Ketum SPRI Heintje Mandagi : Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers

0
11
Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi ( Kaos Hitam) Foto : M. Taufik

Jakarta, SMI.- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI ) Heintje Mandagi menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Muhhammad Nuh, DEA yang beredar di berbagai media online bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian  (PT ) dan SIUP dianggap belum cukup, sehingga harus mendapat izin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembangan  perumahan meski sudah mengantongi izin tetapi harus juga mendapatkan pula Izin Mendirikan Bangunan  atau IMB  (dari Dewan Pers) pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa di Makasar belum lama ini.

Muhammad Nuh mengibaratkan perusahaan pers sebagai keluarga, sehingga yang belum mendaftar harus segera mendaftar, agar menjadi bagian dalam keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak yang di luar nikah maka harus didaftar agar dapat warisan.

Menanggapi hal itu, Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh tidak memahami sejarah dan tujuan di bentuk dan di sahkan nya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional, yang dulu susah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers” tutur Mandagi .

Tujuan di bubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagi salah satu alasannya adalah untuk menghapuskan syarat pendirian perusahaan pers dari kewajiban mengantongi Surat Izin Usaha Penerbitan atau SIUP, karena dianggap terlalu berbelit – belit dan memakan waktu lama. Sulitnya mengurus SIUP  di Departemen Penerangan RI ketika itu membuat pers Indonesia sulit berkembang.

“Kewajiban memiliki SIUP sengaja ditiadakan oleh pemerintah pada era itu, agar tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa, sehingga kemerdekaan pers yang di perjuangkan para tokoh pers akhirnya bisa tertuang dalam Undang – Undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999,” papar Mandagi.

Mandagi juga menambahkan, pemerintah bersama seluruh unsan pers ketika itu sepakat menyederhanakan pendirian perusahaan pers agar tidak perlu ada lagi izin berupa SIUP, demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa,

“Peniadaan izin usaha penerbitan, pembubaran Departemen Penerangan, dan Dewan Pers pada masa itu adalah sejarah perjuangan kemerdekaan pers yang yang saat ini tergerus oleh kebijakan Dewan Pers,” Ujar Mandagi.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan izin bagi perusahaan pers, menurut Mandagi, akan sangat berbahaya bagi kebebasan pers. “ Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers,” Tegasnya.

Mandagi juga meminta kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada agar tidak mengganggu dan merusak kemerdekaan pers yang dijamin UU Pers itu sendiri. Pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa atau perusahaan pers tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak, yang justru merusak kemerdekaan pers dan hak azasi manusia.

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga Negara diatur dalam pasal 4 UU Pers, serta setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam Undang Undang Dasar pasal 7,” papar Mandagi seraya meminta Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers di tuding illegal atau tidak sah, karena belum di verifikasi.

selain itu Mandagi meminta agar Dewan Pers tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang di tuduh abal – abal, karena seluruh media  tersebut bakal diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya yang akan segera diverifikasi melalui organisasi organisasi pers konstituen Dewan Pers Indonesia atau DPI.

 

Pewarta : M. Taufik

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here