Focus Group Discussion Dana Alokasi Khsusus Fisik dan Dana Desa Serta Badega APBN Triwulan II Tahun 2020

0
20

Sumedang, Sminews.com Selasa 16 Juni 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang menggelar Focus Group Discussion Dana Alokasi Khsusus Fisik dan Dana Desa Serta Badega APBN Triwulan II Tahun 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan satker dilingkup KPPN Sumedang.

Dalam FGD tersebut dibahas tentang Mekanisme penyampaian dokumen dan pelaksanaan penyaluran, Mekanisme review APIP atas penyaluran DAK Fisik TA 2019, Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester 1 tahun 2020, Perbandingan penyaluran – penyaluran DAK Fisik semester 1 tahun 2019 – 2020, Persyaratan penyaluran Dana Desa, Mekanisme Penyaluran Dana Desa Reguler.

Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si yang juga menjadi Narasumber dalam FGD tersebut juga membahas tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pancemi Covid – 19. Serta Overview perbandingan penyaluran – penyaluran Dana Desa semester 1 tahun 2019 – 2020

Lili Khamiliyah menjelaskan bahwa Penerima BLT sesuai dengan PMK no.50/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan kedua dari PMK 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa pasal 32A antara lain :a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan besaran BLT Rp.600.000 dari bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat dan Rp.300.000 untuk bulan keempat sampai keenam per keluarga penerima manfaat.

“Kita harus meminimalisir apaila sudah menerima kartu pra kerja, kartu sosial dan sebagainya itu tidak menerima BLT lagi dari Dana Desa, di dalam aturan tersebut pasar 32 A ayat 5 mendapatkan BLT 6 kali tergantung dari opsi aturan dari kementerian terkait lainya, juga pagu dana desanya harus bapak lihat berapa dan maksimal 35 % digunakan untuk BLT dengan data yang ada” Jelasnya.

Berdasarkan PMK No.40/ PMK.07/2020 dan PMK No50/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa terkait covid-19 disebutkan bahwa keluarga penerima manfaat yang mendapatkan banuan langsung Tunai belum mempunyai kartu pra kerja, kartu sosial dan lain sebagainya agar tidak terjadi dobel penerimaan

Ketetapan penerima manfaat bertujuan agar keluarga penerima manfaat agar terpat sasaran sesuai program pemerintah yang berkeadilan. Untuk itu sebelum dana bantuan langsung tunai disalurkan diharapkan desa menyampaikan data yang valid agar sampai kepada keluarga penerima manfat yang berhak.

Pewarta : Y. Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here