PPDB 2019, “Sumaker” Tidak Dijumpai Lagi

0
33
Dari kiri: Ketua Dewan Pendidikan Jateng Prof. Dr. Rustono, Kabid Pendidikan SMA Jateng Bambang Supriyono, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, Moderator Prast ,Foto: M. Taufik

Semarang, SMI.-

Kasus kecurangan dalam persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri di Jawa Tengah 2018 tahun lalu masih menyisakan kegetiran yang mendalam. Fenomena “Sumaker” atau Sugih Macak Kere (kaya berhias miskin), sebutan bagi siswa yang mampu namun nekat membuat SKTM untuk bisa mendapat porsi masuk ke sekolah negeri favorit.

Mulai tahun ini, pengguna SKTM tidak lagi berlaku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan peraturan baru mengenai PPDB, yakni dalam permendikbud No 51 tahun 2018, tentang penerimaan peserta didik baru 2019.

Mendikbud Muhajir Effendy menegaskan, Permendikbud No. 51 tahun 2018 ini merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari system zonasi yang ada.

Mendikbud menjelaskan bahwa peraturan tersebut akan digunakan sebagai cetak biru dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Nantinya, setiap masalah diselesaikan berdasarkan zona yang ada, begitu juga dengan ketersediaan fasilitas sekolah dan sebaran siswa. Di sisi lain dengan meniadakan SKTM sebagai persyaratan dalam PPDB, muncul kembali kekhawatiran akan banyaknya siswa miskin yang tidak mampu bersekolah.

Wakil ketua DPRD Jateng, Ahmadi dalam mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2018 adanya masukan dari masyarakat “Memang ada kegembiraan dan kepastian bahwa warga miskin bisa diterima, disisi lain siswa yang berprestasi menjadi kehilangan semangatnya, buat apa saya berprestasi kalau kemudian ternyata dalam proses penerimaan tergerus atau hilang karena tidak dibatasinya siswa miskin itu” ucapnya.

Menurutnya, 2 fenomena yang tidak bisa dilepaskan bagaimana memastikan warga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan, di sisi yang lain siswa yang berprestasi berkemampuan juga kemudian kehilangan peluang, dan kesempatannya gara – gara SKTM itu.

“Seharusnya yang kita dorong adalah bagaimana siswa miskin itu tetap berprestasi. Di Jateng siswa miskin sudah punya kanal, kita punya SMK Jateng yang difasilitasi penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, syaratnya memang siswa itu miskin, yang kedua punya prestasi, itu semua difasilitasi, ada di  Semarang, Pati dan Purbalingga, rencananya akan ditambah satu lagi di Sragen. Untuk tahun 2019 bagaimana siswa dapat peluang kesempatan pendidikan, siswa berprestasi juga tidak kehilangan kesempatan” pungkasnya, Saat menjadi narasumber dalam Dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema ‘Mempersiapkan PPDB’ yang di siarkan langsung MNC Trijaya FM, di ruang Petra 2, Hotel Noormans, Jalan Teuku Umar No 27 Semarang, Selasa (26/3/2019).

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Jateng, Bambang Supriyono menuturkan, secara umum gambaran PPDB berdasarkan Permendikbud No. 51 tahun 2018 dalam PPDB ada 3 jalur, yang pertama jalur zonasi, ke 2 jalur prestasi dan yang ke 3 jalur mengikuti perpindahan kerja orang tua, prosentasenya pertama 90 %,  jalur kedua  5%  dan yang jalur ke tiga 5% , supaya masyarakat tidak ragu, jalur zonasi lingkupnya cukup kelurahan 90%. Jadi, siswa yang tempat tingalnya berada satu kelurahan dengan sekolah yang dituju dijamin di terima.

“Untuk jalur prestasi untuk siswa yang mendapatkan juara tingkat Internasional, baik juara 1, juara 2 maupun juara 3 pasti diterima, untuk yang tingkat nasional juara 1. Untuk yang ke 3 jalur mengikuti perpindahan kerja orang tuanya, misalnya, orang tuanya Kepala Kejaksaan di Bengkulu kemudian pindah ke Semarang, karena mengikuti orang tua maka diterima tanpa mempertimbangkan zonasi” ujarnya.

Menurut Bambang, untuk PPDB 2019 SKTM tetap digunakan, tetapi bukan menjadi persyaratan masuk. Kalau siswa itu sudah diterima di sekolah ngeri. Jadi hanya untuk berkontribusi biaya pendidikan maka bisa menunjukkan surat itu, hanya sebagai persyaratan bebas tidak membayar karena kondisinya seperti itu.

Bambang Supriyono saat menjelaskan PPDB 2019 pada awak media, Foto : M. Taufik

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Prof. Dr. Rustono, mengatakan bahwa Dewan Pendidikan Jateng bermitra dengan Gubernur Jateng untuk menyerap aspirasi dalam rangka peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di Jateng. Untuk PPDB 2018, Dewan Pendidikan Jateng dan Dewan Pendidikan Kabupaten /Kota bergerak disemua wilayah, bergeraknya bagaimana caranya SKTM tidak di gunakan untuk pertimbangan PPDB 2019, maka Dewan Pendidikan Jateng mengirim utusan ke Kemendikbud, dalam pengajuan permohonan aspirasi  kemudian menghadap ke Pak Muhajir Effendi dan di setujui.

Rustono menambahkan, dengan hadirnya Permendikbud No. 51 tahun 2018 diantaranya untuk  memenuhi masukan dari Dewan Pendidikan Jateng, SKTM tidak lagi digunakan sebagai bahan pertimbangan PPDB 2019.

“Ini kisruhnya salah  satu contoh, kuota 400, pendaftar yang menggunakan SKTM 595 pendaftar. Seperti SMK di Purwokerto ini.  kan kasihan   masyarakat juga, akhirnya ada perbaikan PPDB 2019 berdasarkan Permendikbud No 51 tahun 2018” pungkasnya.

** M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here