Kementerian Keuangan Gelontorkan Dana 25,59 Triliun Untuk Pemilu 2019

0
5
Dari kiri: Dosen Fisip Undip Yuwanto, Koord Divisi Pengawasan Bawaslu Anik Sholihatun, Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, Kadiv. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng Diana Ariyanti, serta moderator, Prastyabudi. Foto : M. Taufik.

Semarang, SMI.-

Dalam pesta demokrasi pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 17 April 2019, setiap pemilih akan menentukan pilihannya sesuai hati nurani. Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan  anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Para Calon Legislator tersebut yang berasal dari 16 partai nasional ditambah 4 partai daerah yang khusus berkompetisi di Aceh. Kementerian Keuangan menganggarkan 25,59 Trilliun untuk pemilu 2019. Angka ini naik 61%  dibanding anggaran untuk pemilu 2014 sebesar 15,62 Trilliun, besarnya dana pemilu ini diharapkan sepadan dengan hasilnya untuk mewujudkan amanah suara rakyat. Sudah semestinya para kontestan pemilu dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan bersaing secara sehat dalam menyampaikan visi misi nya bukan sibuk berbalas pernyataan dan sentimen agama dan berita bohong atau hoax.

Pemilu damai merupakan cita – cita semua elemen bangsa, damai sendiri merupakan hak mendasar dalam demokrasi. Tak ada demokrasi kekerasan manipulasi. Pemilu tidak boleh berwujud perusuh kerusakan apalagi perpecahan.

Dosen Fisip Undip Yuwanto mengatakan bahwa dirinya khawatir pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 april 2019 nanti, di sisi kualitas demokrasi kepemiluannya sendiri terancam berbagai hal.

“Menurut hal hal yang belum pernah ada preseden, contohnya pemilu menghasilkan para pemimpin yang baik dari berbagai aspek, hanya saja kecenderungan akhir – akhir ini saya melihat gap antara aturan normatif yang sudah dirumuskan oleh para penyelenggara pemilu, dan bawaslu, disana sini sepertinya terancam oleh sikap perilaku – perilaku, terutama dari para kontestan itu sendiri termasuk elite yang sesungguhnya tidak melihat kepentingan pemilu yang lebih besar” ujarnya

Menurutnya karena pemimpin partai seharusnya tidak mengandalkan KPU dalam proses pendidikan politik, tetapi mereka sendiri mestinya juga mewujudkan sikap dan perilaku  yang mendidik masyarakat.

“Statement yang dikeluarkan para elite pun yang berisi hal – hal yang menentramkan, menjanjikan harapan masa depan yang lebih baik, tapi bukan malah justru ada tendensi menyebar rasa was-was atau ketakutan. Medsos dalam prakteknya banyak dikendalikan oleh peserta pemilu, ini tidak hanya menyebarkan informasi tapi juga membangun emosi – emosi tertentu, celakanya kalau emosi – emosi tertentu tidak membangun rasionalitas tetapi mengarah pada irrasionalitas,” pungkasnya Saat menjadi narasumber pada dialog bersama Parlemen Jateng, dengan tema “Kampanye Damai dan Pendidikan Politik” , yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Lobby  Hotel Gests, Jalan MT. Haryono No 312 – 316 Kota Semarang, Selasa (2/4/2019).

Sementara itu, Kadiv Sosialisasi Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU Jateng, Diana Ariyanti menuturkan bahwa kampanye sebagai ruang pemilu untuk mencerdaskan pemilih oleh peserta pemilu dengan dialog dengan konstituen.

“Kami tidak henti – hentinya menghimbau kepada peserta pemilu, para stakeholder, hal hal yang kami dengan berbagai pihak termasuk menghimbau kampanye sebagai media untuk menyampaikan visi misi serta citra diri peserta pemilu” Katanya.

Menurut Diana, regulasi kampanye terkait dengan metode yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu mereka bisa bertemu engan konstituennya, tatap muka. Ini sebenarnya ruang – ruang untuk mencerdaskan pemilih agar kampanye bisa damai.

“Dalam pandangan kami, tidak henti hentinya menghimbau kepada peserta pemilu maupun stakeholder. Hal hal yang sudah dilakukan KPU dengan berbagai pihak termasuk menghimbau kampanye sebagai media untuk menyampaikan visi misi,” pungkasnya.

Pada Kesempatan yang sama, Koodinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholikatun mengatakan, Pemilu, kampanye damai bagian dari pendidikan politik. Dalam hal ini ada tiga hal dalam indicator, yang pertama dipastikan sebelas pihak harus betul – betul netral. Kedua bawaslu mendorong peserta pemilu dalam melakukan kampanye menggunakan etika tidak hanya sekedar patuh pada aturan regulasi, kalau mau pemilu bermartabat, kampanye menggunakan etika, artinya selain mematuhi seluruh aturan regulasi yang dilarang, rambu – rambu kepatutan dan kepantasan harus dijunjung tinggi oleh kawan kawan peserta pemilu.  Yang ketiga, dipastikan seluruh caleg tidak menggunakan politik uang kalau dipatuhi maka akan menghasilkan pemilu damai.

Rukma Setyabudi saat menjelaskan mengenai pemilu damai dan pendidikan politik. Poto: Taufik

Sementara Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, menegaskan bahwa masyarakat Jateng khususnya, harus betul – betul menjaga iklim sejuk penuh kedamaian agar penyelenggaraanya lancar tetapi dalam keadaan damai, aman tidak ada hambatan apapun.

“Memilih dalam pemilu hanya memilih sekali untuk yang terbaik tentunya kalau ada perbedaan dalam pilihan monggo saja, tetapi yang terpenting kita semua bersama sama tetap menjaga jawa tengah tercipta iklim sejuk, aman dan nyaman” ungkapnya.

Lanjut Rukma, dari pemilu yang diikutinya selama 5 kali sejak tahun 1999, untuk yang tahun 2019  yang paling krusial, tensinya paling tinggi. Rukma berpesan sebagai warga Jawa Tengah menjaga agar Jawa Tengah tetap aman, nyaman tercipta iklim sejuk jangan sampai bangsa ini terpecah belas.   ** M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here