Peserta UMKM Yang Ingin Di Bina Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng bisa Lewat “Sipentol”

0
12
Dari kiri: Pimwil V Perum Jamkrindo, Wahyu Saefullah, Wakil ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Marnyuni, Moderator, Dendy, Waka Dinas Koperasi UMKM Jateng Dodik.Foto: M.Taufik

Semarang, SMI.- Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi nasional yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara saat krisis ekonomi global melanda. Banyak UMKM di Indonesia mampu berdiri tegak menunjukkan eksistensinya. Menjadi kewajiban pemerintah dan stakeholder untuk senantiasa mengamankan dan mengembangkan UMKM di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat.

Pemerintah dan pihak terkait harus lebih fokus bagaimana membuat UMKM bisa lebih meningkatkan kapasitasnya. UMKM juga butuh bantuan berupa pelatihan, pemasaran dan pendampingan yang berkelanjutan. Tak kalah penting pemerintah daerah harus mampu menjadi regulator untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada UMKM khususnya di Jawa Tengah.

Sejumlah kendala termasuk permodalan usaha UMKM pun semestinya bisa diatasi engan hadirnya pemerintah dan swasta. Akses permodalan perlu terus ditopang agar menjadi salah satu faktor penunjang eksistensi UMKM untuk senantiasa bertahan dan berkembang lebih pesat, guna tercapainya tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Wakil ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Marnyuni menuturkan, UMKM di Jateng yang perlu dibenahi banyak hal, UMKM yang bagaimana yang bisa menyentuh dalam arti bagaimana masyarakat dapat perlindungan dari mana supaya tidak bingung meskipun Pemda sudah memiliki perda terkait dengan UMKM yaitu perda nomor 13 tahun 2013.

Menurutnya, tentang pembiayaan UMKM permasalahannya tidak semua masyarakat tahu Pergubnya bagaimana. “Harapan kami dari dewan bagaimana ketika perda itu ada pergub sudah ada kemudian di sosialisasikan ke 3 bawah serta di implementasikan sampai tingkat bawah supaya semua masyarakat tahu, semua bergerak semuanya bisa jalan,” ucapnya.

Kendala yang di hadapi pelaku UMKM setelah menitip produk ke pasar modern itu bisa menagihnya tiga bulan, itu kalau produknya masih dikembalikan, ini bikin masyarakat remuk karena modalnya mandeg tiga bulan.

“Mengenai keluhan masyarakat kenapa kalau pemerintah memberikan pelatihan yang di latih ya itu itu saja, yang dibantu ya itu itu saja , diberikan alat Cuma ditumpuk saja nggak pernah di gunakan,” pungkasnya saat menjadi salah satu narasumber dalam dialog bersama parlemen Jawa Tengah, dengan Tema Penguatan UMKM Jawa Tengah yang di siarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang bahana Hotel Noormans, jalan Truku Umar No 27, Kota Semarang, Senin (11/11/2019 )

Sementara itu, Sekretaris Koperasi dan UMKM Prov. Jateng Dodik Apriyanto mengatakan, pembinaan lebih banyak ke UMKM tingkat kecil, sementara yang tingkat mikro ke kabupaten/ kota, tapi tidak menutup kemungkinan skala prioritasnya bagaimana yang mikro bisa naik kelas ke kecil, yang kecil merupakan kewenangan provinsi bisa naik kelas ke menengah.

“Selama ini proses pembinaannya berdasarkan usulan sebagian besar mikro dari kabupaten/ kota mengusulkan UMKM yang mau naik kelas untuk di bina. Sekarang kita sudah melakukan inovasi terhadap proses – proses pembinaan lewat pendaftaran online namanya Sipentol (Sistim Pendaftaran Online), jadi teman UMKM yang ingin dibina Dinas koperasi dan UMKM bisa melakukan pendaftaran secara langsung lewat sipentol,” jelas Dodik.

Menurutnya, kalau dulu  berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/ kota sekarang bisa di akses langsung lewat sipentol, di dalamnya sudah tercantum setiap tahunnya pelatihan apa saja, kriterianya apa, sudah bisa di akses.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah V Perum Jamkrindo Jateng, Wahyu Sarfullah menegaskan Jamkrindo sudah menjamin kredit 16 Trilliun. Dari Jamkrindo kondisi sekarang yang kita bangun bagaimana semua UMKM bisa tahu bahwa pemerintah punya program ternyata ada lembaga penjamin kredit yaitu Jamkrindo, apakah pelaku UMKM tahu tidak sampai ke bawah mengenai Jamkrindo.

“Kami dari Jamkrindo menjamin UMKM Jateng dan DIY, kami punya toelnya yaitu UMKM Layak, tahun ini sudah 1400 yang masuk ke nasabah . Di jateng sendiri dari nasabah yang masuk ke UMKM ini dari bank Jateng, bank Mandiri dan bank BRI,” ujarnya.

Wahyu menambahkan bahwa Jamkrindo membuka bagi peserta UMKM yang akan di jamin kreditnya dengan bank pemerintah, mereka bisa mendaftar ke UMKM Layak akses online, sudah ada anggota 1.400 pserta UMKM.

Pewarta :  M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here