PAD Jateng Tidak Mengandalkan Dari PKB dan BBN

0
27

SEMARANG, SMI.-

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah, yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah harus senantiasa digenjot khususnya sektor non pajak. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah  khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Biaya balik nama (BBN) tidak lagi bisa diandalkan terus-menerus, mengingat produsen / pemegang merk dagang kendaraan bermotor di Indonesia adalah dari Negara asing/ import.

Selayaknya pemerintah mulai serius meningkatkan pendapatannya dari sektor penerimaan Negara bukan pajak, karena UU no 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disebutkan bahwa sektor ini bisa berasal dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah dari pemanfaatan sumber daya alam dan masih banyak lainnya.

Secara garis besar, Pendapatan Asli Daerah  non pajak dapat dipungut dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa tambang, hutan, laut dan masih banyak lagi lainnya.

Mestinya Negara lebih selektif mengeksplorasi potensi kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memaksimalkan PAD dari sektor non pajak dan Negara tidak perlu risau, jika suatu ketika bertambahnya kendaraan bermotor mengalami stagnan akibat macetnya infrastruktur pemerintah tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor.

Legislator F-PKS sekaligus anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi menjelaskan bahwa selama ini kita masih mengandalkan penerimaan  pajak kendaraan bermotor sebagai tumpuan pendapatan daerah di Jateng, untuk kedepannya kita tidak mengandalkan itu.

“Data kami secara virtual menunjukkan bahwa tunggakan  pajak di Jawa Tengah sekitar 7-8 milliar. Untuk itu, Muh. Rodhi terus berharap pada Pemprov Jateng kedepannya perlu kreatifitas dari semua pihak terkait. Menurutnya ada 3 hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam penerimaan pajak, yaitu pertama melalui retribusi pajak, lalu pendapatan atas pemakaian kekayaan daerah serta pendapatan lainnya yang sah. Kita nggak mungkin menyiapkan infrastruktur terus menerus mengikuti pertambahan jumlah kendaraan bermotor,” jelasnya, dalam dialog  bersama Parlemen Jawa Tengah dengan  tema Pendapatan Asli Daerah Jateng Non Pajak, yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Caffe Hotel Harris Sentraland lt.7 jalan Ki Mangunsarkoro no 36 Semarang senin ( 8/10 ).

Pada kesempatan yang sama, Ka Biro Perekonomian Jateng, Budiyanto Eko Purwono menuturkan,” Berbicara masalah Pendapatan Asli Daerah, bahwa deviden kita di tahun 2018 mencapai angka kisaran Rp. 49.040.000.000, dari hasil rekapitulasi tahun 2017 dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), deviden terbesar dalam hal ini didapat dari Bank Jateng yang hasilnya lebih dari 50 persen, realnya mencapai kisaran 341 Milliar Rupiah lebih”>

Pada kesempatan itu, Budiyanto mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah selalu mengatakan kita harus selalu meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari BUMD, karena kita tidak boleh vakum. Kendala yang dihadapi terutama pada masalah permodalan, tidak setiap tahun kita menyertakan modal yang cukup.

Sementara itu, Hardi Winoto selaku Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Semarang menuturkan ,” Dominasi pendapatan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama (BBN) masih tetap pegang kendali dalam PAD PemProv Jateng. PAD kita mengalami kenaikan yang meningkat dari tahun 2015 sebesar 10,9 Trilliun dan diperkirakan sampai pada tahun 2018 diperkirakan mencapai kisaran 12,9 Trilliun. Disini PKB masih menjadi andalan, Hardi menyarankan agar pemprov jateng meningkatakan pendapatan pajak dari sektor non pajak, contohnya bisa kita dapatkan penerimaannya melalui sektor pariwisata, pengembangannya melaui perhotelan, transportasi serta tempat tempat wisata yang ada di jateng sehingga dapat menambah penerimaan non pajak, “pungkasnya . **M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here