Program Satu Dinas Satu Desa Miskin Prioritaskan 745 Desa Binaan di 14 Kabupaten

0
20
Dari kiri :Dekan FEB Unimus, Dr. Hardi Winoto,Moderator Dendy, Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdul Kadir Al katiri, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya,Edi Wahyono. Foto:Taufk

Semarang,SMI.-Kemiskinan masih saja menjadi prolem setiap pemerintah daerah, tak terkecuali Jawa Tengah. Guna mengentaskan kemiskinan didaerahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya program satu Dinas Satu Desa miskin, yang di prioritaskan di 745 desa binaan di 14 kabupaten dan sejumlah program yang lain.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan di nilai sudah berjalan cukup baik. Hanya saja jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah memang masih cukup banyak sehingga diperlukan upaya percepatan dan terobosan baru guna semakin menekan angka kemiskinan.

Sinergi antara pemerintah dan pihak – pihak terkait sangat dibutuhkan dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membina desa – desa sangat dibutuhkan. Sementara itu, perusahaan – perusahaan swasta dapat berkiprah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya.

 

Pemberian cindera mata kepada Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdul Kadir Alkatiri

Dengan memberdayakan ekonomi pedesaan melalui pendampingan dan pembinaan, diharapkan memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama, yang melahirkan inovasi, kreasi serta kepemimpinan di desa – desa. Pada akhirnya, akan muncul entrepreneur – entrepreneur baru berbasis pedesaan yang akan menjadi pendorong ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD  Prov. Jateng, Quatly Abdul Kadir Alkatiri,Dipl.Ing, mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Jateng ada di 14 kabupaten /kota, ini perlu adanya terobosan – terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan di Jateng ada sekitar 3,7 juta jiwa, hal ini diantaraanya masih banyaknya pengangguran, data berdasarkan  dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya kriteria tingkat kemiskinan secara kasat mata juga sulit dibuktikan, misalnya bisa saja mereka di pinjami tempat untuk tinggal oleh saudaranya. Untuk menaggulanginya harus ada sinergitas antar pihak, baik pihak provinsi atau Bappeda atau pihak swasta, namun harus ada pendataan yang jelas terlebih dahulu, misalnya sudah berapa warga kita diterima bekerja, data harus jelas.

“Angka penurunan kemiskinan di Jateng selama kurun waktu 2014 – 2019 sekitar 1 juta jiwa dengan catatan pendapatan dikatakan orang itu kategori miskin yaitu 350.000/perbulan,” pungkasnya, saat menjadi salah satu narasumber Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema Strategi Pemgentasan Kemiskinan Di Jawa Tengah yang disiarkan langsung MNC. Trijaya FM di ruang 603-604 Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Jalan Kedung Mundu Raya No 18 A, Kota Semarang, Rabu( 13/11/2019)

Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya,Edi Wahyono, menjelaskan bahwa pada bulan September lalu ada 14 kabupaten yang merah tapi per maret 2019 ada satu kabupaten yang lolos jalur merah yaitu kabupaten Cilacap.

Menurutnya angka kemiskinan yang resmi di buat oleh BPS di ukur dari tingkat pengeluaran sebuah keluarga, di setiap daerah ada daerah kemiskinan dari kabupaten/ kota masing masing berbeda tergantung inflasinya, tingkat kemiskinan di Jateng  apabila pendapatan per orang 350.000/bulan, maka penduduk yang di survey BPS jumlah pengeluarannya kurang dari 350.000 maka dikategorikan miskin.

Tamu undangan Dialog kebanyakan mahasiswa Unimus Jurusan Ekonomi Foto : M. Taufik

“Angka kemiskinan di Jateng 10,80 persen atau 3,7 juta jiwa. Data yang baru 9 persen, yang kebanyakan merah itu juga prosentase penduduk miskin diatas 10,80 persen, diatas 9,70 persen kalau yang kuning itu sudah dibawah 10,80 persen tapi masih di atas 9,9 persen,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FEB Unimus, Dr. Hardi Winoto, menuturkan, RPJMD menuju Jateng yang sejahtera menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskian, jadi kemiskinan merupakan prioritas di RPJMD tentu juga masalah pendidikan dan kesehatan. Target penurunan angka kemiskinan tahun 2023 jateng berkisar 1,4 persen ini merupakan target yang ambisius tetapi harus tetap kita lakukan.

“Kalau miskin dibatasi dengan standar kemiskinan dinamakan garis kemiskinan, kalau kita berada dalam penghasilan 350/ bulan berarti kita miskin, saat kami meneliti data dari tahun 2013 – 2019 ada penurunan yang sigfinikan, garis kemiskinannya juga dinaikkan tetapi tetapi data faktual dan data formal,”paparnya.

Daerah merah 11,30 persen dari jumlah penduduk Jateng itu dibawah garis kemiskinan . Daerah merahnya pertanian dan kehutanan maksudnya pekerjaannya sebagai perambah hutan artinya bahwa masyarakat itu penghasilannya benar – benar hanya tergantung dari alam, lalu yang di maksud nilai tukar petani adalah penghasilan dari pertanian per pengeluaran pertanian. NTP jateng 101,1 persen, jadi keuntungannya 1 persen  namun yang sangat rendah hortikultura dan peternakan hanya 99 persen.

Pewarta :  M. Taufik

 

 

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here