Rapat Koordinasi Bawaslu Garut dengan Panwaslu Pangatikan

0
36
bawaslu garut dan panwaslu pangatikan

GARUT, SMI.-
Bawaslu Kabupaten Garut bersama Panwaslu Pangatikan, menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu melalui SIM P (Sinergisitas, integritas, Mobilitas dan Prioritas) di Sekretariat Panwaslu Jl. Raya Pangatikan Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Selasa (27/11/18).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi/ Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2019, yang dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Acara sosialisasi dihadiri Ketua Bawaslu kabupaten Garut, Ahmad Nurul Sahid S.Sp.I, anggota Koramil,  Polsek wanaraja, Ketua Komisioner  Panwaslu Pangatikan Agus Koswara, Yayan Divisi SDM, divisi penindakan Salim Sadi S.Pd, dan Wawan Setiawan Kepala Sekretariat panwaslu Pangatikan, serta pengelola keuangan Cucu Saepudin.S.Pd.

Komisioner Panwas Pangatikan Agus Koswara mengatakan, pemilu yang bersih, jujur, dan adil semua harus berintegritas. Para penyelenggara harus menjaga integritasnya, tidak ada toleransi pada yang namanya pelanggaran, begitu juga proses dan hasil dari pemilu itu sendiri, harus berintegritas.

“Jika peran semua pihak dalam menjaga integritasnya, ialah melawan keras money politik dan segala macam bentuk kecurangan, maka pesta demokrasi akan berlangsung sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang- undang,” kata Agus Koswara.

Dia juga menjelaskan, untuk menjaga integritas tersebut, harus menghindari pelanggaran besar yang masih sering terjadi, yakni praktik money politik. Bahkan, menjanjikan saja itu sudah dikenai hukuman atau dilakukan proses. Apalagi ketika memberi materi, tentu akan ditindaklanjuti, sebagaimana prosedur yang berlaku.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid.S.Pd.I mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih masyarakat dari beberapa pemilu sebelumnya, Garut adalah yang tertinggi angka kerawanan di Provinsi Jawa Barat.

“Kita harapkan bahwa partisipasi pemilih bisa diyakinkan agar lebih meningkat lagi, baik pelaksanaannya dan terpenting kualitas proses pemilu itu sendiri” paparnya.

Selain itu, Ahmad juga memaparkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dilarang keras ikut kampanye, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Jika terbukti ikut kampanye, maka akan dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda Rp12 Juta.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang larangan-larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye, pemilihan umum Persiden Wakil Persiden, calon Legislatif. Sejatinya, kata Ahmad Nurul, ASN harus menjaga netralitas sebab jika terbukti terlibat dalam kegiatan kampanye maka ancamannya sangat jelas.

Dijelaskan Ahmad Nurul Sahid, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa kalau ada ASN yang ikut kampanye, dalam aktivitasnya menggiring, memobilisasi massa, atau melakukan pertemuan-pertemuan dengan salah satu calon.

“Saya ingatkan agar ASN berhati-hati kalau tidak ingin dihukum penjara dan denda,” tegas Ahmad.

Selain ASN, lanjut Ahmad, Kepala Desa juga dilarang ikut melaksanakan kampanye, dan ancamannya sama saja dengan yang diberlakukan kepada ASN.

Waktu pelaksanaan kampanye yang tinggal kurang lebih 4,5 bulan lagi, Ahmad Nurul Sahid.S.Pd.I, mengingatkan agar ASN dan para kepala desa tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye. **Ayi Ahmad

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here