Magnet WBK Terhadap Kinerja Pegawai

0
12

Reformasi birokrasi yang telah digaungkan di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 akan terus dikawal dan dievaluasi secara berkesinambungan. Berbagai inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan diciptakan. Pucuk pimpinan senantiasa mendorong kinerja pegawai dengan memberikan reward baik berupa finansial maupun non finansial bagi pegawai yang berprestasi. Di sisi lain, punishment diterapkan bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan dan kode etik pegawai.

Peran Kementerian Keuangan sebagai Bendaharawan Umum Negara sangat strategis dalam menjaga dan mengawal APBN sebagai instrument pembangunan bangsa menuju cita-cita masyarakat maju, adil, dan sejahtera lahir batin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan  sebagai garda terdepan dalam penyaluran dan mengawal APBN agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah telah ditentukan enam komponen pengungkit yang harus dipenuhi oleh instansi yang mencanangkan ZI WBK, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun esensi dari keenam komponen pengungkit dimaksud mencakup:

  1. Manajemen Perubahan : bagaimana mewujudkan perubahan secara sistematis dan konsisten, komitmen, pola pikir, serta budaya kerja, seluruh individu unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik (budaya integritas, budaya kinerja, budaya melayani);
  2. Penataan Tatalaksana : meningkatkan efisiensi dan efektivitas  sistem kerja  dan transparansi kepada publik;
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM : meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan mewujudkan profesionalisme SDM;
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : mewujudkan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi manajemen kinerja organisasi;
  5. Penguatan Pengawasan : mewujudkan praktek tatakelola unit kerja organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Sistem Pencegahan terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang;
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : bagaimana meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tuntutan pelayanan publik clean government dan good governance suatu keniscayaan dan kemestian yang harus diterapkan di semua lapisan kehidupan masyarakat. Suatu prestasi yang menggema gaungnya di internal lingkungan Kementerian Keuangan karena pada tahun 2019 terdapat 265 unit kerja yang dinobatkan memenuhi kriteria sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.01/2019 tentang Penetapan Unit Kerja  Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerlan Keuangan Tahun 2019. Dalam menetapkan unit-unit dimaksud, Tim Penilai Kementerian mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Persiapan KPPN Sumedang menyongsong implementasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dalam meraih unit kerja berpredikat WBK telah dilakukan dengan baik. Sejak tahun 2017 pembangunan ZI WBK telah dicanangkan.  Pembenahan sarana dan prasarana kantor dilakukan secara simultan memadukan kearifan budaya lokal. Penataan ruang layanan dan ruang kerja pegawai yang representatif, sarana taman dengan beraneka hijau tanaman hias maupun pohon berbuah ditambah beberapa spot kolam ikan. Selain itu mentalitas pegawai juga digembleng dan ditempa untuk diubah mindset-nya dari semula mental minta dilayani menjadi mental untuk siap melayani. Paradigma penerapan ZI WBK esensinya adalah meningkatnya kualitas layanan publik yang diberikan kepada stakeholder sesuai dengan standar prosedur operasi (SOP) sekaligus tingkat integritas penyelenggara layanan dalam praktiknya.

Dalam membangun dan menyiapkan hal besar tersebut di atas tidaklah semudah membalikkan tangan semata. Namun, dibutuhkan kerja keras, kerja tuntas, serta kerja ikhlas untuk meraihnya. Pimpinan harus mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada. Kehadiran dan suri tauladan role model yang beritegritas dan tangguh berjuang bersama seluruh jajaran organisasi sangat diperlukan. Perlu manajamen yang baik dan berkelanjutan sebagai pemandu arah  kebijakan yang selaras, serasi, dan seimbang. Harmonisasi komunikasi, koordinasi, dan sinergitas yang solid seluruh komponen organisasi atau tim pembangunan ZI WBK KPPN Sumedang  dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi organisasi sebagai sarana meraih prestasi yang didambakan. Dengan jargon: Bersama, WBK pasti bisa!

Rangkaian perjuangan KPPN Sumedang dalam pembangunan ZI WBK hingga mendapatkan supremasi WBK baik dari Kementerian Keuangan maupun dari MenPAN RB pada tahun 2019 merupakan buah mata rantai soliditas dan integritas kinerja pegawai berawal sejak pencanangannya tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-646/PB/2018 tentang Penetapan KPPN sebagai Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan DJPb Tahun 2018, KPPN Sumedang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu kantor vertikal yang lulus akselerasi WBK dengan nilai 89,102. Selanjutnya KPPN Sumedang ditunjuk sebagai salah satu unit vertikal yang dilakukan penilaian WBK Tahun 2019 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor: ND-332/PB.1/2019 hal Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019.      Penilaian akhir dilakukan oleh Tim Penilai Nasional MenPAN RB secara daring melalui zoom meeting pada bulan Agustus 2019.

Tangga demi tangga evaluasi dan monitoring dilakukan secara hierarki. Supervisi baik oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat maupun Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Ditjen Perbendaharaan terus dikomunikasikan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan kualitas dan validitas komponen WBK yang telah disusun dan dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan diinput pada aplikasi DIA (Digital Integrity Assesment)  telah sesuai dengan pedoman dari ketentuan MenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014. Berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-367/PB/2019, KPPN Sumedang menempati rangking pertama dengan total nilai 98,88. Penilaian tersebut dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal selaku Unit Kepatuhan Internal Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melibatkan tim Inspektorat III selaku Tim Penilai Kementerian (TPK) untuk menyamakan persepsi penilaian LKE pada komponen pengungkit dan penginputan pada Aplikasi DIA. Di samping itu, berdasarkan penilaian Tim Penilaian Kementerian Keuangan dengan nota dinas nomor ND-527/SJ.2/2019, KPPN Sumedang meraih total nilai 98,26. Dengan demikian mengacu pada Peraturan MenPAN RB No. 52 tahun 2014 bahwa batas minimal penilaian WBK sebesar 75, KPPN Sumedang dinyatakan lulus sebagai unit kerja berpredikat WBK.

Wujud kinerja yang solid seluruh pegawai membuahkan hasil dengan prestasi dan pencapaian predikat unit kerja WBK. Pertanyaan selanjutnya, apakah magnet gravitasi WBK ada korelasinya bagi peningkatan kualitas integritas dan kinerja pegawai? Ada suatu anekdot bahwa mempertahankan dan menjaga prestasi lebih sulit dibandingkan dengan perjuangan untuk meraihnya. Seyogyanya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam penilaian WBK telah terinternalisasi dan terpatri dalam sanubari pegawai di unit tersebut. Pimpinan sebagai pelopor perubahan yang secara khusus mendapatkan piagam penghargaan dan prioritas dalam karier maupun pendidikan harus mampu menjadi role model atau panutan bagi seluruh jajarannya. Selain itu menjadikan soliditas dan sinergitas seluruh komponen organisasi untuk meraih tujuan dan impian bersama. Sejatinya banyak variabel dan faktor keberhasilan yang tidak hanya disematkan kepada pimpinan unit semata. Dedikasi dan peran seluruh pegawai sebagai para tulang punggung yang secara tulus ikhlas berjibaku mempersiapkan seluruh komponen administrasi kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan MenPAN RB No. 52 Tahun 2014. Integritas dan loyalitasnya tidak diragukan. Jiwa berkorban untuk organisasi patut diacungkan jempol. Namun, terkadang tidak masuk dalam sorotan atau malah nyaris dilupakan.

Keberadaan manajemen puncak untuk memberikan semangat dan apresiasi secara mandiri di lingkungan unit kerjanya sangat diperlukan. Terlebih lagi bagi pegawai yang berdedikasi tinggi dalam kontribusi bagi organisasi dapat dieskalasi secara hierarki dengan penuh kebijakan dan empati yang tinggi. Bentuk reward baik material maupun immaterial sebagai pengakuan dan motivasi pimpinan terhadap pegawai.

Tugas bersama menjaga prestasi WBK pada tahun berikutnya merupakan keharusan. Apalagi untuk mencapai tangga WBBM dibutuhkan soliditas kinerja yang besar secara kolektif. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan organisasi dalam upaya menjaga prestasi WBK. Pertama, semua pegawai harus menerapkan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam penilaian WBK. Kedua, semua pegawai mempertahankan nilai integritas dan kinerja terbaik yang telah dibangun sejak pencanangan ZI WBK secara berkelanjutan. Ketiga, menyebarkan dan menularkan virus WBK kepada stakeholder agar dapat diimplementasikan secara masif.

Akhirnya terpulang kepada kita sebagai pimpinan, sebagai role model atau pelopor perubahan (change agent). Bagaimana kita menjadikan unit kerja sebagai sarana pengabdian? Jiwa pemimpin yang bijak dan mengayomi serta egaliter kepada pegawai sangat didambakan. Kepemimpinan yang kita emban adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, baik secara hubungan insaniyah kepada pemberi amanah, dan terutama akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berhati-hati dalam menapaki amanah kepemimpinan yang ada di pundak kita merupakan keniscayaan yang dapat diikhtiari setiap insan. Cerdas dalam fikir, sopan santun dalam bercakap, tangkas dalam tindakan, serta bijak dalam sikap dan kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Menjaga keharmonisan hubungan personal antara pimpinan dan bawahan adalah keniscayaan yang dapat diwujudkan.

 

Penulis : Mudiyono

KPPN Sumedang

 

Daftar Pustaka:

  1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014;
  2. Manajemen Perubahan (Edisi III), Prof. Dr. Wibowo, S.E, M. Phil.
  3. Membangkitkan Energi Diri [Self-Power], Ahmad Salim Badawilan;
  4. Quantum Life Transformation, Adi Gunawan;
  5. Change Management dalam Reformasi Birokrasi, A. Qodri Azizy;
  6. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, Ary Ginanjar Agustian

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here