Sosialisasi Permendagri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

0
7

Magetan, SMI.-

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Magetan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan tersebut, diikuti oleh ratusan perangkat desa se Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar mulai pukul 08:00 Wita tersebut menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Negeri Magetan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Magetan.

Kepala Kejakasan Negeri Magetan Atang Pujianto sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut menghimbau kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Magetan untuk selalu membaca aturan baru, terkait pengelolaan keuangan desa karena aturan baru selalu berkembang.

“Kita hanya ingin mengingatkan kepala desa agar membaca aturan-aturan baru tentang pengelolaan keuangan desa. Ini baru beberapa tahun sudah berkembang, kita minta Kepala Desa update sehingga Kepala desa tidak melakukan kesalahan seperti tahun sebelumnya,” ujarnya  Rabu (19/2/2018).

Terkait kasus pengelolaan keuangan desa, bahkan Kejaksaan Negeri Magetan saat ini tengah menangani satu kasus dugaan korupsi  pengelolaan keuangan desa, dan satu laporan yang masih diselidiki.

Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Magetan selaku penyelenggara kegiatan mengharapkan melalui aturan baru Permendagri No. 20 tahun 2018 setiap Kepala Desa dituntut untuk membuat pengelolaan keuangan desa secara transparan,  akuntable dan bisa dipertanggungjawabkan dengan segala manfaatnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Drs. Iswahyudi Yulianto M.Si mengatakan,  dengan diberlakukannya permendagri No. 20  tahun 2018 pengelolaan keuangan desa saat ini  sama dengan pengelolaan keuangan instansi pemerintah lainnya, yang harus rinci terkait perencanan dan  penganggarannya.

“Kepala Desa sekarang dituntut untuk membuat pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntable dan bisa dipertangungjawabkan segala manfaatnya. Dan semua duit harus berbasis kas, tidak ada lagi duit dipegang diluar kas” ujarnya.

Dengan berlakunya Permendagri No. 20 tahun 2018, saat ini Bupati juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan keuangan Desa kepada Menteri Keuangan. Melalaui kegiatan sosialisasi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Magetan berharap  pengelolaan keuangan desa terbebas dari penyalahgunaan anggaran yang bisa berakibat kepada kasus hukum.

“Pada bulan ke empat, Bupati harus melaporkan penggunaan keuangan kepada menteri keuangan,” pungkas Iswahyudi. **Goes/Ton

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here