Di Tahun 2018, 6 Persen Anak di Kota Semarang Belum Mengenyam Pendidikan Dasar

0
16
Dari kiri : Pengamat pendidikan, JC Tukiman Taruno Sayoga, Sekretaris Pendidikan Kota Semarang, Hari Waluyo, WakilKetua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono.Foto: M.Taufik

Semarang, SMI.- Pendidikan dasar adalah hak semua warga Negara Indonesia, tak terkecuali bagi anak yang berasal dari keluarga dengna ekonomi lemah. Hal ini sejalan dengan target Milenium Development Gold (MDG), untuk menjamin anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, harus bisa menyelesaikan sekolah dasar. Tekad ini juga selaras dengan target program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yakni 6 tahun di SD anak usia 9 – 12 tahun dan 3 tahun di SMP untuk anak usia 13 – 15  tahun.

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai, diharapkan mampu mendukung ekonomi dan sosial yang cepat. Program pendidikan 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah, untuk membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan dasar, guna melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga sebagai bekal  menjalani kehidupan dalam masyarakat untuk membuat pilihan – pilihan dan memanfaatkan produk – produk berteknologi tinggi, untuk menjadikan interaksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok dan antar bangsa. Namun tujuan MDG bukan sekedar semua anak bisa sekolah, tetapi memberikan mereka pendidikan dasar yang utuh. Kenyataannya banyak anak tidak bisa sekolah, lancar di sekolah atau tidak naik sekolah, atau bahkan terpaksa berhenti sekolah.

Problem ini harus menjadi perhatian serius pemangku kebijakan di bidang pendidikan, agar anak – anak di Indonesia khususnya di kota Semarang mampu mengenyam pendidikan dasar secara utuh, berkemampuan dan berdaya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan zaman.

Wakil ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, mengatakan bahwa pendidikan dasar sangat penting sebagai langkah awal menuju ke jenjang berikutnya. Untuk masyarakat kota Semarang khususnya, pemerintah sudah memberikan anggaran. Di tahun 2017 untuk pendidikan dasar,  anak yang tidak bisa bersekolah di pendidikan dasar ini sekitar 19 persen, ini berdasarkan data BPS, artinya mereka mungkin hanya tamatan SD, SMP tidak lulus atau tidak sekolah sama sekali.

“Kami berharapdi tahun 2019 ini tidak sebesar itu. Tahun 2018 dah turun menjadi 6 persen.       Kami berharap pula pendidikan minimal sampai dengan lanjutan atas  atau setingkat SMA/SMK. Misalkan masyarakat Semarang yang pendidikannya hanya sampai SMA memiliki daya saing untuk bisa bekerja, atau mendapatkan pendidikan lebih tinggi lagi” ungkapnya saat menjadi narasumber Dialog bersama Parlemen Kota Semarang, dengan tema ‘Pendidikan Dasar Untuk  Semua’ yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang Petra Hotel Noormans Jalan Teuku Umar no 27 Jatingaleh, Semarang, Senin, (20/5/2019).

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan kota Semarang, Hari Waluyo mengatakan, di kota Semarang pemerintah melalui Wali kota Hendrar Prihadi,SE.MM  mencanangkan jangan sampai ada anak usia sekolah di kota Semarang tidak sekolah. Dilihat dari sisi data, rata – rata lama sekolah 10,5  tahun terdiri SD  tahun, SMP 3 tahun di tambahkan pendidikan menengah atas 3 tahun.

Hari menambahkan, untuk warga kota Semarang, Wali kota menyediakan sekolah gratis, mulai dari  tingkat SD, SMP  khususnya pada sekolah negeri, berikutnya juga menyediakan bea siswa bagi siswa miskin, baik negeri ataupun swasta. Warga miskin masuk BDT (Basic Data Terpadu) dijamin mendapatkan bea siswa bahkan gratis.

“Siswa miskin saja dapat bea siswa, apalagi siswa miskin berprestasi bahkan  sampai sekolah menengah, ranahnya dikmen juga diberi, bahkan juga yang sudah kuliah, asal miskin di beri bea siswa,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Pendidikan, JC. Tukiman Taruno Prayoga yang lebih akrab dengan panggilan Taruno, mengungkapkan bahwa Milenium Development Gold (MDG) berakhir tahun 2015, karena waktu itu munculnya tahun 2000, selama 15 tahun capaiannya dinamakan MDG. Tetapi setelah memasuki tahun 2016 seterusnya berkembang menjadi Systemable Development Gold  (SDG), artinya segala yang kita rancang untuk memasuki abad millennium itu harus terus berlanjut. Maka dari tahun 2016 sampai pada 30 tahun kedepan di kembangkan Systemable Development Gold (SDG), malah capainannya itu harus di perluas lagi termasuk di pendidikan yang disebut Education Fould Out (EFO) diperluas indikator – indikator capaiannya.

Menurut Taruno, pendidikan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, apa artinya kalau pendidikan tidak bisa berlanjut, untuk keberlangsungan bangsa atau dunia inilah kandungan yang akan di sampaikan oleh SDG . Terkait problem di kota Semarang, dia menyebutkan ada 2 hal, yang pertama tentang ATS (Anak Tidak Sekolah ) yang kedua Kebijakan.

“Pada saat saya masih berkecimpung di Unicef dan Unesco, kita adakan penelitian di 3 kabupaten seperti Brebes, Klaten dan Pemalang. Kita bandingkan, ternyata jumlah anak yang tidak sekolah masih sangat tinggi. Anak tidak sekolah sebenarnya usianya sudah sekolah tetapi tidak sekolah bahkan mencapa angka 20 persen rata – rata, akan tetapi kalau di tahun 2019 menjadi  persen tentu harus di apresiasi. “ucapnya.

Dia juga menjelaskan ATS sumbernya ada 2, yaitu bagaimana sekolah itu sendiri dan bagaimana rumah tangga masyarakat itu sendiri. Rumusannya adalah membahagiakan, menyenangkan bagi semua pihak. Kalau sekolah tidak membahagiakan, jangan harap anak senang disekolah, kalau rumah tangga masyarakat tidak membahagiakan anak, jangan harap anak betah di dalam rumah tangga masyarakat itu.

 

Pewarta : M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here