Pemprov Jateng Gelontorkan Dana 16 Miliar Untuk Pengadaan 2.858.000 Kartu Tani

0
6
Dari kiri : Anggota Komisi A DPRD Jateng Syamsul Bahri, Anggota Komisi B Yudi Sancoyo serta Pojok kanan Anggota Komisi E .Muhammad Zein. Foto : M. Taufik

Semarang, SMI.-

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui implementasi Perda No. 5 tahun 2016, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Jateng, akhirnya mengetahui secara riil jumlah petani yang ada di Jateng. Data riil yang diketahui dengan pasti jumlah petani di jateng ada 2.858.000 jiwa . yang mana sebelumnya dari pihak komisi B DPRD Jateng  menanyakannya tidak ada data yang kongkrit mengenai jumlah petani di jateng tersebut”. Hal ini disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jateng Yudi Sancoyo, saat Acara Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Melalui Media Massa, yang di selenggarakan di Hall Lantai IV Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis, (28/3/2019).

Menurut Yudi dalam pengadaan kartu tani untuk para petani yang ada Jawa Tengah ini pertama kali ada di Indonesia dan merupakan kartu bergengsi. Kartu Tani bertujuan memberikan indentitas bagi petani, kelebihan kartu tani ini diantaranya, petani punya jaminan untuk mendapatkan bantuan  pupuk subsidi dari pemerintah, kartu tani menjadi pioneer elektronik pertama kali di Indonesia, kemudian menjadi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SIPI).

“Dengan kartu tani, para petani bisa memperoleh asuransi petani dengan catatan kalau sudah memiliki kartu tani. Manfaat lain kartu ini untuk mengetahui data kemiskinan di Jawa Tengah, perlu diketahui bahwa jumlah kemiskinan di jateng ada 1,4 juta jiwa” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Yudi setelah dievaluasi kartu tani ternyata banyak mengalami kendala, diantaranya :

  1. Kendala Sosiologis, dimana rata rata petani usia diatas 50 tahun, yang aktif, kurang tertariknya generasi muda menggeluti sebagai petani dikarenakan Nilai Tukar Petani (NTP) rendah, petani usia tua gaptek masih menggunakan system konvensional.
  2. Kendala Tehnis, banyak kios belum terampil dalam menggunakan mesin EDC masih perlu di bantu dari pihak terkait, Kartu tani tidak bisa menjangkau sampai pelosok desa, persyaratan administrasi petani merasa keberatan setahunya gratis adanya kartu tani tersebut.
  3. Kendala Administrasi, sebangai contoh kartu tani di Kabupaten Kudus sudah tidak ada biaya  administrasi, beban transaksi Rp. 3.000  dihapus sejak 25 februari 2019.
  4. Kendala geografis, mesin EDC harus dekat dengan kios,  rata – rata petani tidak mau antri dalam mendapatkan pupuk. Oleh karena tu perlu adanya sosialisasi, pembinaan pemakaian kartu tani ketika di lakukan simulasi sehingga petani sudah bisa cara menggunakannya.

Sementara itu anggota Komisi A, Syamsul Bahri, terkait dengan persiapan pemilu 2019 ini mengatakan, Dalam penyelenggaraan pemilu kali ini ada beberapa KPUD sampai sekarag ini belum menerima kartu suara, banyak kotak suara yang dimakan rayap sebelum dipakai pemilu. Untuk itu dibutuhkan pemeliharaan ekstra,  kemudian tidak punya gudang untuk menyimpan kotak suara, peserta pemilu rata-rata mendapatkan kendala dalam sosialisasi, untuk itu syamsul berharap media dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Syamsul, kinerja yang disampaikan berhubungan dengan kemitraan komisi A dengan dengan KPU terkait pemilu, seperti diketahui bersama bahwa nanti 17 april 2019 bangsa Indonesia mempunyai hajatan konstitusi yaitu menyelenggarakan pemilu serentak, yang mana baru pertama kali dalam sejarahnya yang akan diselenggarakan dan di harapkan menghasilkan pemilu yang berkualitas dan effisien.

“Kami sampaikan bahwa pemilih di Jateng ada sekitar 27.961.686 yang terdiri laki-laki 13.922,728 dan perempuan 14.038.958 pemilih ini sesuai dengan DPT. KPU punya target realistis 77,5 persen dari partisipasi pemilih secara nasional” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota komisi E, Muh. Zein dalam dialog memaparkan terkait dengan pendidikan khususnya PPDB 2019. Dalam pantauan Anggota Komisi E UNBK di tingkat SMK relative lancar yang dilaksanakan 25 sd 28 maret 2019. Namun demikian masalah ada beberapa kendala di daerah disebabkan listrik mati adanya keterlambatan token dari pusat ke daerah, secara psikologis sedikit  terganggu namun bisa segera teratasi.

“Kami berharap pelaksanaan UNBK baik dijenjang menengah SMA, SMK, MA dan di jenjang pendidikan dasar SD, SMP bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak ada kendala kendala yang serius dimana pernah terjadi beberapa waktu yang lalu” ujarnya.

Muh. Zein menambahkan, sebentar lagi akan mengadakan PPDB 2019 online, orang tua harus mempersiapkan putra – putrinya lebih dini, karena dengan Permendikbud No 51 tahun 2018 ada system baru yang di prioritaskan yaitu system Zonasi dan SKTM sekarang bukan merupakan syarat utama dalam PPDB 2019 nanti.  ** M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here