Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2019 KPPN Sumedang

0
35

Sumedang, SMI.-

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang menggelar acara Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2019 di Aula KPPN Sumedang, Rabu (23/1/19). Peringatan hari bakti perbendaharaan yang jatuh pada 14 Januari, di gelar  tanggal 23 secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurut Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. meskipun di gelar tidak tepat tanggal 14 Januari, akan tetapi pelaksanaan Hari Bakti perbendaharaan berjalan dengan khidmat, sesuai dengan tema hari perbendaharaan  2019 yaitu “Tingkatkan Sinergi Untuk Kemakmuran Negeri”.

Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si

“Pelaksanaan di tanggal 23 ini serentak di seluruh Indonesia. Jadi, seluruh instansi – instansi di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melakukan refleksi dihari yang sama, di tanggal 23 ini. Dipilih tanggal 23 karena mungkin kita selama ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan” Katanya.

Dalam kegiatan refleksi hari bakti perbendaharaan ini, KPPN Sumedang mengadakan acara nonton bareng video kilas balik kegiatan hari bakti perbendaharaan dari tahun-ketahun, Focus Group Discussion (FGD) dan evaluasi pelaksaan anggaran tahun 2018, serta pemberian penghargaan kepada desa terbaik pengelola Dana Desa dan SKPD terbaik pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2018.

“Jadi diperintahkan dari kantor pusat juga ya, artinya pada saat kegiatan refleksi itu kita juga sekaligus melakukan FGD bersama stakeholder mitra kerja kita. Kebetulan mitra kerja yang kita layani adalah instansi – instansi pemerintah, apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi dana APBN. Maka yang kita undang adalah satker – satker instansi pemerinah pusat, dan pemerintah daerahnnya tentunya BPKAD, DPMD dan beberapa desa – desa yang kita undang untuk mewakili terkait Dana Desa, termasuk juga yang memang mendapatkan DAK Fisik” Paparnya.

Terkait penyaluran Dana Desa, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dibagi kedalam tiga tahap, tahap pertama pada Bulan Januari, Tahap Kedua pada bulan Juni dan tahap ketiga pada bulan Juli. Untuk Termin pertama sebesar 20% dari alokasi anggaran secara keseluruhan Dana Desa, termin kedua dan ketiga sebesar 40 %.

“Dana Desa itu dibuatkan tiga tahap, tahap pertama Bulan Januari, tahap kedua bulan Juni dan tahap ketiga bulan Juli. Persyaratan setiap tahapnya berbeda – beda, tahap satu asal ada peraturan Bupati terkait dengan alokasi Dana Desa. Kalau itu sudah ditetapkan sudah diupload di sistem aplikasi kami, maka kami siap untuk menyalurkan Dana Desa itu” Jelasnya.

Lili Khamiliyah, S.E., M.Si  juga mengatakan, kendala cepat dan lambatnya penyaluran Dana Desa tergantung persyaratan dari masing – masing Desa. Tahap satu itu paling mudah persyaratanya, ada peraturan Perda dan Peraturan Bupati, kalau sudah memenuhi syarat maka langsung disalurkan.

Untuk tahap kedua, peryaratanya apabila mereka sudah mempertanggungjawabkan tahun anggaran sebelumnya. “Nanti dari laporan pertanggungjawaban tahun 2018 di upload di sistem kami, semua desa sudah memasukan datanya, termasuk realisasi pertanggungjawabanya maka tahap kedua itu sudah bisa direalisasikan kembali” Ucapnya.

Dengan adanya kendala di tahun 2018, Pihak KPPN akan membentuk kajian lebih dalam terkait forum komunikasi dengan pihak – pihak terkait, khususnya dengan Desa, Kecamatan, DPMD dan BPKAD untuk membahas hal ini agar semua  berjalan baik.

“Jadi, kendala – kendala yang menyebabkan keterlambatan itu adanya dimana. Kalau dari desanya cepet, kenapa dari DPMD nya mengupload dalam sistem kami terlambat. Ini harus kita kaji juga, sehingga tidak ada kondisi – kondisi dilapangan itu yang saling menyalahkan, dan akhirnya dengan sinergi yang baik, mudah – mudahan kecepatan penyaluran juga bisa dilaksanakan dengan segera” Pungkasnya. **Y Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here