Dinilai Cacat Hukum, Organda Sumedang Walk Out dari Acara Sosialisasi Perbup 109

0
47
Sekretaris DPC Organda Sumedang Yudi Gumilar

Sumedang, SMI.- DPC Organda Kab. Sumedang memilih keluar atau Walk Out  dari rapat sosialiasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 tahun 2019 tentang rekayasa lalu lintas dalam kota, yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Kamis (10/10/19).

Keputusan walk out dipilih karena pihak organda merasa tidak puas, dan tidak pernah diajak untuk berdialog dalam penyusunan Perbup tersebut, serta Perbup Nomor 109 tentang rekayasa lalu lintas dalam kota ini dinilai cacat hukum karena ada SK Bupati yang dilanggar.

“Kami jujur saja tidak puas,  karena meskipun kami diberi ruang untuk berdialog, namun narasumber tersebut tidak ada ya kami walk out. Mohon maaf kami sangat kecewa, kami walk out itu adalah bukti kekecewaan kami. Karena kami tidak pernah selama ini difasilitasi untuk berdialog, minimal kami ikut andil dalam membuat perbup 109 tersebut” ungkap Sekretaris DPC Organda Sumedang Yudi Gumilar.

Selain itu, Yudi Gumilar menilai Kepala Dinas Perhubungan Suryis Laksana Putra Inkonsisten dengan apa yang sudah di katakana. Pada waktu pembukaan Kadishub mengatakan bahwa ini adalah satu produk hukum dari pemerintah, yang memang setiap kebiajakan selalu ada dampak yang ditimbulkan dalam artian selama manfaatnya lebih positif dan pernah menyatakan akan mencoba memfasilitasi hal tersebut dulu sebelum Perbup ini digulirkan.

“Kami ingin mengejar atas ucapan beliau yang sampai saat ini kami anggap sudah inkonsisten, dalam artian beliau pernah mengutarakan kepada kami produk hukum rekayasa lalu lintas dalam kota ini  jangan sampai ada produk hukum lain yang dilanggar” Jelasnya.

Yudi berharap dengan adanya Perbup 109 ini, minimal dari KKU 03 dan 07 diberikan ruang gerak, ruang bebas di seputar pasar  Sumedang untuk dibuatkan shelter atau halte agar arus lalu lintas berjalan lancar.

“Kami pada intinya sangat mendukung segala kebijakan pemerintah, tapi jangan sampai produk hukum yang dilahirkan ini menjadi cacat hukum akibat ada hal – hal yang belum diperbaiki” paparnya.

Dengan adanya Perbup 109 ini, pihak organda akan segera melakukan audiensi dengan Bupati “Kami akan mengadakan audiensi dengan pak Bupati, karena kami tidak mau pak Bupati meluncurkan produk hukum yang memang justru cacat hukum” tegasnya.

Pewarta : Y Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here