Sistem Zonasi Diharapkan Mampu Mendorong Percepatan Pemerataan Kualitas Pendidikan

0
6
Dari kiri Ketua Dewan Pendidikan Prov Jateng, Prof. Rustono, Sekretaris Disdikbud Prov Jateng, Sulustyo, M.Pd, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh. Zen Adv. Foto: M. Taufik

Semarang,SMI.-

Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, rakyat Indonesia harus mampu bersaing di kancah ASEAN, sehingga tidak hanya menjadi pasar atau sasaran konsumen bagi Negara lain. Untuk menghadapi persaingan global tersebut, pemerataan kualitas pendidikan menjadi salah satu solusinya. Pemerintah RI pun membuat grand design untuk menangani masalah pendidikan secara menyeluruh yang kini dikenal dengan pendidikan berbasis zonasi.

Pemerintah pun mulai menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. Sistem zonasi ini dibuat untuk memberikan akses dan keadilan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan meperhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumah.

Di Jawa Tegah penyesuaian pun dilakukan menyikapi kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal kegiatan PPDB tahun 2019, sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018. Merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun  2019, terjadi penyesuaian kuota pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah, naik menjadi paling banyak 15 persen.

Penyesuaian juga dilakukan pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah. 20 persen berdasarkan hasil seleksi prestasi, 70 persen diterima berdasarkan perhitungan jarak terdekat domisili siswa dengan sekolah. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua tetap sama, yakni paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah. Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pemerataan kualitas pendidikan, sehingga para lulusan sekolah mampu memiliki daya saing tinggi di kancah global.

Anggota Komisi E DPRD Prov jateng M. Zein, mengatakan “Saya berharap sudah tidak ada lagi hari ini kita mempunyai stigma sekolah terutama fasilitas publik ini yang disebut dengan favorit, atas stigma dari masyarakat itu kan karena inputnya memang sudah di atur dengan NEM tinggi, kemudian yang tidak diterima disekolah tersebut ada passing grade berikutnya di level 1,2,3 dan ke 4 sampai yang di pinggiran pinggiran .”ucapnya.

Menurut Zein, kalau prestasi itu adalah ukurannya dari NEM yang bagus, lalu kemudian proses KBM sama saja, kurikulum sama, standar nasional pendidiknya juga S1 sarana prasarananya juga sama yang membedakan proses output saja karena inputnya sama.

Dari kiri Ketua Dewan Pendidikan Prov Jateng, Prof. Rustono, Sekretaris Disdikbud Prov Jateng, Sulustyo, M.Pd, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh. Zen Adv. Foto: M. Taufik

Zein menambahkan, kalau seandainya dengan system zonasi ini semua sekolah dengan konsep zonasi inputnya sama, disitu ada yang memiliki prestasi bagus akademik atau non akaemik dan dari prestasi di luar itu juga bagus, juga memperhatikan aspek sosial yang lain dari kemampuan orang tua, disitulah 2, 3 tahun kedepan akan kelihatan bahwa Sekolah A favorit karena input yang beda tetapi karena proses KBM yang terstandar nasional dengan kurikulum yang ada  dengan guru yang ada.

“Artinya semua harus sungguh sungguh dalam mendidik atau mencerdaskan anak,”pungkasnya saat menjadi nara sumber dalam Dialog bersama Perlemen Jawa tengah dengan tema “ Menuju Pemerataan Kualitas Pendidikan “  yang disiarkan oleh MNC Trijaya FM di ruang Bahana Hotel Noormans jalan Teuku Umar No. 27 Jatingaleh Karangrejo Semarang, Senin (24/6/2019).

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Prof. Rustono menuturkan bahwa system zonasi kadang – kadang dipahami sebagian saja, sehingga mereka tertujunya pada zonasi saja. Padahal Permendikbud No. 51 Tahun 2018 itu PPDB tidak hanya atas dasar zonasi, tapi atas dasar prestasi dan kepindahan orang tua. Persentasinya yang berubah – ubah, pertama 90 persen zona, lima persen ptestasi dan lima persen kepindahan orang tua lalu di turunkan ke Pergub dengan diizinkannya SKD (Surat keterangan Domisili). Itu yang kemarin bikin heboh, takut seperti hebohnya tahun 2018 dengan SKTM.

“Karena SKTM saja bisa diproduksi demikian tingginya, sehingga mengganggu objektifitasnya dalam penentuan penerimaaan, SKD juga demikian, oleh karena itu prioritas tetap Kartu Keluarga (KK), karena peraturannya dari Jakarta minimal 1 tahun punya KK. Kalau Pergub di tingkat Gubernur  enam bulan karena penurunan,”paparnya.

Menurut Rustono, percaya kalau Kartu Keluarga (KK) tidak bisa dimanipulasi di Dukcapil, tetapi kalau Surat Keterangan Domisili (SKD) ini bisa di produksi sebanyak banyaknya sehingga membingungkan pihak sekolah.

“Alhamdulillah di Jawa Tengah prioritas  pada KK” pumgkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Disdikbud Prov Jateng, Drs. Sulistyo,M.Pd, mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan zonasi tentunya pemerintah pusat dan daerah akan memeratakan pendidikan ini tidak terpusat saja, karena bibit yang baik tidak hanya terpusat pada sekolah sekolah favorit saja.

Menurutnya harapan pemerintah tentunya semua sekolah menjadi sekolah – sekolah favorit. Intinya setelah dialaksanakan PPDB secara zonasi ini akan ditindak lanjuti dengan penataan-penataan berdasarkan zonasi.

“Tadinya kita berfikir berdasarkan prestasi tanpa memperhatikan lingkungan sehingga puluhan tahun teman – teman kita , masyarakat berpikir tentang prestasi. Saat ini perlu antara prestasi dan memperhatikan lingkungan menjadi topik utama saat ini,” pungkasnya.

Pewarta : M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here