Sosialisasi PER-13/PB/2019, KPPN Sumedang Mensupport agar Satker Segera Mengaktifkan Kartu Kredit Pemerintah

0
29

Sumedang, SMI.- Jelang akhir tahun anggaran 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang melakukan sosialisasi PER-13/PB/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019 dan  Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah  di Gedung KPPN Sumedang, Rabu (9/10/19).

Menurut Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si, Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun 2019 yang diatur dalam PER-13/PB/2019 ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan dan juga target – target penjadwalan waktu terkait  dengan pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan aturan yang diatur sebelumnya.

“Untuk diakhir tahun ini, ada beberapa tahapan ada yang harus diatur kembali, khusus untuk tahun anggaran yang dimulai pelaksanaanya itu di bulan Oktober diatur di September. Diatur pelaksanaanya Oktober sampai dengan Desember, bahkan sampai mungkin sampai dengan januari awal tahun” Paparnya.

Lili Khamiliyah, S.E., M.Si juga menjelaskan bahwa informasi ini harus disampaikan kepada satker sebagai pedoman mereka didalam melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran negara, yang selama ini diatur dalam peraturan terkait pencairan dana APBN. Tetapi khusus untuk akhir tahun ini  ada beberapa langkah yang harus mereka ikuti.

“Jadi kalau diaturan sebelumnya tidak diatur sedetail mungkin, khusus untuk langkah – langkah akhir tahun ini diatur tersendiri. Jadi, mereka juga menggunakan aturan ini sebagai pedoman dalam melaksankan kegiatannya” Jelasnya.

Khusus untuk 2019, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si juga mengatakan bahwa ada beberapa kendala dari beberapa satker tentang penggunakan kartu kredit pemerintah. Karena itu merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang mulai diberlakukan 1 Juli 2019, yang tadinya uang persediaan itu seratus persen tunai,  sekarang menjadi 60 persen tunai dan 40 persen kartu kredit pemerintah. Tetapi kendala itu sudah bisa diantisipasi dengan baik.

“Dalam pelaksananaanya penggunaan kartu kredit pemerintah itu memang ada beberapa kendala – kendala yang tadi disampaikan satker. Tetapi bagaimanapun juga kendala itu bisa kita bisa antisipasi dengan sinergi untuk mencari solusi yang terbaik, dan kita juga terus berkoordinasi dengan bank penerbit kartu kredit pemerintah” Ungkapnya.

KPPN Sumedang juga terus mensupport kepada satker agar segera mengaktifkan kartu kredit pemerintah dan menggunakanya. KPPN juga berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

 

Peawrta : Y. Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here