Anggota Dewan Lebih Sigap Dalam Menyerap Aspirasi dan Permasalahan di Tengah Masyarakat

0
11
Dari kiri : Dosen FISIP Undip,Wijayanto,Ph.D, Moderator Prast, Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto dan Dosen FH. UGM, Dr. Oce Madrial. Foto : M. Taufik

Semarang,SMI.- Legislatif mengemban tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan ,ketiganya harus berjalan efektif dan senantiasa  berjalan efisien dan kontinyu. Fokus pada tugas tugas kelembagaan yang belum memenuhi target capaian di periode  sebelumnya harus menjadi semangat dan etos kerja bagi anggota DPRD Jateng  periode 2019 – 2024 saat ini. Dalam konsep parlemen modern ,kini anggota dewan harus lebih sigap dalam menyerap aspirasi dan permasalahan di tengah  masyarakat kemudian  membawanya ke meja sidang guna mencari solusinya.

Merombak etos kerja anggota dewan menjadi hal yang niscaya di era produktif dan kompetitif saat ini. Bersama sama dengan eksekutif, DPRD Jateng harus mampu membawa kemajuan yang berarti bagi masyarakat dan wilayahnya. Bukan hanya mampu bersaing dengan provinsi lain, namun harus mampu unggul dalam segala aspek disbanding daerah lain. Maka dibutuhkan satu kerja keras dan etos kerja yang pantang menyerah dari DPRD Jateng.

Prinsip prinsip keteladanan juga harus senantiasa dipupuk dalam diri setiap anggota DPRD Jateng. Hal ini akan membawa perubahan dari masyarakat terhadap dewan , yang semula banyak yang antipati, menjadi sikap hormat dan meneladani. Bila etos kerja dilingkungan DPRD Jateng telah terbangun dengan baik masyarakatpun akan semakin merasa memiliki dan tidak kecewa dengan pilihan saat pemilu yang lalu.

Ketua DPRD Prov. Jateng Bambang Kusriyanto menuturkan di dalam legislatife dalam  membangun etos kerja landasannya tata tertib, kalau tata tertibnya tidak mengarah anggota legislative maka menuju ke parlemen modernnya akan sia sia karena tata berbicaranya sudah tidak mengarah ke sana sehingga perlu adanya pembenahan di dalam hal melaksanakan kegiatatn DPRD jateng dalam hal ini etos kerja yang diiawali dengan tata berbicara yang akan di tuangkan di dalam tata tertib yang akan di laksanakan DPRD Jateng,” Ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa DPRD Prov. Jateng periode 2019-2020 ini jumlahnya 120 anggota dewan jadi bertambah 20 dari periode sebelumnya, semakin bertambah wakl rakyat mestinya apa yang menjadi persoalan masyarakat lebih mudah terselesaikan,” paparnya.

Menurutnya APBD Jateng 2020 nanti 12 nopember 2019 di putuskan ( di gedok), anggota yang membuat terlambat keputusan maka bisa terancam tidak menerima gaji selama 6 bulan,ini sesuai permendagri,” pungkasnya, saat menjadi salah satu nara sumber dalam dialog bersama Parlemen jawa Tengah dengan tema Membangun Etos Kerja Legislatif yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Lobby Hotel Gets jalan MT. Haryono NO 312 – 316,Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Senin( 3/11/2019).

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto saat di wawancarai para awak media. Foto: M. Taufik

Pada kesempatan yang sama Dosen FH. UGm, Dr. Oce Madrial mengatakan  DPR secara umum menghadapi tantangan yang cukup berat, kenapa..karena sedikit banyak terimbas atau terdampak dari  kinerja DPR RI . Rendahnya tingkat kepercayaan kepada DPR RI  mempengaruhi persepsi public DPRD walaupun sebetulnya tidak ada hubungannya,” paparnya

Menurutnya, karena sehari hari terbiasa dengan pemberitaan,perbincangan bagaimana kinerja DPR RI sedikit banyak mempengaruhi  DPRD di daerah, jadi tantangan pertama adalah public tidak memandang bahwa lembaga legislative nasional adalah lembaga yang betul betul diharapkan  lalu yang kedua DPRD kalau dilihat lebih detail mempunyai peranan peranan yang jauh lebih impectfull dari DPR Pusat, karen adPRD lebih mempunyai jangkauan yang lebih kongkrit terhadap persoalan persoalan di daerah,” ucapnya.

Oce menambahkan, soal etos kerja ada tiga hal yangbbisa dilihat di DPRD jateng, yang pertama wewenang legislasi yang kedua kekuasaan anggaran serta yang ketiga kekuasaa dalam hal pengawasan, ketiga inilah yang akan dinilai oleh masyarakat,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Fisip Undip, Wijayanto,Ph.D menegaskan , kalaukita cermati sebetulnya adanya kemunduran demikrasi, ini gejala yang terjadi dimana mana, salah satu indicator terjadinya kemunduran demokrasi ini adalah menurunnya keercayaan public kepada institusi institusi yang seharusnya menjadi lembaga penting untuk menjalankan demokrasi itu, “ jelasnya.

Menurutnya kepercayaan public terhadap DPR maupun Parpol sangat rendah , salah satu terendah dari lembaga public yang lain. Kepercayaan kepada parpol sekitar 46 koma sekian persen, lalu kepada DPR  sekitar 56 persen. Dalam membangun etos kerja anggota dewan,  satu misi besar yang tidak bisa dianggap main main adalah memulihkan kepercayaan public kepada para wakil rakyatnya,” pungkasnya,

Pewarta :  M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here