FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019 Untuk Kemakmuran Masyarakat Sumedang

0
59

Sumedang, SMI.-

Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa tahun 2019 dengan tema meningkatkan sinergi dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa untuk kemakmuran masyarakat Sumedang digelar KPPN Sumedang dengan menghadirkan narasumber Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si, Kepala dinas BPKAD Sumedang Uus Sundawan, S.E, M.M, Kasi intel Kejari Sumedang Hendra, S.H., Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Sumedang I Wayan Bangbang S.Sos., M.M.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk triwulan 1 di tahun 2019 ini adalah tahap awal di tahun 2019 dengan mengundang beberapa Desa dan Kecamatan. “Kita mengundang beberapa desa, ada 26 desa dan ada 5 kecamatan. Selain itu, juga kita mengundang BPKAD, DPMD dan juga kejaksaan negeri dan polres sumedang untuk bisa bersama – sama melihat inovasi kita ataupun mengimplementasikan  inovasi kita yaitu badiga APBN. Badiga itu pengawal APBN khususnya untuk mengawasi pembangunan yang ada di desa – desa  dan ini juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Polres Sumedang” Ungkap Kepala KPPN Sumedang Lili Khamiliyah, S.E., M.Si.

Dalam FGD, pihak KPPN juga mensosialisasikan kembali penyaluran DAK Fisik Dana Desa di tahun 2019. Dengan adanya peraturan terbaru, salah satunya adalah harus mendapatkan review terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam hal ini pemerintah daerah. Jadi inspektorat pemerintah daerah itu harus me review atas laporan realisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal ini DAK Fisik.

“Dalam kegiatan ini, semuanya hadir untuk untuk bersama – sama mencari solusi yang terbaik sesuai dengan tema FGD triwulan 1 sesuai dengan tema meningkatkan sinergi pengelolaan dak fisik dana desa untuk masyararakat kabupaten Sumedang” Kata Lili Khamiliyah, S.E., M.Si.

Terkait beberapa desa yang belum menerima Dana Desa, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si mengatakan bahwa penyaluran dari kas negara ke kas daerah itu persyaratanya sudah ditetapkanya APBD pemerintah daerah dan juga peraturan bupati  terkait dengan pengalokasian pagu dana desa dari masing – masing desa.  Kalau itu sudah didapatkan maka KPPN punya kewajiban untuk menyalurkan dana desa, yaitu tahap 1 sebesar 20%  itu pada tanggal 12 february.

“Penyaluran dana desa itu paling lambat dari kas daerah begitu menerima dari kas negara harus sudah salur kepada kas desa. Kas desa juga pada saat mengajukan persyaratan penyaluran kepada pemerintah daerah DPKAD, harusnya mereka sudah ada penetapan APBdes nah ini permasalahanya disitu. Maka dari 270 desa sampai hari ini baru 27 desa yang merealisasikan anggaran tahap 1 tadi” Jelas Lili Khamiliyah, S.E., M.Si.

Kendala – kendala terkait penetapan APBDes di masing – masing pemerintahan desa, menurut Lili Khamiliyah, S.E., M.Si “Kita gali, kita komunikasikan kendalanya apa. Yo kita mari bersama – sama mencari solusi agar ini cepat ditetapkan, agar desa itu bisa running well terkait dana 2019 yang harus mereka lakukan demi pemberdayaan masyarakat”.

Untuk memotivasi pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran, pihak KPPN juga sudah melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan memberikan Apreasiasi dan Reward kepada desa yang sudah melaksanakan anggaran dengan baik. Di tahun 2018 pihak KPPN sudah memberikan reward kepada 5 desa terbaik, termasuk juga satu dak fisik terbaik dengan harapan agar dapat menjadi motivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi.

Lili Khamiliyah, S.E., M.Si mengakui Kabupaten sumedang sebenarnya termasuk cepat dalam  penetapan APBD dan peratuan Bupati untuk alokasi besaran dana desa. “Termasuk cepet salur juga Kita 12 februari sudah keluar. Hanya saja pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD  ada menetapkan peraturan lagi untuk para kepala desanya yaitu penetapan APBDes”.

Ditempat yang sama, Kepala BPKAD Sumedang Uus Sundawan, S.E.,M.M. mengapresiai FGD yang dilesenggaran KPPN. Menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui permasalahan yang ada pada penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa maupun DAK.

“Ternyata dari diskusi kita terungkap, memang ini dari tahun ke tahun penyaluran dari Pemda ke desa mengalami hambatan. Diantaranya itu disyaratkan penyaluran dari pemda ke desa itu harus ada APBDes. nah itu yang belum diselesaikan tepat waktu oleh desa. Ketentuan yang ada 7 hari dari pusat ke pemda harus diserahkan ke desa” katanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mungkin perlu beberapa pihak baik dari BPKAD, Inspektorat maupun dari DPMPD untuk membina desa supaya penyususnan APBDes tepat waktu.

“Saya berterimakasih ibu kepada Kepala KPPN yang memfasilitasi kita untuk berdiskusi akhirnya jadi diketahui permasalahanya apa dan kita pasti mencari solusi yang tepat” Pungkasnya. **Y Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here