31 Kabupaten Kota di Jateng Diprediksi Akan Terdampak Kekeringan

0
13

Semarang,SMI.- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah memprediksi puncak musim kemarau di Jateng akan terjadi pada bulan September 2019. Ketersediaan air bersih pada masa puncak kekeringan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, termasuk untuk kegiatan produksi pertanian di desa – desa yang ada di Jawa Tengah.

Petani dihimbau agar dapat menanam tanaman yang tidak terlalu memerlukan banyak air. Setidaknya terdapat 1.259 desa dan 360 kecamatan di 31 Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang di prediksi akan terdampak bencana kekeringan pada tahun ini. Sementara jumlah jiwa yang diprediksi akan terdampak mencapai lebih dari 2 juta jiwa dengan 545.851 kepala keluarga.

Daerah daerah yang di prediksi terdampak kekeringan pada tahun ini antara lain Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Blora dan Grobogan. Sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sadar untuk memanen air saat musim hujan.

Di saat hujan tiba, masyarakat diharapkan mampu menghambat air agar tidak langsung terbuang ke selokan dengan cara membuat biopori, dan tidak melakukan betonisasi di semua jalan dan selokan shingga air mudah meresap ke dalam tanah. Jika langkah ini bisa dilakukan bersama, akan menjadi sebuah gerakan yang mampu menahan air agar saat musim hujan tidak mudah banjir dan saat kemarau tidak kekeringan.

Anggota Komisi D DPRD Jateng M. Ngainir Richard mengatakan ada problem di Jawa Tengah, kalau musim hujan banyak daerah yang banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 31 kabupaten/kota berpotensi terdampak banjr.

“BPBD bulan Juli 2019 mencatat sudah 10 kabupaten/kota yang kekeringan. Ini luar biasa, padahal ini merupakan persoalan yang terjadi setiap tahunnya. Kalau kita bandingkan data di tahun 2018 meningkat, setidaknya ada 112 kecamatan kekeringan, sementara hari ini disebutkan ada 227 kecamatan, artinya ada peningkatan data jumlah kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan” ujarnya.

Menurut Richard, ini harus ada solusi jangka panjang, selama ini jangka pendeknya hanya masyarakat di drop air bersih. Jadi ada 2 kategori kekeringan, yang pertama soal air bersih serta yang ke dua lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Kalau air bersih BPBD selalu siaga mengirim air bersih, oleh karena itu harus ada perencanaan di setiap rumah – rumah di desa – desa yang kekeringan terutama di 10 kabupaten/kota yang mana setiap tahun langganan.

“Pemerintah harus memfasilitasi penampungan air hujan, bentuknya apakah embung kecil maupun sedang,  atau di masing – masing rumah untuk bisa menampung air di kala hujan” pungkasnya saat menjadi narasumber pada Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema Ayo Panen Air yang di siarkan langsung MNC Trijaya FM, di ruang Bahana Hotel Noormans, Jalan Teuku Umar No. 27 Kota Semarang, Rabu (10/7/2019).

Sementara itu, Kepala Dinas Pusdataru Prov Jateng, Eko Yunanto, mengungkapkan bahwa pengolahan sumber daya air ada 3 hal utama yang harus dilakukan dilakukan, yang pertama bagaimana kita menyelenggarakan konservasi sumber daya air, yang kedua bagaimana kita mendayagunakan sumber daya air supaya kita lebih efektif dan efisien, lalu yang ketiga air disi lain ada manfaatnya karena merupakan sumber kehidupan.

“Ke tiga pilar itu bisa berdiri tegak kalau ada peran serta masyarakat, di tunjang dengan sistem informasi sumberdaya air yang memadai. Kita kalau berbicara tentang konservasi tidak hanya dialakukan pada sumber daya airnya saja, bahkan seluruh yang mendiami daerah aliran sungai itu apabila berbuat dalam satu tujuan yang sama,” pungkasnya.

 

Pewarta : M. Taufik

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here