Partisipasi pemilih Vs Corona

0
6
Pudjo Rahayu Risan

Sepertinya pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan  9 Desember 2020 tidak ada tanda-tanda ditunda. Pada saat yang sama, tanda-tanda wabah COVID-19 mulai reda juga belum tampak. Bahkan sangat fluktuatif. Bisa jadi, pelaksanaan Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Itu artinya, Pilkada 2020 harus ”berkolaborasi” dengan COVID-19. Arti kolaborasi disini, perhelatan demokrasi tetap berjalan dan penanganan protokol kesehatan juga berjalan dengan ketat, konstan, kontinyu dan konsekuen.

Jangan sampai perhelatan pesta demokrasi ada korban karena melanggar protokol kesehatan. Semoga tidak saling bertabrakan antara Pilkada dengan Corona. Rugi dari aspek politik dan kesehatan.

Pertanyaan, apa risiko pelaksanaan Pilkada 2020 masih diliputi pandemi COVID-19 ? Pertanyaan berikutnya, apa risiko pemberlakukan protokol kesehatan berbarengan dengan Pilkada 2020 ?

 

Corona datang tiba-tiba.

Siapapun tidak menduga bahwa pandemic COVID-19 berawal dari Wuhan, China, di penghujung  tahun 2019 atau awal tahun 2020 menelan banyak korban dan menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.  Corona datang di Indonesia secara tiba-tiba. Istilahnya tidak ada hujan tidak ada angin. Dalam bahasa dan istilah lokal, COVID-19 muncul “Mak bedunduk…..”, “Mak jegagik…”, “ujug..ujug…”.

Sampai dengan artikel ini ditulis, Sabtu 10 Juli 2020, jumlah penyebaran COVID-19 sebanyak 72.347 kasus, dimana 9 Juli 2020, 70.736 kasus  ada penambahan 1.611 kasus.

Jumlah pasien sembuh sebanyak 33.529 kasus  dimana 9 Juli 32.651 kasus ada tambahan yang sembuh sebanyak  878 kasus dan jumlah pasien meninggal sebanyak 3.469 kasus, pada 9 Juli 3.417 kasus ada penambahan 52 kasus.

Pertanyaannya, menuju pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 jumlah penyebaran dan kematian apakah terus bertambah atau berkurang pergerakkannya. Begitu juga dengan  kasus yang sembuh apakah semakin cepat naik atau pelan-pelan saja. Hal ini penting diungkapkan sehubungan dengan rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak,  sebanyak 49 daerah dengan perincian 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota tergolong berisiko tinggi. Sementara 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, dan 99 berisiko sedang.

 

Partisipasi Pemilih.

Melihat data penyebaran COVID-19, baik jumlah kasus baru, yang sembuh dan yang meninggal, penyelenggara Pilkada 2020 baik KPU maupun Bawaslu harus dengan cermat memetakan berdasarkan rujukan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal ini penting untuk itu mengantisipasi sekaligus sebagai rujukan perencanaan dilapangan dikaitkan dengan kondisi daerah yang masing-masing tidak sama dari paparan COVID-19. Ada daerah yang tergolong berisiko tinggi, berisiko sedang, risiko ringan dan tidak terdampak.

Dari 49 daerah dengan perincian 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota tergolong berisiko tinggi, ini termasuk zona merah yang harus ditangani dengan baik. Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270  daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.  KPU dan Bawaslu harus tidak sega-segan dan tanpa henti-hentinya selalu konsultasi, komunikasi dan koordinasi dengan Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di masing-masing tingkatannya.

Menjawab pertanyaan, apa risiko pelaksanaan Pilkada 2020 masih diliputi pandemi COVID-19 ? Risiko yang paling fundamental adalah partisipasi pemilih menurun atas kehadirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Konsekuensi apa yang harus diterima oleh penyelenggara Pilkada terutama dari aspek partisipasi. Sejauh apa dan sepenting apa aspek partisipasi dalam Pilkada.

Pertanyaannya kemudian akankah pemilihan umum kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 nanti menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas ditengah pandemic COVID-19 yang diprediksi para ahli kesehatan dunia belum berakhir? Akankah kehadiran masyarakat yang memiliki hak pilih mencapai persentasi tinggi ditengah protocol kesehatan yang ketat sebagai penguat legalitas pemimpin terpilih?.

Pertanyaan semacam itu layak diajukan mengingat biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung yang tidak sedikit dan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyebaran covid 19 pada satu sisi, sedang sisi lain pemilihan kepala daerah langsung harus berjalan sukses dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.

Konsekuensi apa yang harus diterima oleh penyelenggara Pilkada terutama dari aspek partisipasi. Sejauh apa dan sepenting apa aspek partisipasi dalam Pilkada.

Apa pengertian partisipasi politik ?    Pengertian partisipasi politik, semua aktivitas warga Negara dalam rangka ikut mempengaruhi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks Pilkada, partisipasi politik adalah ikut menentukan siapa yang menjadi penguasa politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, sekaligus melayani masyarakat.

Sepenting apa partisipasi politik masyarakat dalam hal ini sebagai pemilih yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada ? Sangat penting. Dimana partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Hal ini dikaitkan dengan masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa. Akibatnya  keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Konteks diatas dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada akan semakin nyata ketika partisipasi pemilih untuk datang ke TPS bisa jadi menurun ketika masyarakat sekarang ini sedang drop secara psikologis apalagi juga kesulitan ekonomi dengan adanya wabah corona. Padahal dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi publik terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi politik juga untuk fungsi kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

 

Kehati-hatian

Semua pihak baik penyelenggara, pemerintah,  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pemilih dan pihak-pihak terkait harus secara bersama fokus terhadap kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan jika COVID-19 belum berakhir sepenuhnya sehingga dikhawatirkan banyak masyarakat yang tertular. Disiplin terhadap protokol kesehatan, ini kaitannya dengan keengganan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena kekhawatiran akan tertular COVID-19.  Jangan sampai perhelatan pesta demokrasi tercederai karena ada yang tertular  virus corona. Mencari pemimpin memang mahal, baik matrial maupun non matrial. Maka perlu “kolaborasi” antara pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan.

Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik, Pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here