Program Sejuta Rumah, Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

0
13

Soreang, SMI- Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Bandung membutuhkan sedikitnya 1.050.000 unit rumah, sedangkan ketersediaan rumah sampai 2014 baru mencapai 706.651 unit. Berdasarkan analisa kebutuhan dan penanganan perumahan kawasan permukiman, terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan (backlog) perumahan sebesar 343.349 unit. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung H. Dadang M Naser saat menghadiri Pertemuan Pemenuhan Program Satu Juta Rumah di Gedung Dewi Sartika Soreang, Kamis (27/6/2019).

Dadang menyebut, terdapat beberapa penyebab adanya backlog di Kabupaten Bandung, seperti masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi  kebutuhan rumah. Selain itu, kurangnya penyediaan rumah karena tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan, juga inflasi yang membuat harga rumah cenderung naik sekitar 10 % setiap tahunnya.

Menurutnya, pembangunan perumahan dan permukiman harus dilakukan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

Ia berharap, dengan adanya program Satu Juta Rumah Melalui KPR Sejahtera, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), dapat mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

“Kami menyambut baik serta mengapresiasi kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat. Guna merealisasikan hal tersebut, saya menghimbau seluruh komponen pembangunan daerah untuk mendukung program satu juta rumah. Dengan sabilulungan, insya Allah kita akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Kabupaten Bandung Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc menjelaskan untuk mempercepat program itu, Kementerian PUPR, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah bekerja sama dengan 43 bank.

“Masing-masing terdiri dari 11 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah, baik konvensional maupun bank syariah. Dimana nantinya terdapat persyaratan-persyaratan teknis yang bisa dikembangkan dalam diskusi selanjutnya,” jelas Erwin.

Ia menambahkan, tanggal 21 Desember 2018 lalu PPDPP telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional bersama 25 bank pelaksana.

Pewarta : Aa

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here