DPRD Kota Bandung Kecewa Dengan Disdik Terkait PPDB

0
97

BANDUNG, (SMI).-
Terkait pendidikan di kota bandung sebentar lagi akan melaksanakan PPDB di tahun 2018, DPRD Kota Bandung sangat kecewa dengan persiapan yang dilaksanakan oleh disdik kota bandung dikarenakan juga memang perwal yang akan keluar ini sejokyanya tidak mengakomodir masukkan dari anggota DPRD. Demikian dikatakan ketua Komisi D Achmad Nugraha kepada SMI-News.com diruang kerjanya.

Lanjut Achmad mengatakan, tapi saya kira itu adalah kewenangan dari eksekutif, karena Perwal adalah kewenangan dari pada walikota Bandung. Saya kira nuansa ini jadi sebuah parameter dari tahun tahun sebelumnya, bahwa PPDB di tahun sebelumnya masih banyak kekurangan dan cukup kisruh. Tahun 2014, 2015, 2016 kegoncangan persoalan PPDB ini menjadi sebuah hal yang sangat penomenal dan harusnya menjadi catatan penting terhadap pemerintah bagaimana meminimalisir persoalan persoalan yang terjadi dari tahun tahun sebelumnya.” Ujarnya.

Menurut Achmad, tahun sekarang saya belum melihat ada tanda tanda bahwa ada keingingan pemerintah kota bandung untuk bisa meminimalisir persoalan itu. Saya sudah memberikan masukan, karena bagimanapun Dewan ini yang selalu kedatangan aspirasi dari masyarakat langsung. Karena berbeda dari DPR RI, DPRD Provinsi, kalau DPRD Daerah kota/Kabupaten masyarakat itu langsung,”katanya.
Dikatakan Achmad, karena kita tinggal di kota bandung, hidup dikota bandung didaerah itu sendiri dan Dewannya kantornya ditempat itu sendiri masyarakat memudahkan melakukan aspirasi, tapi bagi kita ini sebuah kebahagian, karena masyarakat mempercayai kita sebagai anggota Dewan.” Paparnya.

“Ya bahwa Dewan ini sebagai penyambung lidah tentunya, kelihatan seperti itu untuk menyampaikan hal hal yang kaitan keberatan warga yang selama ini tidak ada perlindungan, tidak adanya informasi dan sosial sosial yang masih berkaitan dengan hal hal yang memang kemudian menjadi aturan.”ungkap Achmad.
Lebih lanjut Achmad menjelaskan, jadikan tidak boleh aturan dibuat tapi masyarakat terimbas dari persoalan aturan. Artinya bahwa aturan itu justru bukan membuat sebuah regulasi kebijakan aturan, tetapi malah membuat kerugian bagi masyarakat khalayak yang kemudian PPDB di tahun tahun sebelumnya juga menjadi sebuah persoalan panjang.”ucapnya.

Nah kalau tahun sekarang juga justru tidak ada perubahan sama sekali saya kira ini memang seperti ada sebuah disengaja pemerintah untuk melakukan hal itu. Artinya bahwa pemerintah tidak punya perhatian atau pemerintah kota bandung tidak punya ker atau ingin melindungi warganya agar mereka bisa melakukan pendidikan dengan baik.” Tegas Achmad.

Achmad memaparkan, Bayangkan saja kalau seandainya tahun sekarang anggaran bagi sekolah sekolah swasta itu, kemudian terkait apa yang didiskusikan dewan tentang biaya oprasional, biaya investasi, biaya personal itu tidak bisa berjalan dengan baik maka saya ditakutkan, diyakinkan bahwa sekolah sekolah swasta nanti akan menolak warga yang mengunakan SKTM untuk bisa masuk sekolah. Karena Stetmentnya bahwa kita sudah sepakat bahwa masyarakat kota bandung tidak ada anak yang tidak bersekolah karena persoalan biaya. Maka harus segera pembiayaan ini menjadi sebuah hal yang sangat pokus, Sebuah persoalan yang sangat serius berkaitan persoalan bagaimana agar anak anak kita itu bisa bersekolah, kesekolah sekolah dari SD ke SMP dan SMA melanjutkan kejenjangnya tidak problem dengan alasan biaya.”jelasnya.
Tidak ada biaya bagi yang miskin kecuali yang mampu. Kita belum bisa membebaskan semua lintas swasta itu. Bagi masyarakat yang mampu tentunya harus membayar, tapi bagi masyarakat yang sangat tidak mampu mereka sudah dibebaskan biaya oleh pemerintah.”Ucap Achmad.
Selanjutnya Achmad menuturkan, nah ini jadi sebuah persoalan dan ada hal yang menjadi sangat tidak baik resepsi ini menjadi, bagi kami Dewan oleh pemerintah di anggap tidak ada. Jadi hanya lifservice saja, pada saat rapat pada komisi D berkaitan pendidikan pemerintah terkesan mengiyakan tapi dibelakang itu mereka tidak melaksanakan apa yang mengiyakan, pada hal ingat dengan dewan itu sebagai bentuk penyambung lidah rakyat ini harusnya pemerintah memahami sebagai bentuk koreksi dan segera memperbaiki regulasi regulasi yang akan di buat semacam Perwal tadi.”ujarnya.

Achmad menegaskan, ini menjadi persoalan kedepan dan saya mengingatkan kepada warga masyarakat untuk siap siap akan persoalan ini, dalam artian saya ingatkan agar, kami Dewan akan melindungi mereka. Kami tidak akan segan segan memberikan kritikan yang pedas. Tapi kalau seandainya ini tidak terlindungi masyarakat kami akan ajukan gugatan lebih besar lagi.” ucapnya.
Dikatakan Achmad, saya kira justru harus ada perubahan yang sangat signifikan justru perwal ini tidak ada perubahan yang signifikan, kalau kita pandang. Jadi perwal ini menurut pandangan saya adalah perwal yang semata mata hanya tadi menina bobokan. Menina bobokan agar seolah olah dibuat ini sebetulnya masyarakat terjebak dalam persoalan bagaimana mereka bisa memudahkan, kan pendidikan itu tidak boleh menjadi sebuah persoalan yang ribet bagi masyarakat justru pendidikan itu dalam undang undang harus dilindungi oleh negara, dilindungi pemerintah.” Tegasnya.

masyarakat itu tidak boleh, kemudian menjadi persoalan panjang karena persoalan pendidikan. Pendidikan harus menjadi kemudahan kemudahan, tapi kelihatannya di kota bandung di bikin ribet dengan peraturan peraturan yang memang sebetulnya ini menjadi sebuah persoalan.” Pungkas Achmad. (Panudju B)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here