Kadiskominfo KBB, Ludi Awaludin : Kontrak Kerjasama Publikasi Dengan 19 Media Dibatalkan

0
15

KBB, SMI.-

Terkait ramainya pemberitaan tentang kontrak kerjasama Pemkab Bandung Barat Dengan 19 Perusahaan Media. Perusahaan media yang merasa termarjinalkan terus berupaya mencari kebenaran dari pernyataan Kadis Kominfo KBB, Ludi Awaludin, yang mengatakan sudah membatalkan kontrak kerjasama tersebut.

Mayoritas insan pers KBB yang dimotori Pokja Wartawan KBB meragukan kebenaran dari pernyataan tersebut. Pasalnya pihak Diskominfo KBB belum memperlihatkan surat resmi Pembatalan kontrak kerjasama dengan 19 Media yang “Dipilih dan Terpilih” Diskominfo KBB.

Alih – alih terbuka mengenai masalah kontrak kerja sama dengan 19 media yang terlanjur memicu kekecewaan para insan media yang tergabung dalam Pokja. Plt. Kabid Kominfo Edo, mengenai persyaratan perusahaan media / wartawan terutama media cetak mingguan yang tergabung dalam wartawan (Pokja) Pemkab KBB, agar menyerahkan kelengkapan administrasi (dokumen) perusahaan.

“Bila ingin mengajukan kontrak kerjasama dengan Pemkab Bandung Barat, untuk bahan verifikasi permohon kontrak media yang akan diajukan pada anggaran pokok maupun anggaran perubahan” Kata Edo ketika ditemui diruangan rapat kantor Diskominfo Gedung A lantai 4 komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/20/18).

Selain kelengkapan administrasi perusahaan, pihak Dinas Kominfo sangat berharap media yang bersangkutan terbit kontinyu dan wartawan atau bironya eksis dalam pemberitaan. Karena akan menjadi acuan disetujui atau tidaknya pengajuan kontrak dan langganan media yang bersangkutan. Jika persyaratan tidak dipenuhi, jangan salahkan Kominfo.

“Besar harapan saya dari pihak Dinas Kominfo untuk bermitra dengan semua media tanpa pandang bulu, dan terkesan tebang pilih atau mengkotak – kotakan. Mari kita sama – sama turut serta membangun Bandung Barat ini melalui pemberitaan dan mengawal program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati KBB,” tutur Edo.

Edo menambahkan, verifikasi media di Diskominfo wajib dilakukan sebagai dasar persyaratan kontrak kerjasama. Itu pun kalau media yang ingin menjalin kontrak kerjasama ini diakomodir.

“Sebab untuk pertanggugjawaban, kami yang dinilai sangat ketat, kita diperiksa BPK, tidak main – main. Jadi jika media ingin bekerja sama dengan baik dalam kemitraan melalui pemberitakan tentang pembangunan daerah dan lain lain, selayaknya dokumennya juga tolong dilengkapi,” katanya.

Pihaknya mengaku tidak menginginkan ada awak media yang merasa kecewa, hingga ngomel-ngomel dibelakang, akibat merasa tidak dilayani dengan baik. Padahal Diskominfo sudah sangat baik dalam melayani rekan – rekan media.

“Kadang apa yang kami minta untuk persyaratan dokumen media, belum dipenuhi yang bersangkutan. Sehingga kami serba salah, namun besar harapan kami agar semua media masuk dalam program kerjasama ini dan melalui anggaran pemerintah ini awak media turut serta dalam melaksanakan pemberitaan, dan fungsi sosial kontrolnya khususnya untuk pembangunan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang masih perlu perhatian khusus dari berbagai kalangan,” jelas Edo.

Ditemui ditempat terpisah, Kadis Kominfo KBB Ludi Awaludin mengungkapkan bahwa kontrak kerjasama yang tengah ramai diperbincangkan ini baru sebatas perencanaan baru RKA. Dia menjamin belum ada satu-pun perusahaan media yang menerima dananya. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka kontrak kerjasama yang telah ditandatangani dengan 19 media itu juga dibatalkan, ini berlaku bagi semua media.

“Untung belum dilaksanakan, karena jika sudah dilaksanakan atau sudah menjadi DPA lalu dibatalkan, ke sayanya juga berat. Untuk itu, saya sangat berterima kasih sekali atas koreksi teman – teman media yang telah mendatangi kami yang mendapat tugas dari Bupati,” tambahnya.

Ludi Awaludin Menegaskan, daripada jadi permasalahan, kontrak kerjasama publikasi dengan 19 media ini dibatalkan dan dihapus.

“Awalnya sih rencana pemberian anggaran tersebut didasari keinginan Bupati Aa Umbara agar program kerja 100 hari nya selalu di ekspose ke 19 media online tersebut. Kemudian Bupati meminta bantuan kepada saya sebagai Kepala Diskominfo agar program 100 hari kerjanya selalu diberitakan oleh 19 media tersebut, karena rencana kedepan fungsi Humas akan digantikan oleh Diskominfo. Berdasarkan hasil rapat dan berbagai pertimbangan, Dinas Kominfo KBB membatalkan rencana pemberian anggaran ini, untuk menghindari konflik dan permasalahan dikemudian hari” Ucapnya, Selasa (16/10/18).

Disinggung soal pengakuan beberapa perusahaan media yang sudah mendapatkan anggaran, Ludi memastikan belum ada satupun perusahaan media yang menerimanya.

“Bila ada yang mengaku sudah mendapatkan anggaran tersebut dengan bukti yang kongkrit, sampaikan kepada saya, karena dari pihak dinas belum memberikannya, pembatalan ini berlaku bagi semua media,” tegas Ludi. **Lina

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here