Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2019 di Sumedang, menurun ?

0
37

Oleh : Lili Khamiliyah, SE, M.Si Kepala KPPN Sumedang

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik, menurut Peraturan Menteri Keungan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK Fisik sesuai pasal (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi dan DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam Undang Undang mengenai APBN. DAK Fisik tersebut terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.

DAK Fisik merupakan bagian dari dana transfer daerah yang merupakan dana APBN dengan pengguna anggaran adalah Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Proses perencanaan penganggaran DAK Fisik berasal dari usulan Kementerian Negara/ Lembaga dalam rangka pencapaian prioritas nasional, sesuai dengan kebutuhan daerah di Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/ Lembaga, untuk membahas dan menyepakati penyesuaian usulan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang.

Petunjuk teknis DAK Fisik ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik. Dalam penyusunan Peraturan Presiden dimaksud, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam hal setiap bidang DAK Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/ Lembaga dapat menetapkan standar teknis/ petunjuk operasional kegiatan DAK Fisik dengan mengacu pada Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 25 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Kegiatan DAK Fisik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berpedoman pada Peraturan Presiden  tentang petunjuk teknis DAK Fisik, dan dalam hal diperlukan standar teknis berpedoman pada petunjuk operasional  kegiatan DAK Fisik dari Kementerian Negara/ Lembaga, dengan mengacu pada Peraturan Presiden. Sedangkan pelaksanaan pemantauan DAK Fisik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran DAK Fisk dilakukan per jenis, dengan ketentuan per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki sub bidang, atau per sub bidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki sub bidang. Penyaluran DAK Fisik per bidang/ sub bidang dilakukan secara bertahap, sekaligus atau campuran.

Dokumen persyaratan penyaluran yang dilaksanakan secara bertahap berupa:

  1. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, telah direviu oleh Inspektorat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan disertai rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang;
  2. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang;
  3. rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang;
  4. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang;
  5. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan

semua dokumen persyaratan tersebut disampaikan dalam bentuk elektronik (softcopy) oleh Kepala Daerah kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sebagaiman diatur dalam pasal 35 ayat (5),(6),(7), dan (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan kantor instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penyaluran dilakukan oleh KPPN dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja apabila dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan siap salur.

Sejak tahun 2017 penyaluran DAK Fisik dilaksanakan oleh KPPN setempat, yang sebelumnya dilakukan oleh KPPN Jakarta II. Dengan pengalihan kewenangan dalam penyaluran DAK Fisik di daerah, selanjutnya KPPN di daerah juga diberikan kewenangan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. KPPN dalam pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan pemberian kewenangan dari Pengguna Anggaran yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, bahwa Kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Kinerja pelaksanaan DAK Fisik dilaksanakan oleh pengelola keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dapat dilaksanakan secara sekaligus, bertahap, atau campuran. Dilaksanakans secara sekaligus bila dana DAK Fisik yang dikelola OPD, nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 1 milyar, sedangkan dilaksanakan secara bertahap bila nilai pagu anggaran lebih dari Rp 1 milyar, dan dapat dilakukan sekaligus bila sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Negara/ Lembaga sesuai batas waktu rekomendasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk DAK Fisik yang dilaksanakan secara campuran adalah kegiatan DAK Fisik dalam penyalurannya ada dua cara yaitu sekaligus dan bertahap. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019  tentang Pengelolaan DAK Fisik, dalam penjelasan pasalnya terdapat mekanisme penyaluran dan persyaratan penyaluran dari jenis penyaluran serta jadwal waktu penyaluran yang telah ditetapkan.

KPPN Sumedang melaksanakan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik, yang melayani Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPPN Sumedang berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan DAK Fisik dan unit terkait dalam jajaran Pemerintha Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, agar kinerja pelaksanaan DAK Fisik dapat berjalan dengan optimal dan capaian output dan outcome pelaksanaan DAK Fisik dapat dirasakan manfaatnya lebih awal oleh para pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan tugas KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kepala KPPN Sumedang membangun sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana DAK Fisik dan unit terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupen Sumedang dan Inspektorat Daerah Kabuipaten Sumedang. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) dan pelaksanaan pemantauan dan evalauasi setiap Triwulanan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagian besar OPD pelaksana DAK Fisik, mempunyai pagu anggaran DAK Fisik diatas Rp 1 milyar, maka cara penyalurannya adalah bertahap. Ada 3 (tiga) tahapan penyaluran, yaitu penyaluran tahap I sebesar 25% dari pagu anggaran, tahap II sebesar 45% dari pagu anggaran dan tahap III adalah sebesar sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan. Kinerja pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018, dalam tahapan penyaluran DAK Fisik mengalami kemunduran, walaupun secara keseluruhan dari sisi penyerapan anggaran DAK Fisik, semua kegiatan dapat dilaksanakan, namun dalam waktu penyalurannya mengalami kemunduran. Yang lebih menegangkan lagi pada proses penyaluran tahap akhir atau tahap III hampir semua OPD melakukan input dokumen persyaratan penyaluran pada batas akhir input di aplikasi OMSPAN. Bila dokumen persyaratan yang diinput melebihi batas waktu yang telah ditetapkan,  maka aplikasi OMSPAN akan otomatis terkunci, yang berakibat DAK Fisik tidak dapat disalurkan dan selanjutnya sesuai peraturan akan menjadi beban APBD Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut  menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan DAK Fisik pada masing-masing OPD dan koordinasi dengan unit terkait yaitu BPKAD Kabupaten Sumedang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, masih perlu ditingkatkan.

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis atas permasalah keterlambatan input dokumen persyartaan penyaluran DAK Fisik dalam aplikasi OMSPAN, antara lain adanya perubahan peraturan persyaratan di tahun 2019 yaitu laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ sub bidang dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, telah direviu oleh Inspektorat Daerah. Koordinasi dan penyamaan persepsi antara OPD pelaksana DAK Fisik dengan Inspektorat Daerah masih belum sama. Batas waktu reviu selesai dilakukan seharusnya 10 hari kerja sebelum batas terakhir input dokumen persyaratan penyaluran termasuk reviu sebagai dokumen persyaratan. Namun dokumen untuk direviu baru disampaikan OPD ke Inspektorat Daerah pada hari terakhir input dokumen pada aplikasi OMSPAN. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD pelaksana DAK Fisik masih perlu ditingkatkan, demikian juga koordinasi internal pengelola DAK Fisik pada OPD juga perlu ditingkatkan, karena penyebab dari keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah, karena dokumen atau data administrasi sebagai dasar perhitungan output terlambat diterima dari konsultan pengawas pelaksana kegiatan DAK Fisik. Penyebab keterlambatan penyampaian dokumen untuk direviu juga yaitu adanya perubahan petunjuk operasional dari Kementerian Negara/ Lembaga, antara lain sebelumnya kegiatan DAK Fisik dilaksanakan secara swakelola berubah menjadi kontraktual, yang dilaksanakan oleh konsultan. Kurangnya pemahaman konsultan pengawas untuk menyampaikan dokumen administrasi secara tepat waktu dan kurangnya koordinasi yang dilakukan OPD mengakibatkan terlambatnya penyampaian laporan capaian output sebagai dokumen persyaratan penyaluran.

Dari kendala dan permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Sumedang di tahun 2020, sepakat dengan semua unit terkait akan dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intens terkait pelaksanaan DAK Fisik melalui pertemuan dengan semua para pemangku kepentingan yaitu OPD Pelaksana DAK Fisik, Inspektorat Daerah, BPKAD dan konsultan pengawas pelaksana kegiatan DAK Fisik, bersama dengan KPPN Sumedang, sehingga diharapkan dari pengalaman kinerja penyaluran DAK Fisik tahun 2019 memjadi pembelajaran dan menjadi motivasi untuk perbaikan dan percepatan pelaksanaan DAK Fisik di tahun 2020.

 

Referensi :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here