Belum Kantongi Izin, Pembangunan Ponpes Didemo Warga

0
180
Lokasi Pembangunan Pondok Pesantren Thoriqotul Arrsy

Sumedang, SMI.-

Rencana Pembangunan Pondok Pesantren Thoriqotul Arrsy di Sumedang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Selain belum mengantongi izin, pembangunan Pondok Pesantren Thoriqotul Arrsy rencananya akan dibangun di kawasan hutan negara petak 8b BKPH Tampomas RPH Sumedang dan jauh dari lingkungan masyarakat.

Sekitar tiga ratus warga Desa Licin Kecamatan Cimalaka melakukan aksi demo di tempat pembangunan Ponpes dengan pengawalan Pol Hutan, Koramil 1002 Cimalaka, Polsek Cimalaka, mereka menuntuk agar pembangunan pondok pesantren segera dihentikan.

Masyarakat Desa Licin tidak menyetujui rencana pembangunan ponpes, karena keberdaannya kurang tepat dan berada di tebing Gunung Tampomas dengan kemiringan 45 derajat. Dikhawatirkan akan terjadi longsor, karena masuk zona merah daerah perbatasan galian C dan daerah resapan air untuk wilayah Desa Licin dan Sekitarnya.

Terkait adanya plang dan gubug kerja rencana pembangunan ponpes thoriqotul Arrsy di kawasan hutan, asper/KBKPH tampomas sudah melayangkan surat kepada pimpinan pondok pesantren untuk membongkar plang dan gubuk kerja. Akan tetapi, pimpinan pondok pesantren Drs. H. Achmad Syarifudin HS, SH mengklaim bahwa lahan yang dipasangi plang dan dibangun gubuk kerja adalah tanah milik pesantren.

Bagian Komunikasi perusahaan (Kompers) Ridwan Permana

Menurut, Administratur Perhutani/ Kepala Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang, Asep Setiawan, S.Hut yang diwakili oleh Bagian Komunikasi perusahaan (Kompers) Ridwan Permana mengatakan bahwa penggunaan kawasan hutan ada mekanisme tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi pada prinsipnya, setiap orang untuk berhati – hati kalau ada oknum – oknum menawarkan kawasan hutan. Karena sudah jelas diaturan kehutanan, tidak ada pemakaian kawasan hutan secara gratis, itu ada aturanya tersendiri” Katanya.

Ridwan Permana menjelaskan bahwa pihak Pesantren menyampaikan payung hukumnya berupa dokumen zaman belanda, sehingga keberadaanya tidak jelas. Kalau perhutani payung hukumnya sudah kuat, bahwa kawasan itu sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap berdasarkan berita acara tata batas kawasan hutan (BATB) yang disahkan Tanggal 18 Januari 1927 serta keputusan menteri kehutanan no.5351/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 1 Agustus 2014.

“Tindakan preventif sudah dilaksanakan, tinggal represif atau penindakan diawali dengna surat peringatan ke satu kedua dan ketiga supaya dia sendiri yang aktif merobohkan dan membongkar bangunan yang kita bangun. Kalau tidak, dia akan kita akan robohkan dan kemungkinan kalau berlanjut ke meja hijau juga kita siap” Tegasnya.

Pihak perhutani sudah beberapa kali melakukan mendatangi pihak pihak pesantren untuk duduk bersama, akan tetapi mereka selalu tidak hadir dan tidak ada ditempat.Tanah tersebut adalah kawasan hutan negara dan dokumen yang disebutkan dalam surat ponpes TA bukan merupakan dokumen hak kepemilikan lahan. Serta menghimbau kepada pihak ponpes TA untuk segera membongkar bangunan dan menghentikan seluruh aktivitas di kawasan hutan

Ditempat terpisah, Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa pihaknya bukan mau menghalangi pembangunan ponpes. Cuma prosedurnya harus ditempuh dengan benar, itu tanah milik siapa, harus ada izin lingkungan, dan pihak pesantren juga jangan seenaknya. “Intinya gubuk yang sudah dibagun untuk persiapan pembagunan ponpes harus di bongkar” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Pontren Kemenag Sumedang Ayi Saripudin mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Pondok Pesantren Thoriqotul Arrsy belum ada konfirmasi apalagi izin dan tidak tercatat di kemenag.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Pondok Pesantren Thoriqotul Arrsy belum bisa memberikan keterangan dengan alasan sibuk.

 

Pewarta : Y. Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here