Mulai 1 Januari 2020, Merokok dan Menjual Rokok Sembarangan Bisa Dipidana

0
21

Soreang, SMI.- Pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan upaya untuk membuat kawasan tanpa asap rokok (KTR), untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dari gangguan asap rokok dengan memberikan sanksi administratif, sampai pidana yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Pemda menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 89 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan keputusan Bupati (Kepbup) Nomor 700/Kep-523-Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegak KTR.

“Untuk Perda KTR sudah kami sosialisasikan dari awal 2018, begitu perda ini ditetapkan oleh DPRD. Setelah satu tahun sosialisasi, lalu terbit Perbup Nomor 89 Tahun 2018 terkait juklaknya. Di mana per tanggal 8 Desember 2018, Perda itu sudah sah diberlakukan,” ungkap Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekjah) Kabupaten Bandung H. Marlan.

H. Marlan juga menjelaskan, untuk Satgas KTR baru terbentuk di bulan September 2019, dan perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis. Dan 1 januari 2020 sudah siap melakukan penindakan. Sampai saat ini anggota satgas baru berjumlah 60 orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah, instansi vertical, instansi terkait, organisasi kemasyarakat dan LSM.

Dalam perda ditentukan delapan KTR yang dibagi menjadi dua kriteria. Lima KTR dilarang menyediakan tempak khusus merokok atau smoking area, fasilitas kesehatan, tempat belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum tidak boleh menyediakan smoking area. Bahkan dalam radius sertatus meter dilarang merokok, menjual, membeli, membuat, maupun mengiklankan rokok. KTR yang bisa menyediakan smoking are diantaranya tempat kerja, tempat umum dan tempat lainya yang ditetapkan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung H. Kawaludin, yang juga selaku Sekretaris Tim Pembina Satgas Penegak KTR menjelaskan bahwa masyarakat yang melanggar perda KTR akan mendapatkan sansi, mulai dari sanksi administrative sampai pidana.

Sanksi bagi lima KTR yang menyediakan smoking area yaitu berupa teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian kegiatan tetap, penyitaan kendaraan dan atau denda.

Untuk orang yang merokok dan membeli rokok di KTR serta untuk pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak menerapkan perda KTR  akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling tinggi Rp. 500 ribu.

Untuk setiap orang yang menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi, memperagakan rokok di KTR per tanggal 1 Januari akan dikenakan sansi pidana kurungan paling lama 7 hari dan denda paling tinggi Rp. 50 Juta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here