Dana Operasional RT dan RW Rp.600 Ribu Perbulan

0
266
Dari kiri : Guru Besar Sosiologi Anythropologi Unnes Tri Marhaeini P. Astuti, Kabag Tata Pemerintahan Kota Semarang Hernowo Budi Luhur, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, Moderator: Prasetyobudi, Foto : M. Taufik

Semarang, SMI.-

RT dan RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan Pemerintah Daerah serta menjadi penengah penyelesaian masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Sedangkan tugas tugas RT, RW membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Menurut peraturan Kementerian Dalam Negeri No 5 tahun 2007. RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk  melalui musyawarah masyarakat setempat, dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan pemerintah desa atau Lurah dengan maksud membantu biaya operasional RT. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah daerah telah memberikan dana opersional  atau uang peyelenggaraan fungsi RT, RW. Besaran dana bantuan ini pun beragam, ada yang ratusan ribu hingga jutaan. Demikian halnya dengan ketua RT, RW dan Penggerak PKK di Kota Semarang juga dikabarkan  memperoleh dana operasional tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Pemerintah mensyaratkan agar Ketua RT, RW dan PKK menyerahkan laporan rutin untuk mencairkan dana operasional, apakah dana bantuan operasional benar-benar mampu membantu kinerja RT, RW, PKK  atau justru membuat Ketua RT, RW, PKK terkekang persyaratan yang di syaratkan.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko santoso saat menjadi narasumber Dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan tema “Memperkuat Modal Sosial” yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Ruang Bahana Noormans Hotel jalan Teuku Umar No. 27 Semarang, Selasa 12/2/2019 mengatakan,” apakah Perda Kelembagaan yang tentu bisa membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah yang paling bawah. menurut kami RT, RW tugasnya sangat luar biasa. Walaupun secara normatif tidak diatur secara terperinci, tetapi paling tidak bisa sebagai filter sebelum naik ke tingkat kelurahan, jadi yang tahu peta lapangan justru RT, RW Walau di sebut RT itu ( Rugi Terus ) kalau RW ( Rugi Wae)”.

Menurut Joko, Pemkot Semarang dalam memberikan kebijakan memberikan uang transport bukan sebagai gaji, tetapi sebagai imbal jasa yang telah melakukan kegiatan – kegiatan  membantu pemerintahan ditingkat bawah, dana operasional RT, RW dalam 4 tahun ini ada kenaikan  menjadi Rp. 600.000 per bulan, yang mana sebelumnya tahun 2015 masih Rp.300.000. Jadi, ada kenaikan dua kali lipat.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Kota Semarang, Drs. Hernowo Budi Luhur, S.H.,M.Si mengatakan “Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan disini, ada uang transport dan dana operasional. Ada yang baru lagi dari Kemendagri no 18 tahun 2018 mengatur lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, memang di dalam Kemendagri tersebut didalamnya mengatur lembaga lembaga yang ada dikelurahan diantaranya ada RT,RW, LPMK ada Karang taruna Ada PKK , Posyandu. Didalam pemerintahan desa ada beberapa  kegiatan yang kita bedakan, yang pertama dana operasional dan yang kedua uang transport, untuk mengganti kegiatan kegiatan RT,RW ketika mengikuti berbagai kegiatan di Kelurahan maupun di Kecamatan”

Sementara untuk lembaga – lembaga lain yang dipakai adalah dana operasional kegiatan seperti LPMK. “Kaitannya dengan pertanggung jawaban teman – teman Lurah punya pedoman baku yang harus dilakukan. Maka mulai tahun 2019 kita menggunakan pedoman, ada perwal untuk pemberian uang transport ketika RT hadir secara pribadi dengan surat tugas. Mulai tahun 2019 ,RT,RW mendapat dana operasional sebesar Rp.600.000 per bulan untuk lembaga lain seperti PKK RT Rp. 250.000 perbulan, Kegiatan PKK Kelurahan 25 juta per tahun, kegiatan LPMK Kelurahan 25 juta per tahun, Hernowo menuturkan ,mekanisme pencairannya  mulai tahun 2019 melalui Kepala Kelurahan selaku KPA (Kuasa Pengguanaan Anggaran) yang tadunya uang di kelola Kecamatan maka mulai tahun 2019 uang dikelola oleh Kelurahan, “ Ujarnya

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Anthropologi Unnes, Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji astuti, M.Hum, mengatakan, menurut ilmu sosial hal seperti adanya perubahan baru, suasana baru, inovasi, kebijakan baru itu namanya rekayasa sosial. Bukan berarti jelek, karena rekayasa sosial hasil pemikiran orang – orang sosial.

“Dulu di desa – desa dana seperti itu tidak ada, naah.. sekarang ada melalui kelurahan, ini sebuah terobosan, sebuah inovasi, namanya inovasi pasti mengalami kendala. Seberapa inovasinya? kendala sosial, kendala psikologi maupun kendala budaya. Kalau kendala budaya pasti berhubungan dengan masing masing personilnya” Katanya.

Tri Marheini menuturkan, dulu yang waktu itu tidak ada uang, sekarang ada uang maka lalu lintas uang mereka jadi ada intriks, ini terkait dengan alkulturasi dimasyarakat. “Kalau menyangkut masalah uang, ujung – ujungnya jadi nggak enak la.. ini jadi budaya. Dulu temen -temen mengatur keuangan tidak ada aturannya semau gue, naah sekarang ini harus mengatur uang itu dengan aturan tertentu,” Pungkasnya. **  M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here