Sejumlah Fraksi Ingatkan Efisiensi Anggaran Belanja Pemda

0
11

SOREANG, (SMI).-

Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung mengingatkan Bupati Bandung untuk efisiensi anggaran, terutama untuk belanja tidak langsung.

Hal ini disampaikan sejumlah fraksi dalam pandangan umum Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung mengenai  “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang Kedua Catur Wulan I, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kemis (29/3) lalu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, H. Endang SH., MH., dalam pandangan umumnnya menjelaskan, APBD taun 2017 paling besar masih belanja  langsung dibandingkan balanja tidak langsung. Endang mengharapkan kedepannya harus ada efisiensi dan produktivitas pembangunan dengan mengurangi belanja tidak langsung dialihkan kepada belanja langsung untuk mendorong ekonomi masyarakat.

Hal yang sama disampaikan Fraksi PDIP, yang memperhatikeun belanja tidak langsung yang dianggarkan Rp 2, 856 triliun terealisasi Rp 2,545 triliun atau 89,10% perlu ada efisiensi dan data yang akurat mengenai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja langsung dengan anggaran Rp 2,657 triliun terrealisasinya Rp 2,366 triliun atau 89,08%.

Menurut Fraksi PDIP, dalam pandangan umum yang disampaikan  Ketua Fraksi, Asep Supriyatna, bahwa belanja  pegawai  Rp 118,33 miliar ini perlu ada efisiensi 30%, kaitan dengan perjalanan dinas,  domestik atau ke luar negri.

F-PDIP juga mengamati aset milik Pemkab Bandung, sebab banyak yang tidak tersertifikasi dan  tidak tercatat dengan baik.  Khususnya aset-aset yang ada di luar wilayah Kabupaten Bandung. Contohnya aset yang ada di Kota Bandung merupakan tanah di Balonggede yang sampai sekarang  tidak pasti kegunaannya dan tidak produktif.

Sedangkan  Fraksi PKB dan fraksi lainnya, seperti Golkar, PKS, dan Gerindra, lebih memperhatikan masalah tiga raperda. Seperti disampaikan F PKB, mengenai  pelayanan publik merupakan  perizinan supaya bisa diproses secara efektif, efisien, cepat dan murah, serta tidak melanggar hukum.

Dalam LKPJ Bupati Bandung 2017 pada Sidang Paripurna DPRD yang berlangsung tiga kali sidang ini, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menjelaskan tercapainya kinerja  pemerentah bisa dilihat dari tercapainya  indikator makro hasil pembangunan serta tercapainya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bandung.

Itu  merupakan gambaran hasil pembangunan manusia atau kualitas sumber daya manusia, baik  fisik atau nonfisik. Fisik merupakan  kesehatan, kesejahteraan tergambar dari tercapainya angka harapan hidup, serta kemampuan daya beli.  Nonfisik berupa intelektualitas yang tergambar dalam pencapaian rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan.

Kata Dadang Naser, tercapainya indikator makro pembangunan ini hasil kerja semua bidang pembangunan sabagai wujud sinergitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemarintah Kabupaten Bandung, masyarakat, dan dunia usaha.***(Sopandi)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here