Efektifkah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ?

0
32

Oleh : Lili Khamiliyah, SE, M.Si

Kepala KPPN Sumedang

Tak hentinya menjadi perbincangan di semua kalangan, menyoroti keberadaan penggunaan dana desa.  Kita semua tahu, dana desa digulirkan pemerintah sejak tahun 2015. Dana desa sebagai perwujudan implementasi program pemerintah nawacita yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Tahun 2019 merupakan tahun ke lima pemerintah menggulirkan dana desa. Pengalokasian dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20,77 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,97 triliun, tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Dana desa terus tumbuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam lima tahun sejak tahun 2015, telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan belanja pemerintah pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pada ketentuan umum pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa, menyebutkan “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai prosedur pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa, dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan prioritas penggunaan dana desa pada masing-masing desa di kabupaten, berpedoman pada peraturan bupati, yang disusun berdasarkan penetapan peraturan gubernur dan peraturan pemerintah pusat dalam sekala nasional sebagai penetapan program prioritas penggunaan dana desa.

Sesuai pasal 3 ayat (1) Peratuiran Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, bahwa “penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 10 ayat (1) “Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarkat desa dengan memberdayakan potensi dan sumberdayanya sendiri.” Sesuai pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, tipologi desa meliputi : Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan/atau Desa mandiri. Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masayarakat desa, yang meliputi : pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup: pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan dana desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel, dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Program kegiatan penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa, selain digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa, prioritas lainnya adalah untuk memperkuat sosial budaya, meliputi : penyusunan produk hukum di desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif, pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa, pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa, penguatan ketahanan masyarakat desa meliputi penerapan nilai-nilai Pancasila, penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya desa. Program pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses  masyarakat desa.

Berpedoman pada peraturan perundangan yaitu peraturan Bupati, Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, pemerintah desa menetapkan program penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan tipologi desanya masing-masing. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, setelah menerima dokumen persyaratan dari bupati/walikota: peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan, peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa, dan laporan realisasi penyaluran dan kosolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan kantor instansi vertikal di daerah dibawah Direktorat Jenderal Perbedaharaan Kementerian Keuangan, mempunyai tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN di daerah termasuk penyaluran  dana desa dari RKUN ke RKUD. Pelaksanakan dana desa perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal dilaksanakan berjenjang oleh Pemerintah Daerah masing-masing, sedangkan secara horizontal dilaksanakan oleh instansi terkait yang punya peran dalam pembinaan pengelolaan dana desa. KPPN sebagai salah satu instansi pemerintah terkait, secara horizontal melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa di wilayah kerja dana desa disalurkan. Pemantauan dilakukan terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). KPPN diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa. berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa (DD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang merupakan kantor instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbedaharaan Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap desa di wilayah Kabupaten Sumedang. Pemantauan dilakukan.terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, dan evaluai terhadap realisasi penggunaan dana desa. Pemantauan dilaksanakan untuk melihat ketaatan terhadap peraturan, sesuai penetapan waktu penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap realisasi penggunaan dana desa.

Prioritasa penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan tipologi desa. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di beberapa desa di kabupaten Sumedang, penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat, banyak digunakan untuk: pembentukan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUMDesa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, dukungan pengelolaan kegiatan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

KPPN Sumedang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap beberapa desa di Kabupaten Sumedang. Pemantauan dan evaluasi dana desa meliputi: kapan dana desa disalurkan dari RKUD ke RKD, kapan program kegiatan dana desa dilaksanakan, serta permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan dana desa. Khusus untuk program pemberdayaan masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui: berapa anggaran dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat, kegiatan apa saja dalam pemberdayaan masyarakat, apakah program pemberdayaan sudah berjalan dengan baik, dan apakah program pemberdayaaan merupakan program berkelanjutan. Hai inilah yang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan, karena tujuan dialokasikan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat desa menjadi mandiri dan sejahtera, dan perkembangan tipologi desa menjadi meningkat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di beberaoa desa, pelaksanaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat belum dirasa efekti, karena sasaran atau tujuan utama dialokasikannya dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan sejahtera. Sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif para perangkat daerah, dimulai dari pemerintah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Koordinasi dilakukan bersama-sama untuk menetapkan program yang paling cocok dengan tipologi desa, dan secara berkelanjutan dilakukan pemantauan dan evalusi. Koordinasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan efektif. Koordinasi dilakukan melalui penetapan pengelompokkan desa berdasarkan tipologi desa, pemilihan program pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat dan kelebihan sumber daya yang dimilik desa, serta dilakukan pembinaan terhadap desa secara berkesinambungan. Sehingga hasil akhirnya diharapkan tecapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

Referensi :

  1. Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Susunan Dalam Satu Naskah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa;
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here