya FM di Lobby Quest Hotel jalan Plampitan no 37- 39 Semarang,  Rabu (13/3/2019).

Plt. Ka Disdikbud jateng Sulistyo saat memberikan pernyataan sehubungan dengan menyongsong UNBK 2019 kepada awak media di Loby Hotel Quest . Foto : M. Taufik

Sementara itu, Kabid Pemetaan dan Supervisi Mutu Dr. Sri Widarti,menuturkan bahwa tentu unit pelaksana teknis dari Kemendikbud yang bertanggung jawab kepada Dirjen Dikdasmen. LPMP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.

“Terkait dengan UNBK dan USBN kami melakukan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan tahun 2018/2019 ini sasaran kami akan melakukan ‘Uji Petik’ di 280 titik di semua jenjang. Uji petik maksudnya melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan UNBK dan UNKP.

Sri Wisarti menambahkan, tugas LPMP melaksanakan kegiatan supervisi dan memastikan bahwa pelaksanaan UNBK ini tentunya sesuai dengan Prosedur ozperasional Standar (POS) yang sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pada kesempatan yang sama, Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI Jateng, Drs. Sardju Maheri, M.Pd menegaskan, bahwa PGRI adalah organisasi guru mempunyai fungsi antara lain ingin mendorong, meningkatkan professional guru, wawasan kependidikan, karier guru dan disisi lain mendorong agar pembangunan pendidikan semakin maju kualitasnya.

Berkenaan dengan UNBK dan UNKP sebuah fakta pilihan yang terjadi dan ini memang trendnya. UNBK sejak tahun 2015 sampai sekarang penyelenggaraannya tahun ke tahun semakin baik. Tentang kesiapan dalam UNBK  ada 3 dimensi yang pertama kesiapan siswa, kedua kesiapan satuan pendidikan dan ketiga kesiapan dari penyelenggara.

“Perlu diingat bahwa penyelenggara ini pemerintah dan masyarakat karena masyarakat bagian dari penyelenggara pendidikan, oleh karena itu bicara masalah kesiapan dari sisi penyelenggara pasti ada bedanya. Pemerintah punya regulasi, perangkat yang cukup didukung dengan pembiayaan siap untuk menyelenggarakannya,” ujarnya.   ** M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here