Paguyuban Kades Brebes Bantah Kondisikan Perusahaan Pengadaan Barang SID

0
30

Brebes, SMInews.com Pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) 290 desa di kab. Brebes tersebar informasi kalau pembelian SID sarat dengan KKN, karena dimonopoli pihak PT. Inti melalui anak perusahaan atau vendornya PT. Damai sejati. Namun dalam pengadaan ini disinyalir menabrak aturan pengadaan barang dan jasa karena sarat pengondisian. Informasi pengondisian dilakukan oleh paguyuban Kades kab. Brebes dan atas persetujuan bahkan perintah langsung dari Camat serta pihak pemda Brebes.

Kades Banjaranyar kec. Brebes H. Saripin ketika dikonfirmasi, Kamis (13/2) mengatakan kalau pembelian barang SID ini memang dikondisikan oleh pihak paguyuban Kades, ketua paguyuban Kec. Brebes adalah Kades Tengki dan untuk Ketua paguyuban Kades Kab. Brebes Asep Syaefudin ( Kades Bulusari ) serta Sekretaris Desa Wongandalam kec Brebes.

Diakui oleh Asmawi selaku Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Banjaranyar, pengadaan SID desa mereka sudah mempercayakan satu orang untuk pengondisian pengadaan barang jasa SID tersebut.

“Dari awal memang sudah diarahkan melalui APBDes nya hingga pencairannya menggunakan Dana Desa” ujar Asmawi.

Perangkat Desa Terlangu Hartoyo menampik tudingan dari pendamping Desa Krasak yang menyebutkan dirinya sebagai koordinator. “Saya hanya mengajak ayo bareng – bareng biar kepenak pembelian pengadaan SID karena kalau tidak membeli SID, Dana Desa tidak bisa cair” ujar Hartoyo.

Untuk tahap l dibayarkan awal Desember 2019 dan pengambilan barang diambil di Desa Klampok Kec. Bulakamba pada pertengangan Desember 2019 lalu. Memang ada Desa yang belum dikirim karena masuk tahap ll.

Ketua paguyuban Kades kab. Brebes Asep syaefudin ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak mau dikatakan mengkondisikan pembelian SID kepada PT. Damai Sejati.

Koko Haryoko, salah satu marketing PT. Indonesia Persada yang juga memiliki SID dan E-Voting mengatakan kalau harga SID hanya 4,5 juta. Namun bila dengan E-Voting memang ada perangkat laptop dan lainnya harganya bisa sampai 70 juta. “Tapi informasinya E-Voting dibatalkan kok harus membeli semua, tidak hanya SID nya saja, berarti mubazir dong” ungkapnya.

Endi Rohendi ketua LSM BMW CITI, mengatakan kalau pengadaan barang jasa untuk SID di Kab. Brebes disinyalir syarat korupsi, karena melanggar Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa untuk pengadaan bagian kedua pasal 5 huruf b, pengadaan barang jasa dilakukan secara terbuka, transparan dan secara kompetitif,g) memberikan kesempatan pada usaha kecil, mikro, dan menengah.

Bagian ketiga prinsip pengadaan barang/jasa pasal 6 huruf a,b,c,d,e,f,g,menurutnya pengadaan SID sejumlah 290 desa dengan nilai perdesa Rp.70 juta atau mencapai total Rp.20.300.000.000,-(dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah) ini sudah sarat korupsi karena hanya menguntungkan salah satu rekanan.

Hal senada juga si ungkapkan oleh MPC. Pemuda Pancasila Kab. Brebes Albert Tambunan ketika “Penggunaan Anggaran yang bersumber dari uang negara, sekecil apapun harus ada transparansi dan memperdayakan masyarakat ataupun usaha kecil, mikro dan menengah yang ada dilingkup terdekat”.

Pewarta : Naga

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here