RPJMD Tahun 2018 – 2023 Targetkan Tekan Angka Kemiskinan 7,48 Persen

0
38
(Dari kiri) Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Jateng Arif Jatmiko, Ka Dispermadesdukcapil Jateng Drs. Sudaryanto, M.Sc, Komisi D DPRD Jateng dan Ketua Pansus RPJMD Abdul Azis serta moderator Prast . Foto : M. Taufik

Semarang, SMI,-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2018 – 2023 akan menitik beratkan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,48 persen. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, banyak hal yang digarap diantaranya untuk pemberdayaan desa dan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, dan diwujudkan dengan cara pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu.

Selain itu, dengan meningkatkan kinerja kelembagaan serta sosial kapital kawasan pedesaan diharapkan mampu memberikan keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah wajib  meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam mendayagunakan potensi diri secara maksimum agar masyarakat semakin makmur.

Pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru di Jawa Tengah, semestinya menjadi prioritas. Selain pembangunan infrastruktur, percepatan pengembangan kawasan strategis harus di pacu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan didaerah tertinggal. Untuk itu, membuat pusat pertumbuhan baru di Jawa Tengah menjadi keharusan sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komisi D DPRD Jateng dan Ketua Pansus RPJMD Abdul Azis mengatakan, “Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kita mempunyai harapan mewujudkan semakin kuatnya kawasan – kawasan regional yang kita miliki, sebagai pusat pertumbuhan strategis di Provinsi Jawa Tengah, sektor pertumbuhan ekonomi yang jumlahnya 8. Dan desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang menyebar ke seluruh desa yang jumlah ada 8.000”.

Abdul Azis menegaskan bahwa dari sisi pariwisata, belum lama ini Dinas pariwisata 5 tahun ke depan ada target 400 titik destinasi baru. “Kalau dalam 5 tahun kita perkuat dalam arti muatan  lokasi untuk anggarannya.  Kami ambilkan contoh di sector pertanian berbasis desa kita perkuat ,maka komitmennya maka akan muncul berapa nominal anggarannya” Katanya.

“Mengapa tidak seluruh desa di jateng untuk diberdayakan? Ya karena kalau harus seluruh desa tentunya tidak reality, kemampuan keuangan terbatas. Total di tahun akhir RPJMD 2023 menelan biaya 30,4 Triliun, terlalu banyak sektor yang harus ditangani, dan desa sebagai titik yang dianggap penting ini sangat menarik, karena keputusan politiknya ada di RPJMD yang akan kami bahas,” ucapnya saat Dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema, Memberdayakan Desa dan Kawasan Stratgis Sebagai Pusat Pertumbuhan,  yang di siarkan langsung MNC Trijaya di lobby Gets Hotel Jalan MT. Haryono No. 312 – 316 Semarang, Selasa (22/1/19).

Sementara itu, Ka Dispermadesdukcapil Jateng, Sudaryanto mengatakan,  implimentasi RPJMD berdasarkan UU No. 5 tahun 2004 tentang tata ruang. Sebenarnya desa sudah diberi anggaran dari APBN, tahun 2015 sebesar 2 Trilliun, tahun 2016 sebesar 5 Trilliun, tahun  2017 sebesar 6 Tilliun, tahun 2018 sebesar 6,74 Trilliun serta tahun 2019 sebesar 7,88 Trilliun, dan setiap desa mendapatkan 900 juta.

“Di Jateng diperkenalkan Desa Berdikari, sekarang menjadi unjernya / pusat sentral desa – desa yang lain, dan diharapkan ada bentuk kerjasama desa. Maksudnya kerjasama antara desa yang satu dengan desa lainnya dalam pemberdayaan  desa untuk pertumbuhan ekonomi.” Ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Arif Jatmiko, menuturkan, pada prinsipnya berdasarkan Kemendagri No. 86 tahun 2017 dikatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan ada 2 hal yang harus disinkronkan. Yang pertama adalah  hal yang sifatnya sektoral, dan ini tentu saja harus saling terkait yang diharapkan dari RPJMD 2023. Mencermati provinsi Jateng dalam kapasitasnya perwilayahan punya daya dukung artinya potensi yang ada di Jateng serta daya tampung yaitu bisa menampung seluruh kegiatan dalam pemberdayaan kawasan srategis.

Menurut Arif, terkait dengan kawasan strategis di wilayah Provinsi Jateng, ada 3 kawasan strategis, yaitu pertama kawasan pertumbuhan ekonomi dimana sebuah kawasan ekonominya tumbuh sangat pesat, dan dapat menjadi pemacu pertumbuhan kawasan sekitar. Yang kedua kawasan strategis sosial budaya, artinya bagaimana memberdayakan sosial, misalnya Keraton Surakarta, Dataran Tinggi Dieng, tempat-tempat dimana didalam kawasan tersebut ada kegiatan sosialnya. Serta ketiga kawasan strategis lingkungan hidup, tempat dimana Provinsi Jateng meletakkan tempat – tempat tersebut sebagai tempat srtategis yang memiliki fungsi pelestarian lingkungan. ** M. Taufik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here