Jenis Kampanye Yang dilarang Dimasa Pandemi Covid-19

0
7

Kab. Bandung, SMInews.com Bertempat di Aula KPU Kabupaten Bandung, Jumat (25/9/20) KPU Kabupaten Bandung menyosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam PKPU 13 Tahun 2020 dijelaskan perubahan-perubahan aturan yang lebih tegas terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan setiap tahapan. Anggota Divisi Sosialisasi, SDM, dan Partisipasi Pemilih, Supriatna menjelaskan, semua pihak yang terlibat wajib mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh KPU RI, salah satunya saat pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut, dijelaskan dalam Pasal 55 PKPU 13/2020 bahwa rapat pleno pengundian nomor urut hanya dihadiri oleh Pasangan Calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu, 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon, dan 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Bandung. Kami harap pihak-pihak terkait bisa memahami serta turut menerapkannya, sehingga Pilkada bisa terlaksana dengan aman dan sehat, ujar Supriatna.

Bertepatan dengan satu hari menjelang masa kampanye, Supriatna memaparkan pula mengenai PKPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye. Dalam kesempatan ini, KPU Kabupaten Bandung mengundang jajaran stakeholders tingkat Kabupaten Bandung serta Tim Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon. KPU memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terdiri dari Umbul-umbul, Spanduk, dan Baliho serta Bahan Kampanye (BK) terdiri dari Flyer, Leaflet, Pamflet, dan Poster. Pasangan Calon dapat menambah APK dan BK dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan KPU.

Surpriatna mengingatkan bahwa di masa pandemi Covid 19, ada beberapa jenis Kampanye yang dilarang sesuai dengan yang tertuang dalam PKPU 13 Tahun 2020 pada Pasal 88C, yaitu rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah serta peringatan hari ulang tahun partai politik. Peringatan tertulis akan diberikan, bahkan jika dalam waktu 1 (satu) jam tidak melaksanakan peringatan tersebut, maka Bawaslu akan melakukan penghentian dan pembubaran bagi yang melanggar kegiatan yang dilarang.

Sumber : Humas KPUD Kab. Bandung

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here