DPRD Jateng Dituntut Mampu Mengevaluasi Diri dan Patuhi Janji

0
10
Dari kiri : Dosen Fisip Unwahas Semarang, Drs. Joko J. Prihatmoko,M.Si, Pj.Sekda Prov jateng, Heru Setiadie,SH.M.Si, Ketua DPRD Jateng, H. Bambang Kusriyanyo,BSc. Foto. M. Taufik

Kab. Semarang,SMI.- Di era modern saat ini, lembaga lembaga Negara maupun pemerintah dituntut berpikir maju dan visioner. Salah satunya dengan membangun paradigma baru, diantaranya dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Demikian halnya dengan DPRD Jateng, lembaga perwakilan rakyat daerah ini dituntut untuk memberikan totalitas kinerja bagi kemakmuran masyarakat Jawa Tengah.

Selain itu, semua tugas kelembagaan DPRD harus senantiasa terselesaikan, baik dalam fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah. Ketiganya harus senantiasa berjalan efektif dan efisien guna mendorong pemerintah untuk membangun Jawa Tengah menjadi lebih maju, unggul dan berkarakter.

DPRD juga dituntut untuk mampu mengevaluasi diri dengan menciptakan disiplin serta kepatuhan segenap anggota DPRD Jateng terhadap sumpah dan janji serta kode etik. Dewan Perwakilan Rakyat juga harus mampu menjadin suri tauladan serta contoh bagi masyarakat dengan bersikap disiplin dalam menaati naturan serta menjauhkan diri dari sikap sikap koruptif, kolusi dan nepotisme.

Ketua DPRD jateng, Bambang Kusriyanto,BSc, mengatakan bahwa fungsi DPRD ada 3 yaiu fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan, karena ada pelemahan sehingga UU No 23 tahun 2014 bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerntah daerah, seluruh kebijakan itu pasti dikomunikasikan dengan DPRD, apabila DPRD nya berkomunikasinya buruk maka yang terjadi masyarakat yang menilai, karena sebagai anggota dewan (DPRD) kalau di katakan paradigma baru menjadi modern itu pasti kita harus tertibkan dulu internal DPRD.

“DPRD penertertibannya tidak bisa dengan kata kata, tetapi harus di implementasikan di dalam suatu keputusan yaitu tata tertib. Kalau sudah di tuangkan di dalam tata tertib maka satu anggotapun tidak melanggar. Tata tertib fungsinya menguatkan DPRD atau melemahkan DPRD. Karena kami sebagai mitra kerja pemerintah daerah makPBD oleh Gubernur maka saya minta di tayangkan karena seluruh masyarakat harus tahu bahwa APBD jateng sebesar Rp.28,3 triliun  itu untuk apa saja” Ungkap bambang.

Menurutnya karena provinsi tidak punya wilayah, yang punya wilayah kabupaten/ kota sehingga kalau sekarang tata tertib sudah mulai bisa di sepakati sekarang. Setiap anggota DPRD yang tadinya rapat rapat berdasarkan absen, tapi sekarang bersadarkan fisik. Kalau berdasarkan fisik tatibnya 2/3 yang ada di ruangan paripurna harusnya 80 anggota dari total 120 anggota, kalau kurang dari 80 maka tidak sah, apa yang di putuskan di paripurna  itu dianggap tidak sah, kalau absennya 100 aggota  yang datang 80 anggota, sehingga harus 100 anggota. Karena di DPRD itu banyak yang harus di kerjakan diantaranya rapat, mengesahkan anggaran, proses pelaksanaan DPRD dan Eksekutif, kalau memang berdasarkan absen sudah sesuai forum,” pungkasnya.Saat menjadi nara sumber dalam Prime Topic, Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema “ Paradigma Baru DPRD Provinsi Jawa Tengah “  yang di siarkan langsung MNC Trijaya FM di The Wujil and Conventions, jalan Soekarno – Hatta Km 25.5 Ungaran , Kabupaten Semarang, Selasa (28/1/2020).

Sementara Plt. Sekda Prov. Jateng, Heru Setiadie mengatakan bahwa wujud suatu kemitraan secara obyektif dan proporsional ada peningkatan yang signifikan setelah kepemimpinan baru di lantik beliaunya membuka ruang dialogis  baik internal maupun eksternal. “Internal contohnya semua anggotanya di paksa untuk belajar mengenai RPJMD nya apa ? prioritas untuk jateng apa” ucapnya.

“Kami beserta tim PAPD siding APBD, jadi semua yang di permasalahkan, alternatif solusi, rencana pembiayaan itu kita angkat mana yang dianggap baik. Sekarang kita bekerja seperti ikan dalam aquarium jadi semua bisa terbaca dan memantau , semua terbuka tidak ada yang ditutupi, transparansi, sehngga implementasinya rakyatpun bisa memulai  sesuatu hal yang bisa  dinyakini bahwa itu secara obyektif, proporsional memang layal untuk di biayai, layak untuk di prioritaskan,” papar Heru.

Menurutnya terkait dengan responsive contohnya, Ketua DPRD mengajak jajarannya seperti wakil ketua, unsure pimpinan fraksi, pimpinan komisi, kalau ada apa apa bukan untuk di diskusikan tetapi  responsive itu bagaimana mencari pemikiran, pembanding,sebaliknya tidak hari kerja ataun hari libur tetap melayani,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Pengamat Politik Universitas Wahid Hasyim ( UNWAHAS) Semarang, Joko Prihatmoko mengatakan paradigm baru mengarah kepada parlmen modern yaituyang berkaitan dengan transparasi, representasi dan komunikasi. Transparansi terkait dengan anggaran kerja Dewan bukan apanya bisa , bukan efisien yang diteruskan tetapi efektifitasnya,” Ucapnya.

“Representasi bisa dinwujudkan dengan kebijakan kehadiran, kehadiran kurang, disiplin fisik tetapi juga ada kehadiran kebijakan ada anggaran, lanjutnya mengenai komunikasi umpamanya cara memahami DPRD berbeda, antara DPRD yang Kabupaten dengan Provinsi, problem DPRD Provinsi adalah masyarakat paham terhadap fungsi dan kewenangannya tetapi cakupan wilayah penangannya terlalu luas. Dana Rp.28.3 triliun  untuk 35 kabupaten kota tidak sebanding dengan pemerataannya karena tingkatannya sudah ada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkasnya.

Pewarta : M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here