Ormas PP Lawan Premanisme Oknum Debt Colektor

0
54

TASIKMALAYA, SMI-

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Tasikmalaya, baru-baru ini mengadakan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Aksi damai tersebut diikuti sekitar 500 Anggota PP Kabupaten Tasikmalaya.

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Rijal Ahyar Jamili dalam orasinya mengatakan bahwa  keberadaan Debt Colektor saat ini sudah sangat mengerikan. Tidak sedikit korban dari masyarakat kecil yang jadi santapan Debt Colektor yang merampas kendaraan di jalan, baik roda dua maupun roda empat.

Dengan tegas, Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya menolak gaya premanisme yang dilakukan Debt Collector.

“Kami datang ke sini hanya ingin pihak yang berwenang mengambil tindakan tegas, akan keberadaan Debt Collector yang berkeliaran di setiap perapatan. Kita harus kasihan sama orang lemah yang tidak tahu aturan tentang kredit” Katanya.

Menurut Rijal dalam undang-undang Pidusia sudah jelas bahwa Debt Colektor tidak boleh mengambil atau merampas kendaraan di jalan. Sementara masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa hanya pasrah untuk menyerahkan motor keditanya.

“Kami berharap kepada pihak yang terkait, dalam hal ini DPRD, Kapolres untuk melakukan penegakan hukum agar penderitaan masyarakat tidak terus menerus” Ujarnya.

Menanggapi hal teresebut, Ketua Dewan Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa ajuan seperti ini sudah datang dari berbagai komponen masyarakat, dan sekarang datang lagi ajuan dari Ormas Pemuda Pancasila.

“Insya Alloh ajuan dari rekan rekan akan kami tindaklanjuti bersama sama aparat terkait, yaitu Kepolisian Kota Tasikmalaya. Mudah mudahan saja masalah ini bisa ada solusi dan tentu kami akan berkodinasi dengan pihak-pihak terkait” pungkasnya.

Perwakilan Kapolres Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa adanya aksi damai dari Ormas PP memang akan ditindaklanjuti dan akan berkordinasi secepatnya dengan Pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.

“Kami dari kepolisian bukan tidak melakukan tindakan akan tetapi minim sekali laporan masyarakat kejadian kejadian seperti ini. Padahal kami sebagai penegak hukum, jika ingin mengusut suatu masalah tentu harus ada dua alat bukti yang sah. Jadi kalo tidak ada laporan dari masyarakat kami sulit bereaksi” Ungkapnya.

Pihak Kepolisian berharap kalau ada kejadian perampasan kendaraan di jalan, segera lapor  ke pihak Kepolisian  dan agar bisa musyawarah dari pihak Pemerintah yaitu OJK, Pihak Leasing dan dari Kepolisian sehingga masalah ini bisa di selesaikan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

BPPH dari MPC PP Kabupaten. Tasikmalaya, Menjelaskan aturan aturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Pidusia. Menurutnya banyak hal yang diduga sudah dilanggar oleh Leasing yang di lakukan oknum Debt Colektor. Di mana dengan seenaknya merampas kendaraan di jalanan. Padahal dalam aturan perundang undangan sudah jelas bahwa kalau tidak bisa membawa sertifikat tidak boleh merampas kendaraan di jalan.

“Kami hadir di sini ingin meminta kejelasan dari pemerintah tentang sisten yang di lakukan Debt Colektor yang mengambil atau merampas kendaraan di jalan. Kasihan tidak sedikit anak-anak sekolah yang jadi korban ketika bawa motor mau ke sekolah tahunya motor dia di rampas dijalan. Cara ini harus dihentikan jangan sampai masyarakat terus jadi korban. Pemuda Pancasila akan terus mengawal proses yang kami ajukan ini”. Ucapnya. **HS

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here