Peredaran Obat Kedaluwarsa Dikemas Ulang Sudah Merambah di 197 Apotek

0
27
Dari kiri : Waka DinKes Kota Semarang,Sarwoko, Kaprodi Magister Hukum Kesehatan Unika Semarang, Endang Wahyati,Wakil Ketua DPRD Kota Semarang,Wiwin Subiono Foto: M.Taufik

Semarang,SMI.- Kesehatan merupakan Hak Asazi Manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan pemerintah sesuai dengan cita cita bangsa. Setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat berarti investasi bagi pembangunan Negara. Upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip, non diskriminatif, partisipasi dan berkelanjutan. Prinsip tersebut dilaksanakan dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia, peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

Hanya saja dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat kerap kali tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus pemalsuan obat yang di produksi oleh sebuah pabrik di kota Semarang baru baru ini. Adanya obat obatan generik kedaluwarsa di kemas ulang sebagai obat non generik dan di edarkan disekitar 197 apotek yang berada di kota Semarang.

Pemerintah melalui instansi terkait wajib hadir ditengah – tengah masyarakat guna mengawasi serta menjaga kesehatan masyarakat. Sebagaimana amanat Undang – Undang RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, serta memberi rasa aman kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang Undang RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiono, mengatakan “Kami cukup prihatin dengan terungkapnya pemalsuan obat yang pabriknya berada di kota Semarang, apalagi sudah beredar di 197 apotek di Semarang, bahkan mungkin di luar Semarang. Dengan terungkapnya kejadian ini oleh aparatur penegak hukum dan pemerintah juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk sering melakukan sidak obat obatan di apotek maupun toko obat untuk mengetahui mana yang palsu dan mana yang asli. Kita tahu bahwa masyarakat kalau sakit berharap dari obat untuk kesembuhan, utamanya obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya, jangan sampai masyarakat sudah membeli obat dengan harga mahal ternyata obat sudah kadaluwarsa, obatnya palsu”

Menurut Wiwin, peran serta pemerintah dan masyarakat apabila ada yang mengetahui ada obat yang kedaluwarsa atau obat palsu, bisa melaporkan ke BPOM atau Aparat terkait supaya bisa ditindaklanjuti. “Terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, jangan sampai obat palsu ini jangan – jangan sudah masuk ke rumah sakit ataupun puskesmas, terutama puskesmas yang merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat di kota semarang,” paparnya saat menjadi narasumber dalam dialog bersama parlemen kota Semarang yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM dengan tema Menjaga Kesehatan Masyarakat di lobby Hotel Gets, jalan MT. Haryono no  312 – 316 Kota Semarang, (29/7/2019).

Wiwin menambahkan, pemerintah kota Semarang sudah menganggarkan cukup banyak untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan harapan apa yang diterima oleh masyarakat dan apa yang diberikan pemerintah sepadan.

Sementara itu, Kaprodi Magister Hukum Kesehatan Unika Semarang, Endang Wahyati menuturkan bahwa pengawasan tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi perlu pemberdayaan masyarakat juga. Masyarakat perlu di edukasi bahwa masyarakat punya hak untuk hidup sehat, tetapi yang sering tidak diketahui adalah sesungguhnya punya kewajiban untuk mewujudkan hidup sehat bagi diri sendiri dan lingkungan. Itu perlu terus-menerus dilakukan karena tanggung jawab pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, supaya tahu haknya seperti apa. Sehingga kalau ada persdoalan semacam peredaran obat palsu seperti ini, masyarakat mesti diberdayakan untuk mengenali obat palsu itu seperti apa, lalu ekses terhadap obat itu seperti apa, kalau ini tidak dilakukan secara terus menerus bisa lupa lagi.

“Yang pasti low inforcement nya lemah. Tidak kurang kurangnya produk hukun yang disiapkan dalam bidang pelayanan kesehatan ini selalu saja ada persoalan muncul berulang-ulang dan hukuman cukup ringan sehingga membuat pelaku tidak jera. Ini menjadi PR besar bagi semua pihak didalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat melalui salah sayunya penegakan,”paparnya.

Endang menambahkan bahwa di Perguruan Tinggi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan juga ikut serta mengedukasi masyarakat terkait hak hidup sehat. Ini merupakan persoalan kecil diantara persoalan besar di dalam HAM . Pernah ada kasus di pasar pramuka Jakarta ini merupakan gudangnya pemasaran obat obatan termasuk obat palsu. Menurut kami kepercayaan masyarakat terhadap bentruk bentuk pelayanan kesehatan ,termasuk obat tradisional, pengobatnya dalam hal ini para tenaga kesehatan bisa menjadikan masyarakat lebih percaya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, waka Dinkes Kota Semarang, Sarwoko, mengungkapkan “Dinas Kesehatan sebagai pembinaan dan perizinan, selama ini perizinan sudah kami lakukan sudah rinci sekali kita memiliki Sumber Daya Kesehatan (SDK), seluruh perizinan farmasi,obat obatan, makanan,minuman, tata boga,semuanya ada disitu dan kita punya tim. Kalau apotek mengedarkan obat obatan yang sudah kedaluwarsa, kita mempunyai tim yang senantiasa selalu mensupervisi dari Dinkes kota Semarang”.

“Kalau ada obat obat terlarang seperti diasema, psikotropika di peruntukkan di apotek akan kita tegur, kita buatkan teguran tertulis dan tembusannya pada BPOM. Jadi memang regulasi kita tidak main – main, perizinan obat ini karena supaya masyarakat merasa terlindungi oleh aturan yang sudah kita buat. Jadi yang kita inginkan kalau ada apotek faktuir pembeliannya ada, izin nya sampai kapan sudah kita lakukan dari pembinaan sampai operizinan. Jadi obat obat di apotek kita pastikan layak di jual sudah sesuai aturan ” pungkasnya.

Pewarta : M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here