Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

0
64

GARUT, SMI.-

Bawaslu Kabupaten Garut bersama Panwaslu Cibatu, menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, di Desa Karya Mukti Jl. Raya Cibatu Bandrek km 3, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Minggu (18/11/2018).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi/ Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2019, yang dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Acara sosialisasi dihadiri Ketua Bawaslu kabupaten Garut, Koramil 1105 Cibatu, Polsek Cibatu, Ketua PPK Cibatu Deni Moch Toha perwakilan Camat Cibatu, Komisioner  panwaslu Cibatu, Cecep Kurniawan, Hamdan Muhaemin, serta Wahid Abdullah, Kepala Sekretariat panwaslu Robby Hilmansyah, serta undangan kepala desa/ Sekdes Se-Kecamatan. Juga hadir Ketua Kwaran  Cibatu Usep, Pimpinan Anggota Pramuka serta Tokoh agama.

Komisioner Panwas Cibatu Cecep Kurniawan mengatakan, pemilu yang bersih, jujur, dan adil semua harus berintegritas. Para penyelenggara harus menjaga integritasnya, tidak ada toleransi pada yang namanya pelanggaran, begitu juga proses dan hasil dari pemilu itu sendiri, harus berintegritas.

“Jika peran semua pihak dalam menjaga integritasnya, ialah melawan keras money politik dan segala macam bentuk kecurangan, maka pesta demokrasi akan berlangsung sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang- undang,” kata Cecep Kurniawan.

Menurutnya, untuk menjaga integritas tersebut, harus menghindari pelanggaran besar yang masih sering terjadi, yakni praktik money politik. Bahkan, menjanjikan saja itu sudah dikenai hukuman atau dilakukan proses. Apalagi ketika memberi materi, tentu akan ditindaklanjuti, sebagaimana prosedur yang berlaku.

Ketua Bawaslu Garut, Asep Nurjaman menambahkan, tingkat partisipasi pemilih masyarakat, dari beberapa pemilu sebelumnya, Garut adalah yang tertinggi angka kerawanan di Provinsi Jawa Barat.

“Kita harapkan bahwa partisipasi pemilih bisa diyakinkan agar lebih meningkat lagi, baik pelaksanaannya dan terpenting kualitas proses pemilu itu sendiri” tuturnya.

Selain itu, Asep juga memaparkan, Aparatur Sipil Negara (ASN), yang biasa disebut pegawai negeri sipil (PNS) dilarang keras ikut kampanye, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Jika terbukti ikut kampanye, maka akan dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda Rp15 Juta.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang larangan-larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kompenye, pemilihan umum Persiden Wakil Persiden, calon Legislatif. Sejatinya, kata Asep, ASN harus menjaga netralias sebab jika terbukti terlibat dalam kegiatan kampanye maka ancamannya sangat jelas dan terang benderang.

Dijelaskan Asep Nurjaman, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa kalau ada ASN yang ikut kampanye, dalam aktivitasnya menggiring, memobilisasi massa, atau melakukan pertemuan-pertemuan dengan salah satu calon.

“Saya ingatkan agar ASN berhati-hati kalau tidak ingin dihukum penjara dan denda,” tegas Asep.

Selain ASN, lanjut Asep, Kepala Desa juga dilarang ikut melaksanakan kampanye, dan ancamannya sama saja dengan yang diberlakukan kepada ASN.

Waktu pelaksanaan kampanye yang tinggal kurang lebih lima bulan lagi, Asep Nurjaman mengingatkan agar ASN dan para kepala desa tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye. **Ayi Ahmad

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here