Pilkada Mulai Panas, Aksi Sweeping Tim Pemenangan Salasatu Paslon Diduga Ancam Keamanan TKS

0
8

PALI,SMInews.com- Aksi Bar-bar/ premanisme Tim pemenangan salasatu Paslon Bupati di Kantor Bappeda mengancam keamanan pegawai dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Diduga, kedatangan puluhan sekelompok orang yang dikomandoi oleh Mairil Apriyanto (Dibot) salah satu tim pemenangan Paslon Bupati PALI itu, sontak mengejutkan pegawai dan Stap di Kantor Bappeda Pali.

Hal tersebut diakui Sriwahyuni TKS Bappeda, “Puluhan dari meraka langsung masuk dengan cara tidak sopan, sehingga saya tidak sempat menanyakan mereka dari mana” ujarnya Kamis (12/11/2020).

“Saya tidak sempat menanyakan mereka dari mana, saya ketakutan karena diancam jika bergerak akan dipecahkan kepala, kami takut dan merasa tidak aman karena ini masih jam kerja”, ungkapnya.

Senada yang dikatakan Cici Wulandari, “Sksi mereka Bar-bar seperti preman, mata mereka merah, bertato. Bahkan mereka tidak segan mengancam akan memecahkan pintu kaca, memukul meja, yang membuat saya menangis dan ketakutan kami diancam akan dipecahkan kepala oleh mereka” ujar Cici sambil ketakutan.

Beberapa diantara mereka, merekam satu persatu pegawai dengan menggunakan telepon seraya kaberkata, “Inilah wajah-wajah yang tidak ingin bekerja lagi”, yang diartikan mengancam akan memberhentikan kami.

Sedangkan Ahmad Joni, selaku PLT Bappeda Kabupaten Pali mengatakan, “Kedatangan tim DH-DS itu Sweeping alat peraga kampanye (APK), mereka menggeledah satu persatu sisi kantor dan mereka tidak menemukan apa yang mereka sangkakan, hanya mendapatkan sepanduk lama FPTI, berhubung saya Ketua FPTI” terang Joni.

“Jika ASN kami, Ada keterlibatan dan ketidak netralan dalam Pilkada Pali maka akan kita serahkan kepada Bawaslu, nantinya Bawaslu yang akan menangani secara administrasi aturan pemerintahan” kata Sekda Pali Syahron Nazil.

“akan tetapi disini ada dua sisi, yang pertama dari sisi penyelenggara pilkada dan yang kedua dari sisi penyelnggara pemerintah, jika benar ada unsur pelanggaran pilkada tentunya tidak harus serta merta disini bawaslu lah yang berhak, biarkan proses hukumnya sesuai aturan dan prosedur pemerintahan untuk meproses keberpihakan ASN, tetapi disisi lain ada permsalahan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah disini sepenuhnya kita serahkan kepada Bappeda jika benar ada unsur tindakan Intimidasi tentu ada proses hukumnya” tandas Sekda.

Pewarta : sb

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here