Diduga manipulasi Data HGU, Masyarakat Demo Ke Kantor Bupati

0
50

PALI, (SMI).-

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Golden Blossom Sumatera (GBS), selama ini diduga telah melakukan pelanggaran, yakni. Memanipulasi data izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan di Desa Perambatan Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan.

Hal ini diungkapkan oleh Sonny Tornando ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serampuh, dalam orasinya pada aksi damai bersama puluhan perwakilan masyarakat Desa Perambatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati PALI, KM 10, Handayani Mulya, belum lama ini.

“Kami masyarakat Desa Perambatan Kecamatan Abab, meminta Pemerintah Daerah untuk meninjau langsung kelapangan, guna mengukur ulang secara global lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. GBS, karena dari data yang kami peroleh, ada dugaan manipulasi dilakukan oleh pihak perusahaan itu”, Jelas Sonny Tornando.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya dugaan itu, sehingga masyarakat sangat dirugikan, dirinya berharap supaya pemerintah kabupaten PALI, secepatnya menjnjau izin HGU perusahaan tersebut dan melakukan pengukuran ulang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tidak lama berselang, akhirnya aksi damai yang dilakukan puluhan anggota LSM dan perwakilan masyarakat desa Perambatan tersebut, disambut Yuharudin Plt. Assisten ll dan beberapa kepala dinas instansi pemerintah kabupaten PALI. Dipersilakan masuk ke ruang rapat kantor Bupati, untuk melakukan koordinasi terkait tuntutan mereka.

“Apa yang kalian sampaikan hari ini nanti akan kami sampaikan kepada pak Bupati, akan tetapi sebelum hal ini kami sampaikan, kita terlebih dahulu membuat notulen rapat yang nantinya kita sepakati bersama,” terang Yuharudin yang sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.

Sementara ditempat yang sama Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten PALI, Akmad Jhoni, SP. MM. mengakui adanya kelebihan HGU pada lahan milik PT GBS itu, ditemukanya data tersebut, dari hasil pengukuran yang dilakukan pihak pemerintah Provinsi pada bulan november 2017, lalu.

“Memang ada dugaan kelebihan dari izin HGU perusahaan tersebut, dari data yang kami ketahui sebanyak 81 hektare lahan diluar izin yang dimilikinya”, ungkapnya.

Akhirnya rapat koordinasi yang disaksikan oleh Kapolsek Talang Ubi dan beberapa kepala Dinas serta koordinator aksi itu, kedua belah pihak menyatakan sepakat menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa dalam waktu dekat pihak pemkab PALI akan memanggil pihak PT. GBS, dan menghadirkan BPN guna melakukan pengukuran ulang lahan milik perusahaan tersebut. (Sbr)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here