Penyusunan Perda Tahun 2018, Diperkirakan Menelan Anggaran 1,7 Miliar

0
33

SEMARANG, SMI.-

Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka memperkuat pembangunan wilayahnya harus mampu mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan pemda harus ditopang dengan aturan hukum berupa Perda yang menjadi dasar implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, berupa terbitnya peraturan Kepala daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan daerah (Raperda).

DRPD haruslah mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan daerah perundang-undangan dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sehingga produk perda yang dihasilkan dapat menjamin terbentukya hukum yang demokratis dan refrensif.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng, Yudis Indra Weindarto mengatakan Perda terjadi karena adanya perubahan aturan undang undang tentang pemerintah daerah,  yang tadinya mengacu pada UU 32 sekarang ke UU No. 23 tahun 2014. Di UU No. 32 banyak mengacu pada kewenangan, sebagai contoh UU No. 23 tadinya kewenangan Kabupaten/ Kota sekarang di tarik ke Pemerintah Provinsi.

Yudis menambahkan, sebagai contoh di dunia pendidikan dimana tadinya SMA/SMK kewenangan Kabupaten/Kota, karena amanah UU No. 23 tahun 2014 menjadi kewajibannya Pemerintah Provinsi, banyak kewenangan sehingga banyak yang berubah. Dengan diberlakukan UU No. 23 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun Pemerintah Provinsi  menyesuaikan peraturan.

Kemudian ia menegaskan mengapa di UU No. 23 tahun  2014 banyak Perda, “Karena kita pengen disemua lini kehidupan disemua sektor yang ada di provinsi Jateng ini kita punya payung hukum atas diberlakukannya UU no 23 tahun 2014” tukasnya dalam dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema  Mekanisme Pembentukan Perda, yang disiarkan secara langsung MNC Triyjaya FM di ruang Bahana Hotel Noormans, Jalan Teuku Umar No 27 Semarang, Selasa (6/11/18).

Sementara itu, Kabiro Hukum Prov. Jateng, Indrawasih, menuturkan, Perda merupakan produk politik karena disusun dan disetujui bersama antara Pemerintah dan DPRD di sahkan dalam sidang paripurna.

“Dalam tahun berjalan, akan menyusun berapa perda, kami dari eksekutif biro hukum merupakan fasilitator penyusunan perda. Dalam peraturan Mendagri No. 80 tahun 2015 Perda sebelum disampaikan ke DPRD harus dipaparkan di Kepala daerah, ini adalah wajib” Tutur Indrawasih.

Indrawarsih Menambahkan, dalam penyusunan Perda di tahun 2018 diperkirakan menelan anggaran sekitar 1,7 Milliar. Perda yang wajib dibuat setiap tahunnya adalah perda komulatif terbuka yang meliputi Perda penetapan APBD tahun berjalan, perda tentang pertanggungjawaban APBD yang sudah berjalan dan perda tentang perubahan APBD.

Ditempat yang sama, Dosen Fakultas Hukum UNDIP Dr. Lita Tyesta menjelaskan, Perda yang disusun berbasis riset semua ada datanya, dasar hukumnya jelas. Perda yang ada di Provinsi Jateng semua berdasarkan naskah akademi, dan semua bisa dipertanggungjawabkan artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moratif

Menurut Lita, perda yang dibatalkan bukannya  tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dari sisi produk perda-perda yang dihasilkan memang betul-betul dikaji, karena setiap tahapannya ada semacam public hearing artinya perda itu berbasis partisipasi masyarakat. ** M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here