Kawal APBN di Sumedang melalui Badega APBN

0
51

Oleh : Lili Khamiliyah, S.E., M.Si Kepala KPPN Sumedang

Reformasi Manajemen Keuangan dimulai sejak digulirkannya 3 (tiga) paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas  sebagai berikut :

  1. Menyusun kebijakan fiskal dan ekonomi makro;
  2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN;
  3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  4. Melaksanakan perjanjian internasional di bidang keuangan;
  5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
  6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
  7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Menteri Keuangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 8 (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN dan Pasal 8 (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, melaksanakan tugas dan fungsinya  melalui seluruh jajaran unit eselon 1 Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengawal APBN membangun negeri, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon 1 Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan, dalam mengemban amanah mengawal APBN membangun negeri dan melaksanakan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia,  yang diwujudkan melalui misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai tugas dan fungsi dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tingkat pusat maupun di daerah. Pelaksanaaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, dilaksanakan oleh kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Mengawal APBN membangun negeri merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk berkinerja dengan baik, dengan memberikan layanan yang terbaik dalam pengeloaan keuangan negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit eselon 1 Kementerian Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN perlu dikawal dengan baik, agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dapat dilaksanakan dengan transparan, efektif, efisien, akurat dan akuntabel.  Dalam mengawal APBN tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tingkat Provinsi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 dalam pasal 25 (1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumedang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah mempunyai visi menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel. Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui beberapa misi diantaranya adalah menjamin pelaksanaan pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Misi lainnya yaitu mewujudkan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Salah satu tugas dan fungsi KPPN Sumedang yaitu menyalurkan dana APBN di wilayah Kabupaten Sumedang. Penyaluran dana APBN tersebut disalurkan kepada Satuan Kerja instansi vertikal Kementerian Negara/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dinas yang mendapatkan alokasi APBN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Pemerintah Pusat sebagai Tugas Pembantuan Kementerian yang bersangkutan di daerah. Selain itu sejak tahun 2017 KPPN Sumedang diberikan tugas untuk menyalurkan dana transfer ke daerah yaitu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan penyaluran Dana Desa (DD).

Dalam melaksanakan tugas penyaluran dana APBN di wilayah Kabupaten Sumedang perlu dikawal dengan baik, agar semua terlaksana sesuai dengan visi dan misi KPPN Sumedang, serta motto dan janji layanan KPPN Sumedang. Motto layanan KPPN Sumedang yaitu SMART yang mempunyai akronim Senyum, salam dan sapa dalam melayani, Modern menggunakan teknologi dan informasi terkini, Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, Responsif cepat tanggap dalam peningkatan pelayanan dengan perbaikan berkesinambungan, dan Tepat waktu transparan dalam pelayanan terkini. Sedangkan janji layanan KPPN Sumedang yaitu layanan prima tanpa biaya. Visi, misi, motto dan janji layanan KPPN Sumedang  dilakukan agar dalam mengawal APBN membangun negeri wilayah Kabupaten Sumedang dapat terlaksana secara transparan, efektif, efisien, akurat, dan akuntabel.

Untuk mengetahui pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dilaksanakan dengan baik, KPPN Sumedang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN untuk Satuan Kerja (Satker) lingkup pembayaran KPPN Sumedang dilaksanakan setiap triwulan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat pemahaman Satuan Kerja dalam melaksanakan APBN sudah relatif baik, hanya beberapa satker yang masih perlu bimbingan. Tidak demikian dengan pelaksanaan dana transfer ke daerah dalam pelaksanaan dana desa yang digulirkan dalam bentuk dana transfer ke daerah, yang dilaksanakan sejak tahun 2015, sebagai tindak lanjut program pemerintah nawacita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa yang dilaksanakan oleh para aparat desa,  masih perlu dilakukan bimbingan yang berkesinambungan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa, masih banyak para aparat desa sebagai pengelola dana desa kurang memahami peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa. Demikian juga dari sisi integritas para aparat desa dalam pengelolaan dana desa, masih perlu dilakukan pembinaan. Selanjutnya bila semua pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan tujuan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara tranparan, efektif, efisien, akurat dan akuntabel, maka diharapkan kemandirian desa dapat terwujud sesuai dengan program pemerintah nawacita yang ketiga.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan bertanggunjawaban dana desa sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, akurat dan akuntabel, maka KPPN Sumedang sebagai Kuasa BUN di daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, perlu melakukan pengawalan APBN khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa, sebagai tindak lanjut dalam mengawal APBN membangun negeri pada desa-desa di Kabupaten Sumedang. Pengawalan dana desa ini agar berjalan secara komprehensif dari sisi pengelolaan keuangan dan pembangunan, KPPN Sumedang berinovasi dengan bersinergi membentuk suatu forum dengan lembaga pemerintah penegak hukum yang telah diberikan kewenangan dalam pendampingan pembangunan dana desa yaitu Kepolisian Resort (Polres) Sumedang dan Kejaksaan Negeri Sumedang, dan instansi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang. Forum tersebut diberi nama “Badega APBN” sebagai inovasi KPPN Sumedang dalam mengawal pelaksanaan dan pertanggunjawaban DAK Fisik dan Dana Desa. Badega dalam bahasa sunda artinya pengawal. Jadi Badega APBN artinya pengawal APBN.  Badega APBN merupakan forum komunikasi dan sinergi dalam penyaluran dan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa di Sumedang berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan akuntabel. Kegiatan utama Badega APBN adalah Rapat Koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi peraturan dan bimbingan teknis, yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dengan mengundang para aparat desa sebagai pengelola keuangan. Manfaat dari pelaksanaan Badega APBN yaitu terjalin komunikasi intensif sehingga penyaluran dana APBN transfer daerah DAK Fisik dan dana desa lancar dan terkontrol, penyerapan dana APBN transfer daerah tinggi sesuai rencana dan meminimalisir penyelewengan dana APBN dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengawasan dana desa menjadi efektif.

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here