Membumikan Nilai Kementerian dan Budaya Organisasi pada KPPN Sumedang

0
19

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN merupakan Kantor Pelayanan yang menghasilkan pelayanan di bidang Perbendaharaan dengan cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya, serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat.

KPPN dibentuk dan dirancang untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholders  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia sebagai main actor, serta didukung oleh teknologi informasi dan sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan pelayanan cepat, tepat, akurat, dan tanpa biaya. Adanya pelayanan prima tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya roda pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa sesuai dengan tujuan nasional.

KPPN memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sumedang merupakan KPPN tipe A2. Struktur organisasi KPPN Sumedang terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank, dan Seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, KPPN mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara;
  2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
  3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang solid dan berkualitas, dibutuhkan kerja sama dan saling sinergi seluruh pegawai antar bagian atau seksi yang ada. Sekecil apapun peran pegawai, sangat bermakna dalam kebersamaan dan menunjang keberhasilan organisasi. Di setiap kegiatan yang diselenggarakan kantor, baik melibatkan satuan kerja maupun khusus internal pegawai selalu partisipasi dan sumbangsih pemikiran ataupun tenaga pegawai selalu diperlukan.

Berbagai program kerja selama setahun yang telah dilaksanakan sebagai bukti nyata bahwa integritas dan dedikasi pegawai sangat berperan dalam mewujudkan visi KPPN “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di daerah yang professional, modern, transparan, dan akuntabel”. Selanjutnya bukti kinerja setiap pegawai dalam mendukung pelayanan yang prima kepada stakeholder menjadi wujud pelaksanaan misi KPPN yaitu:

  1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
  2. Mengelola penerimaaan negara secara profesional dan akuntabel;
  3. Mewujudkan laporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Sebagai upaya penjabaran tugas pokok dan fungsinya, KPPN Sumedang menetapkan Motto dan Janji Layanan yaitu:

Motto SMART”:

  • Senyum, Salam, Sapa dalam melayani
  • Modern, menggunakan teknologi informasi terkini
  • Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai profesionalisme
  • Responsif, cepat tanggap dalam peningkatan pelayanan dengan perbaikan berkesinambungan
  • Tepat waktu dan transparan dalam pelayanan

Sedangkan Janji Layanan adalah  “Layanan Prima Tanpa Biaya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap pegawai  jajaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berlandaskan pada nilai-nilai dimaksud, yang mencakup:

  1. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
  2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
  3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
  4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman;
  5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Selanjutnya dalam rangka membudayakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013 tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013, KPPN Sumedang telah menetapkan Program Budaya Kementerian Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumedang dengan Keputusan Nomor KEP-045/WPB.13/KP.1201/2018 tanggal 21 Mei 2018. Program ini dimaksudkan agar setiap pegawai memahami dan mengimplementasikan 5 (lima) Budaya Organisasi yang mencakup:

  1. Satu Informasi Setiap Hari, dimaksudkan untuk mendorong seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan (Pegawai Kementerian Keuangan) mencari informasi yang positif dan membaginya (sharing) dengan Pegawai Kementerian Keuangan lainnya untuk pengetahuan bersama.
  2. Dua Menit Sebelum Jadual, dimaksudkan untuk melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum rapat dimulai sesuai jadual, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.
  3. Tiga Salam Setiap Hari, dimaksudkan untuk mendorong seluruh Pegawai Kementerian Keuangan terbiasa memberikan pelayanan terbaik dan bersikap sopan serta santun, dengan memberikan salam sesuai dengan waktunya, yaitu selamat pagi, selamat siang dan selamat sore.
  4. Rencanakan, Kerjakan, Monitor dan Tindaklanjuti, dimaksudkan agar seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari menerapkan etos kerja dan prinsip manajemen/organisasi yang baik, dengan senantiasa membuat perencanaan terlebih dahulu, mengerjakan hingga tuntas, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya, dan menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan.
  5. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran, keyakinan, dan kepedulian Pegawai Kementerian Keuangan akan pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya.

Memaknai dan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam keseharian di kantor, sudah merupakan kewajiban yang ditunaikan oleh pegawai. Dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder setiap pegawai dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai dimaksud sebagai hal utama dengan diimbangi kearifan lokal tentunya. Demikian juga pelayanan internal kepada sesama pegawai mesti dilandasi nilai-nilai tersebut, selain niat utama yang sangat urgen tentunya semangat keikhlasan dan keridhaan sebagai sarana ibadah muamalah antar manusia.

Setiap hari Senin sampai dengan Kamis sebelum menjalankan aktifitas rutin seluruh pegawai melaksanakan doa bersama dan sharing informasi sebagai bentuk implementasi budaya organisasi sekaligus cerminan dari insan yang beriman kepada Tuhan Yan Maha Esa. Dalam untaian doa setiap pegawai mencurahkan pengharapan yang baik dan berfaedah, ada pengakuan kesalahan dan dosa, ada permintaan dan perlindungan dari hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun kemalasan. Semuanya menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk lemah dan penuh kekurangan, selayaknya mengawali serta melandasi setiap akitifas dengan memanjaatkan doa kepada Sang Khalik agar diberikan perlindungan dan jalan yang lurus.

Wujud nyata dalam penerapan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terus dijaga dan dikembangkan oleh seluruh pegawai KPPN Sumedang antara lain tercermin dalam berbagai kegiatan atau aktifitas kebersamaan:

  1. Penyelenggaraan sholat berjamaah di Masjid Al Hidayah KPPN Sumedang;
  2. Pembacaan Hadits ba’da sholat Ashar;
  3. Pengajian/Tausyiah bulanan dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidang keagamaan;
  4. Melaksanakan kerja bakti untuk kebersihan Masjid Al Hidayah secara berkala;
  5. Melaksanakan Capacity Building sesuai dengan ketersediaan dana yang dianggarkan;
  6. Melaksanakan olah raga bersama (jalan sehat, senam, dan bola volley);
  7. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), bimtek atau sosialisasi dengan satker mitra kerja baik instansi vertikal maupun Pemda Kab. Sumedang ;
  8. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan di Hari Bakti Perbendaharaan, antara lain: Santunan kepada Anak Sekolah Berprestasi/Kurang Mampu, Penanaman pohon di Desa Ciuyah, Peduli Kebersihan Lingkungan di Bundaran Alam Sari;
  9. Melaksanakan Donor Darah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sumedang dalam rangka HUT Oeang ke-72 tahun 2018.
  10. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan aksi simpatik bagi-bagi PIN dan gantungan kunci antikorupsi kepada pengguna jalan di Bundaran Alam Sari Sumedang; dan kegiatan kebersamaan lainnya.

Dengan melibatkan seluruh pegawai maupun stakeholder pada setiap momen acara formal/nonformal, KPPN Sumedang secara langsung telah menjadi katalisator implementasi Nilai maupun Budaya Organisasi Kementerian Keuangan. Tujuan utamanya tentu semangat pegawai internal dalam memahami dan menerapkan nilai dan budaya organiasi tersebut semakin tumbuh berkembang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kantor maupun di tengah masyarakat. Harapan ke depannya setiap pegawai Kementerian Keuangan dengan mempedomani Nilai dan Budaya organisasi dapat menjadi suri tauladan bagi pegawai Kementerian/Lembaga lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Eksistensi KPPN Sumedang sangat penting perannya di daerah. Sebagai intansi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkenaan dengan penyaluran Dana APBN untuk pembiayaan instansi vertikal di daerah dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Sumedang. APBN merupakan salah satu instrumen bagi kesejahteraan masyarakat karena di dalamnya memuat anggaran belanja pemerintah pusat ataupun daerah. Koordinasi dan sinergi yang harmonis antara KPPN dengan mitra kerjanya merupakan syarat utama terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang tepat sasaran, akurat, dan  akuntabel. Hubungan harmonis dan budaya saling sharing informasi untuk menjadi bagian solusi dalam permasalahan yang timbul salah satu kunci keberhasilan dalam mengemban amanah yang diemban. Semoga KPPN Sumedang dapat menjadi pendorong dan pelopor dalam membumikan Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan di wilayah kerjanya.

 

Ditulis oleh Mudiyono / NIP 197207161994031002

Referensi:

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013 tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here