Mengapa Dana Desa terlambat disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa ?

0
32

Oleh : Lili Khamiliyah, S.E., M.Si Kepala KPPN Sumedang

untuk melaksanakan pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan suatu program pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju pada desa yang mandiri mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Program tersebut membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan Dana Desa adalah untuk Meningkatkan pelayanan publik di Desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian Desa, Mengatasi kesenjangan, pembangunan antar desa, dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pemerintah Pusat telah melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui Dana Desa sejak tahun 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan Dana Desa melalui dana transfer ke daerah.  Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 alokasi Dana Desa secara nasional sebesar Rp 20,76 triliun dan terus berlanjut tahun 2016 sebesar Rp 46,97 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan pada tahun 2019 alokasi Dana Desa secara nasional mengalami kenaikan sebesar Rp 70 triliun. Peningkatan Dana Desa setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan kemampuan Keuangan Negara dan kapasitas pelaksanaan di Desa. Dalam lima tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp 257 triliun. Penggunaan dana desa tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 2017, Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah kerjanya. Penyaluran Dana Desa diproses melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang diproses oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah berdasarkan penyampaikan dokumen persyaratan yang sudah dilengkapi oleh petugas dari Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan melalui Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN). Apabila semua persyaratan penyaluran telah terpenuhi maka KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran dana desa,  memproses permintaan penyaluran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan SPAN, Selanjutnya  oleh KPPN selaku Kuasa BUN melalui aplikasi SPAN memproses dokumen SPM tersebut  menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) transfer Dana Desa. Dengan terbitnya SP2D, maka terjadi aliran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa tersebut disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer Dana Desa diterima Rekening Kas Umum Daerah. Dana Desa yang seharusnya disalurkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah, dalam prakteknya rata-rata melebihi 7 (tujuh) hari kerja bahkan ada yang sampai lebih dari satu bulan disalurkan ke Rekening Kas Desa.

Demikian juga yang terjadi di wilayah pembayaran KPPN Sumedang. Pada tahun 2018, KPPN Sumedang menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 192.462.069.000 yang sudah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar 100%. Pada tahapan penyaluran tahap III berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi mengalami keterlambatan penyaluran sampai hampir mendekati akhir tahun anggaran yang disalurkan di akhir bulan November 2018, yang disebabkan persyaratan penyaluran yang harus memenuhi realisasi sebesar 75% atas penyaluran tahap II pada Rekening Kas Umum Daerah dan capaian output sebesar 50% tidak segera terpenuhi dari laporan para pengelola dana desa yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan terlambat diinput pada aplikasi OMSPAN sehingga mengakibatkan penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah menjadi terlambat.  Demikian juga para pengelola keuangan desa masih terlambat menyampaikan permintaan untuk penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pemerintah Pusat selalu berupaya agar penyaluran dana transfer ke daerah khususnya Dana Desa dapat dilaksanakan lebih cepat agar segera dapat digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Antusias Pemerintah Pusat  dalam memberikan layanan yang cepat, tepat dan akurat dalam penyaluran Dana Desa patut diapresiasi, Demikian juga Pemerintah Daerah bersinergi  menindaklanjuti lebih cepat Pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014,  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan peraturan lainnya. Sehingga Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 dapat ditetapkan lebih cepat dan Peraturan Bupati tentang pengalokasian dana desa pada masing-masing desa di Kabupaten sumedang dapat ditetapkan lebih awal.  Pada tahun 2019 telah dilakukan penyaluran tahap I Dana Desa sebesar Rp 43.788.108.600 yaitu 20% dari pagu Dana Desa sebesar Rp 218.940.543.000 pada tanggal 12 Februari 2019  dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2019 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yaitu telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang alokasi dana desa pada masing-masing desa, maka penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2019 dapat disalurkan. Dibandingkan dengan tahun 2018 penyaluran dana desa tahap I pada tanggal 23 Maret 2018, penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2019 lebih cepat disalurkan yaitu pada tanggal 12 Februari 2019. Namun tidak demikian dengan Pemerintah Desa sampai dengan paling lambat penyaluran Dana Desa 7 (tujuh) hari kerja dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap I, yaitu Desa telah menetapkan APBDes, sehingga penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa mengalami keterlambatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Untuk penyaluran tahap I tahun 2019 di wilayah Kabupaten Sumedang desa yang paling cepat mengajukan persyaratan penyaluran yaitu 16 hari kerja, sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 lebih dari satu bulan, terdapat 27 Desa yang memenuhi persyaratan penyaluran atau 10% dari 270 desa di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa tahun 2018 penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumedang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rek Kas Desa melebihi 7 (tujuh) hari kerja yaitu disalurkan 10 sampai dengan 83 hari kerja. Dan hasil monitoring dan evaluasi dana desa sampai dengan triwulan I tahun 2019 penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap tahapan masih terlambat. Penyebab keterlambatan tersebut adalah Desa terlambat menetapkan APBDes, dan Desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya maupun laporan penggunaan dan capaian output tahap sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut KPPN Sumedang terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait yaitu para aparat desa, aparat kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Sesuai hasil diskusi salah satu penyebab APBDes terlambat ditetapkan adalah Pemerintah Desa masih sibuk menyelesaian kegiatan tahun sebelumnya di tahun berjalan dan pada proses penyusunan APBDes tahunberjalan terdapat perubahan peraturan perundangan, sehingga proses penyusunan APBDes disesuaikan kembali. Agar penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tidak mengalami keterlambatan, maka perlu suatu rencana aksi dari para aparat Desa, Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk duduk bersama membahas penyebab keterlambatan persyaratan penyaluran Dana Desa, menyamakan satu persepsi terkait peraturan perundangan sebagai pedoman dalam penyusunan APBDes dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Peraturan Kepala Daerah dapat lebih cepat ditetapkan mengikuti atau menyesuaikan perubahan peraturan atau petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Selanjutnya agar proses penyusunan APBDes dapat ditetapkan tepat waktu, perlu dilakukan koordinasi antara aparat Desa dengan Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat Desa dan juga aparat kecamatan dalam melakukan evaluasi atas APBDes. Demikian juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat Desa maupun Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa khususnya terkait pemahaman dokumen persyaratan penyaluran yang menjadi dasar dalam penyaluran Dana Desa.

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here